Data Judul Tesis MKn UNDIP

Home
No Nama Judul Tesis
1 Abang Suparjo, SH. Pelaksanaan dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali secara Sporadik di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat
2 Abdul Azis, SH. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Dua
3 Abdul Azis, SH. RELEVANSI PELAKSANAAN KONSINYASI GANTI RUGI TANAH DENGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SEMARANG
4 Abdul Yahya, SH. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah yang Diperoleh Karena Hibah Menurut PP 24 Th. 1997 Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
5 Abdul Zaen, SH. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Sertifikasi Hak Milik Di Tinjau Dari UUPA
6 Abeh Intano, SH. Arti Penting Majelis Pengawas Pusat Notaris Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia
7 Achmad Nawawi, SH. Tinjauan Yuridis Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
8 Adi Yudha Sambudiono, SH. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Cikditiro Yogyakarta
9 Adiarto Suryo Kusumo, S.H. PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN DI KOTA SEMARANG
10 Afri Siswatuti, SH. Peran Lurah Dalam Rangka Pendaftaran Konversi Bekas Hak Milik Adat di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
11 Afrian Tri Susanto, SH., MM. Kajian Hukum Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Dengan Penjualan Dibawah Tangan (Studi Di PT.Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Purworejo)
12 Afriani, SH. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan
13 Ageng Widy Indraningrum,SH Penerapan Hukum Waris Islam Pada Masyarakt Bilateral
14 Agnes Tati Santoso, SH. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Baku Bagi Nasabah PEngguna Kartu Kredit Dalam Transaksi Perbankan Elektronik Dikaitkan Dengan UU No.10 Th.1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tj.1992 terntang Perbankan (Studi Kasus di PT Bank Central Asia Tbk Cabang Cirebon)
15 Agus Zulkarnain, SH. Tinjauan Yuridis Tentang Problematika Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UUPA No.50 Th 1960 dan Peraturan Presiden No.35 Th.2005 Jo Peraturan Presiden RI N0.65 Th.2006
16 Agustin Fitria Nelawati, SH Arti Penting Majelis Pengawasan Daerah Dalam Kaitannya Dengan Pengawasan Jabatan Notaris (Studi Kasus Di Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Bekasi)
17 Agustinus Ibrahim Iskandar, SH. Tinjauan Hukum Perjanjian Simpan Pinjam Di Pusat Koperasi Kredit Jakarta (Puskopdit Jakarta)
18 Ahmad Zakky Yamani, SH. Eksekusi Jaminan Hak TAnggungan Melalui Parate Eksekusi Di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)tbk. Cabang Bangko Provinsi
19 Akhmad Sodiq, SH. Pemindag Tanganan Tanah Bengkok Di Kabupaten Pekalongan
20 Akimora, SH. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas (PT) Pada Masa Transisi Setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
21 Amir Surya Darma, SH. Tinjauan Yuridis Pembuktian Surat Perjanjian Penggantian Penguasaan Tanah Negara dan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi kasus Putusan MA No.278 K/TUN/2001)
22 Anang Suryanto, SH. PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN PULO GERBANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
23 Andi, SH. Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Belum Mendapatkan Pengesahan dan Belum Disesuaikan Berdasarkan UU No.40 Th.2007 Tentang Perseroan Terbatas
24 Andi Hartati Harifin,SH.,SE Analisis Akibat Hukum Terhadap Aset Debitor Perusahaan Pailit Yang Dijadikan Kredit Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus Putusan MA No.135/K/Pdt.Sus?2011)
25 Andina Fitri, SH. Pembebanan HAk Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (studi Kasus PT.Daihan Cipta Prima)
26 Andre Pranoto, SH. Peranan Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Dalam Penegakan Kode Etik Notaris
27 Andriansyah, SH Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama (studi Kasus Penetapan No.16/PD.T/2001/PN./JKT.PST dan Penetapan No.111/PDT.P/2007/PN>BGR)
28 Andriyani Mirawati, SH. PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS (Suati Studi di Bank BRI Cabang Pembantu Abdul Muis Jakarta)
29 Andus Sapto Aji, SH. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mall Paragon City Semarang
30 Anggarani Wina Ibara, SH. Upaya Pemerintah Daerah Pekalongan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Seni Trdisional Batik Menurut UU No.19 Th 2002
31 Anne Ludviyanti, SH. Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan
32 Ari Nurwahyudi Wibowo, SH. Perlidungan Hukum Terhadap Karya Cipta Seni Batik (Studi Dikampung Batik Semarang)
33 Arie Wijaya, SH. PERBANDINGAN PERAN MEDIATOR PENGADILAN NEGERI DENGAN MEDIATOR KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KOTA SEMARANG
34 Aris Yusuf M, SH. PELAKSANAAN KAWIN PADA SUKU WAY KANAN ( ADAT PAPADUN) DI KELURAHAN TIUH BALAK PASAR KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG
35 Arti Titah Utami, SH. Tinjauan TYuridis Tentang Perlindungan Hukun Merek Yang Sudah Terdaftar Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (studi pada Wingko Babat cap Kereta Api di Semarang)
36 Asima Dewi Panjaitan, SH. Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Oleh Majelis Pengawas Daerah Atas Kelalaian Yang Dilakukan Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya
37 Asryaty, SH. Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Satuan Rumah Susuk Di Pekunden Kota Semarnag
38 Asti Sri Purniyati, SH. Kajian Yuridis Penetapan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak (Studi Di Kota Bandar Lampung)
39 Aulia Munti R, SH. Penerapan Undang-undang Jabatan Notaris Mengenai Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Umur Dalam Praktek Kenotariatan di Purwokerto
40 Bagus Panji Wirawan, SH Akibat Hukum Bagi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Pencoretan Pendaftaran Jaminan Fidusia Dari Buku Daftar Fidusia Apabila Jaminan Fidusia Berakhir (Studi Kantor Pendaftaran Fidusia Kalimantan Timur)
41 Bambang Suharnomo, SH. Peran Balai Lelang Swasta Dalam Pelelangan Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Memenuhi Sarana Transportasi Masyarakat (Studi Pelaksanaan Lelang Pada Alto Lelang)
42 Bambang Wahyu Permono, SH. Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintang Menurut Peraturan Presiden No.54 th.2010 Di Pemerintaha Kota Semarang
43 Barito Dwi Martono, SH. Analisis Yuridis Ekasekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Penetapan Eksekutorial (Studi Kasus Putusan No.85/1998.Eks/PN.Jkt Tmr Jo APHT No.99/JT Gara/1996)
44 Bayu Suciwati, SH. Fungsi Akta Konsen Roya Dalam Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan
45 Benny Kurniawan Soedarsono, SH. ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK (Studi Kasus Merek "Natasha" Atas Nama dr.Fredi Setyawan Melawan Merek "Natasha Skin Care Atas Nama Then Gek Tjoe)
46 Bety Kristiyani, SH. Akibat Hukum Bagi Penerima Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Jika Debitor Wanprestasi
47 Budi Harsono, SH. Pembuatan Seripikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan HukumTetap (Studi Di Kantor BPN Jakarta Pusat)
48 Cempaka Mela Wijasena, SH. Pertanggung Jawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek Dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) "Purnama" Di Kota Semarang
49 Chaidzar Muhammad, SH. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang Objek Hak Tanggungan Yang Di Eksekusi Melalui Pertolongan Hakim
50 Charenina Dewirani, SH. Efektivitas Redistribusi Tanah Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.
51 Dahniarti Hasana, SH. Model Ideal Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebagai Badan Yang Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Notaris (Studi Di Kota Semarang)
52 Daking Setyono, Sh.,SpN Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Otentik yang Dibuatna Diduga Berindikasi Tindak Pidana
53 Dame Artauli Simorangkir, SH ANALISIS YURIDIS PENGELOLA TIMBULNYA SERTIPIKAT GANDA ATAS SATU BIDANG TANAH DI KABUPATEN PONTIANAK ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH NOMOR 52/PDT.G/200/PN.MPW)
54 Daniek Yhunita, SH. Manfaat Sertifikat Tanah Melalui Prona Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaaan (Kegiatan Prona di Kec. Bancar Kab. Tuban)
55 Darisman, SH. Eksekusi Hak Tanggungan sebagai Penyelesaian Kredit Macet pada PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Raya Salatiga
56 Dea Ayu Pradipta, SH. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Terpadu Monumen Gerakan Banteng Nasional (GBN) dan Masjid Jami Kabupaten Tegal
57 Dede Supriyatna, SH. Tanggung Jawab Noataris Pengganti Khusus Sebagai Pemegang Protokol Notaris BErdasarkan UU NO. 30 Th 2008
58 Desiana Mulyawardani, SH. Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 UU NO.4 Th.1996 (Studi Di KAntor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang)
59 Devi Harliyanti, SH. Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pelaksanaan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)
60 Devi Yanti, SH. Tinjauan Trntang Pembatalan Merek Menurut Hukum Merek Indonesia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali No.5/PK/N/HKI)
61 Devy Christianti, SH. Tanggung Jawab Bank Umum Sebagai Agen Penjualan Reksadana (studi Pada PT.Bank CIMB Niaga tbk.)
62 Dewa Ayu Agung Dewi Utami, SH. PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ADAT DI DESA PAKRAMAN SUKAWATI PROPINSI BALI
63 Dewi Kartika Binawati, SH. Eksistensi Yayasan Yang Belum Melaksanakan Penyesuaian Dengan UU No 28 Tahun 2004
64 Dian Kumala Dewi, SH. Tanggung Jawab Kurator pada Kepailitan PT.Arta Glory Buana Terhadap Para Kreditor (Studi Putusan Pengadilan Niaga No.14/Pailit/2008 MA No.917/K/Pdt.Sus/2008 dan Penjualan Kembali No.080/PK/Pdt.Sus/2009)
65 Dian Marleni, SH. Kesadaran Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Kerena Pewarisan Untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah Sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Th.1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Pada Kec.Cibinong Kab.Bogor)
66 Dika Pramesti, SH. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan rakyat Jateng
67 Dina Lestari, SH. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bekasi
68 Dina Setyabudi, SH. Klausula Baku Dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BNI Griya dan Kaitannya Dengan UU No.8 Th.1999 Tentang Perlindungan Konsumen
69 Djarot Widjayato, SH., SH. Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Bendaya Tidak Dalam Kekuasaan Pemberi Fidusia (Suatu Studi Kasus Di Bank Danamon Indonesia Wilayah Jateng)
70 Djumarwati, SH. Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Di Kabupaten Bogor Setelah Berlakunya PERDA No.15 Th.2010 Tentang BPHTB
71 Drajat Muhammad Nur, SH. SE Tanggung Jawab Pemegang Hak Tanggungan Atas Hilangnya Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Disimpan Oleh Pemegang Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pada PT.BPR Sami Makmur Sukoharjo
72 Dyah Sulistiyowati, SH. Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertipikat Ganda Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang (studi Kasus Berdasarkan Putusan PTUN No 24/G/TUN/1998/PTUN.SMG dan Putusan PN No.34/Pdt.G/2007?Pn.SMG)
73 Edi Purwanta, SH. PELAKSANAAN KONTRAK PEMASANGAN IKLAN DI BUKU PETUNJUK TELEPON ANTARA PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN DENGAN PT. INFOMEDIA NUSANTARA KANTOR DIRECTORY JATENG DAN DIY SELAKU PENERBIT
74 Edi Puspawan, SH. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Penerapan Prudent Banking Principle (Studi Di PT.Bank Bukopin, Tbk.,Cabang Semarang)
75 Edy Triyono, SH. ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA PERALIHAN RESIKO DALAM KLAIM KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada PT.Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang)
76 Eko Juniarto Djatmiko Putera, SH. Perlindungan Hukun Bagi Kreditor Penerima Fidusia Atas Nilai Objek Jaminan Fidusia Yang Berada Di Bawah Nilai Jaminan Fidusia
77 Elya Sri Yenti Rauf, SH. Pendaftaran Perubahan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Untuk Rumah Tinggal Di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal
78 Endah Setyorini, SH. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Semarang
79 Endang Saptini Trisno Yuliati, SH Tinjauan Yuridis Keabsahan Surat Kuasa Untuk Menjual dan Surat Kuasa Membeli Ada Pada Satu Pemegang Kuasa (Studi Kasus Putusan PN Surakarta No. 89/Pdt.G/200/PN.Sktr.Jo No.368/Pdt/2002/Pt.Smg.Jo No.1966 K.Pdt/2003)
80 Enggar Kris Kusumaningsiwi, SH Pembuatan Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian (Bab II, Buku III KUHP)
81 Era Puspita Nirmala, SH Pelaksanaan Kerjasama Bangun Guna Serah Antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno Dengan Mitra Usaha Di Atas Lahan HPL No.1/Gelora
82 Erlan Wimbo Astomo, S.H., M.H. Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Diselenggarakan Secara Telekonfresi
83 Erlinda Ridwan, SH. Pengadaan tanah Pada Proyek Pembangunan Jalan TOl Jakarta Outer Ring Road (Jore) E1 Cikunir-Hankam Di Bekasi
84 Erlly Hendriati Kuswandy, SH. KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.276 PK/PDT/2011)
85 Erna Heranati, SH. Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Melewati Batas Waktu Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
86 Erwin, SH. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital RSA (RSA Digital Signahase Dalam Transaksi Elektronik Perusahaan (Elektronik Commerce Company)
87 Etika Hotma Uli Manurung, SH. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Jika Debitor Wanprestasi Sedangkan Objek Jaminan Fidusia Hilang (Studi Kasus Di BPR Kusuma Makmur Semarang)
88 Eyota Madius, SH. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN PERJANJIAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA ANTARA RSUD DR.M YUNUS BENGKULU DENGAN BANK BENGKULU CABANG UTAMA
89 Fauzan Rudy, SH. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Baku Pada Akta Perjanjian Kredit
90 Febrima Rani Sukma, SH EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN DAERAH DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS (Studi di Kota Tangerang)
91 Fery Fatra, SH. Peranan Kantor Pertanahan Dalam Meningkatkan Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan PP No.24 Th 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Kota Bekasi
92 Fideliani, SH. Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Antara Anak Sah Dan Anak Angkat
93 Firman Iskandar, SH. Konstruksi Hukum Gadai Syariah (RAHN) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia
94 Fransisca Melani Sinandar, SH. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Di Koperasi Sumber Arta Wonosobo
95 Friska Martalena Simanjuntak, SH. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di The Forest Trust (Non - Profit Organization) Kantor Perwakilan Indonesia
96 Galih Candra Yuliardhi, SH. Pengelolaan Zakat Menurut UU no.38 Th.1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Kendala-Kendalanya Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Pemalang
97 Gita Rahmad Gunawan, SH. Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dengan Perjanjian Menurut KUH Perdata
98 H.Aep Saepudin, SH Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara Perseorangan Dengan Instansi Pemerintah (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bekasi)
99 Haris Aditiawarman, SH. Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Oleh Mahkamah Agung Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah
100 Hartanto, SH. Realisasi Akad Mudharabah Dalam Penyaluran Dana Di PT.BPR Syariah Amanah Insani Di Bekasi
101 Hartati, SH. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dari Perseroan Terbuka Menjadi Perseroan Tertutup (Studi di PT Biton Mitra Jaya Tbk di Jakarta)
102 Heko Sri Suharyatmo, SH.MH Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Pada Kepailitan
103 Helmi Nasution, SH. Kedudukan Notaris Selama Menjabat Bupati
104 Hendra,SH Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Berdasarkan Prinsip Business Judment Rule
105 Heny Marlina, SH. PROBLEMATIK STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PENGUSAHAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR MINYAK TUA (DESA WONOCOLO, KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO JAWA TIMUR)
106 Heny Yuliastanti, SH. KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN NO.328/PDT.G/2010/PN SMG)
107 Heru Susanto, SH. Tanggungjawab Notaris Terhadap Pelanggaran Dan Larangan Dalam Menjalankan Jabatannya Di Hubungkan Dengan Kode Etik Notaris
108 Hesti Triaswati,SH Kewenangan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau Dari UNdang-undang No.40 Tahun 2007
109 Hetty Soffy Regina Schouten, S.H. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA TERHADAP PARA KREDITOR ( STUDI KASUS DI. PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA JKT. PST TANGGAL 14 OKTOBER 2009 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 834K/PDT.SUS/2009 TANGGAL 15 DESEMBER 2009 )
110 Hidayati Murni, SH. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Debitor Wanprestasi Sedangkan Benda Jaminan Fidusia Belum Didaftarkan Ke kantor Pendaftaran Fidusia
111 Ari Indriyani Sp, SH. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (studi Kasus Pada Proyek PT.Angkasa Pura II)
112 Huzaimi, SH. Pelaksanaan Pemblokiran Hak Atas Tanah Terhadap Objek Hak Tanggungan Yang Sudah Ada ROya Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
113 I Made Jaya Winata, SH. Batas Umur Dewasa Bagi Warga Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Sanur Propinsi Bali Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris
114 I Gede Anom Widhi R, SH. KEDUDUKAN ISTERI SEBAGAI SENTANA RAJEGE DAAN SUAMI SEBAGAI PREDNA ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN NYEBURIN (Studi kasus di Kabupaten Badung Propinsi Bali)
115 I Gede Arya Diputra, SH. Implementasi Penggunaan Teknologi Digital Dalam Dokumentasi Pertanahan Guna Memenuhi Asas Terbuka Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Pendaftaran Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
116 I Gede Wahyu Supriadi Yasa, SH. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT JIKA DIBITOR WANPRESTASI (Studi kasus di PT Bangk Perkreditan Rakyat Bali di Gianyar)
117 I Gusti Ngurah Kornea A Dinata, SH. Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi
118 I Made Bayu Raditya Kurniawan, SH. Peralihan Jaminan Dalam Proses Peralihan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk.,Cabang Purwodadi
119 Ida Susilowati, SH. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA CHEVRON INDONESIA COMPANY DENGAN SERIKAT PEKERJA NOASIONAL CHEVRON INDONESIA
120 Iding Supandi, SH. PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
121 Imam Cahyono, SH.,SpN PERSPEKTIF SERTIPIKAT MEREK SEBAGAI JAMINAN HUTANG
122 Imfah Hamidatunissa Lubis, SH. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP ANGGOTA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG, NOMOR 01/PAILIT/2007/PN NIAGA SMG)
123 Imron, SH. Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Pelaksanaan Corporate Pada Perjanjian Kerjasama Penyaluran Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah ( Studi di PT Bank Internasional Indonesia Devisa Mortage Sales and Marketing)
124 Indah Sariningrum, S.H. FUNGSI SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA JUAL BELI
125 Intan Permatasari, SH. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Di BRI Cabang Bogor Ditinjau Dari UU No.8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
126 Irawan Adi Wijaya, SH. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Dengan Jaminan SErtipikat Hak Guna Bangungn Yang Jangka Waktunya Akan Berakhir Sebelum Kreditnya Jatuh Tempo Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
127 Irma Kartika Sari, SH. Akibat Hukum Putusan Pailit Pada Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.09/Pailit/PN.Niaga.Smg/2009)
128 Iznillah, SH. Penyelesaian sengketa Jual Beli Atas Tanah Hak Milik Bersama Yang Belum Dibagi Dikembangan Jakarta barat (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor:276/Pk/Pdt/200)6
129 Jafser Hermiantoro, SH. Pelaksanaan Perkawinan Adat Minang Antara Perempuan Pariaman Dengan Laki-laki Bukit Tinggi (Studi Kasus Koto Air Pamoan Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman)
130 Janika Dinar Umaratih, SH. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.112/PDT.P/2010/PN SKA TGL 13 Agustus 2010
131 Jigatra Digdaya Haq, SH. ANALISIS YURIDIS KLAUSA EKSONERASI DALAM KONTRAK BERLANGGANAN JASA INTERNET TELKOM SPEEDY
132 Johan Setiawan, SH. Batasan Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari UU No.30 Th.2004 Tentang Jabatan Notaris
133 Juartini, SH. Akibat Hukum Terhadap Objek Hak Tanggungan Yang Dilakukan Peningkatan Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik
134 Juliana Magdalena Tahalele, SH. EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENGAWASAN NOTARIS (Studi di Kota Ambon)
135 Junica Pramita, SH. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Gadai Bilyet Deposito Di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Semarang
136 Karmita Afandy, SH. Penyelesaian Semhketa Overlaping Sertipikat Tanah Melalui Mediasi Akibat Permohonan Konvesi Pengakuan Hak (studi Kasuus Di Pertanahan Kabupaten Cirebon)
137 Kartika Trisna Wahyu, SH. Perlindungan HUkumn Bagi Kreditor Dalam Hal Terjadi keterlambatan Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor PErtanahan Kabupaten Kendal
138 Khanief, SH. Pelaksanaan Pengakuan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Di Kantor Pertanahan Di Kota Administrasi Jakarta Utara
139 Khumaedi, SH. Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Gadai Bilyet Deposito jika Debitor Wanprestasi (Studi di Kantor Pusat Operasional PD, BPR, BKK Kabupaten Pekalongan)
140 Kriswanto, SH. PENEYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOTOR DI HARPINDO JAYA MOTOR PATI
141 Kukuh Suteja, SH. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS
142 Lalu Ahmad Rosyadi, SH. Pendaftaran Tanah Dengan Bukti "Pipil" Di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
143 Latifa, SH. AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KE KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM
144 Lawfian Alexs Ariwijaya, SH. EKSISTENSI PELAKU USAHA DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi di Desa Skarara Kabupaten Lombok Tengah)
145 Leksamana Wisnu Hartono, SH. Tinjauan Yuridis Eksekusi Pengosongan Rumah Objek Lelang Eksekusi Parate Hak Tanggungan Di Pengadilan Negeri Semarang
146 Linda Soetanto, SH. Analisis Yuridis Atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Antara Yayasan "X" Dengan BUMN Berbentuk Perseroan Terbatas.
147 Lispeni Kurnia Dewi, SH Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Raung Untuk Kegiatan Pernikahan Dan Seminar Di Hotel Santika Premier Semarang
148 Lucyana Francisca, SH. Proses Pengalihan Rumah Negara Dengan Cara Sewa Beli Dalam Perspektif Hukum Perjanjian
149 Luluk Lusiati cahyarini, SH. EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT JIKA DEBITOR WANPRESTASI (Studi di Syahbandar kota Semarang)
150 Lyanawati, SH. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara
151 M. Asad Basuki, SH. Perolehan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh Orang Asing (Studi di Rumah Susun Wisma Gading Permai Jakarta Utara)
152 M. Ihsan, SH. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hipotik Kapal Laut Jika Debitor Wanprestasi (Studi Kasus PT.Bank Agro, Tbk. Jakarta Dengan PT. Pelayaran Samudra Andara Persada Jakarta)
153 M. Reza Kurniawan, SH. Hak Isteri Atas Harta Kekayaan Suami Dalam Perkawinan Pisah Mutlak Harta Kekayaan Menurut KUH Perdata
154 Made Dwi Sapta Jaya, SH. Pembagian Waris Pada Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Pakraman)
155 Madsari Muslim, SH. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Kredit Dengan Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Hal Debitor Wanprestasi di PD BPR BKK Blora Kota
156 Mahendro Bismoko Aji, SH. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No.42 Th.2006 Tentang Pelaksanaan UU Np.41 Th.2004 Tentang Wakaf
157 Margono Pamuji, SH. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Jika Terjadi Sengkjeta Terhadap Akta-akta Yang Dibuatnya
158 Marisa Kurnianingsih, SH. ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR PEERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PERKERJAAN SIPIL RETROFIT CHILLED WATER SH1
159 Mas Herman Sutanto P, SH.,SpN. KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DI LAHIRKAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
160 Masriah, SH. PENYELESAIAN HUKUM DALAN JUAL BELI RUMAH MASIH DALAM JAMINAN SIGNIFIKAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.149/PDT/G/2001/PN SMG)
161 Masrul Novitra, SH. Pelaksanaan Roya Partial Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Menurut UU No. 4 Th.1996 pada Bank BYN Cabang Kota Pekan Baru
162 Maulina Novita Sari, SH. Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Penyebaran Karya Cipta Melalui Media Internet
163 Melania, SH. Implikasi Terhadap Pembeli Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun BUkan Hunian Berdasarkan PPJB Jika Tidak Menandatangani Akta Jual Beli Padahal Telah Melunasi Harga
164 Melani Fransicka, SH. IMPLEMENTASI KEWENANGAN ADVOKASI DALAM JABATAN NOTARIS
165 Melina Nugrani Zulkifli, SH. PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 DI KOTA JAMBI
166 Melinda Wijaya, SH. Pembatasan Pemilikan Tanah Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Di KOta Semarang
167 Mira Puspasari, SH. Perlindungan Hukum Bagi PPAT Dalam Implementasi Penggunaan Hak Pembelaan Diri PPAT Yang Diberhentikan Oleh Badan Pertanahan NAsional Berdasarkan PP No.37 Th. 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah
168 Mochamad Daniel Zulkarnaen, SH. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi
169 Mohammad Khazir, SH. Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat (Studi Di Kota Pekalongan)
170 Mugi Hastuti, SH. Perlindungan Hukum Dalamn Sengketa Kepemilikan Tanah Antara Pihak Yang Menguasai Fisik Tanah Dengan Pihak Yang Namanya tercantum Dalam Pemegang Letter C
171 Muh. Salahudin, SH. Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di KOta Bima Berdasarkan Peraturan Daerah KOta Bima No.17 Th 2010 Tentang Pajak Daerah
172 M. Fadhol Indah Prasetiyo, SH. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK ATAS HKI DALAM KONTRAK WARALABA (Studi pada kontrak Waralaba Indomaret)
173 Muhammad Febriansyah Ibrahim, SH. Perlindungan Hukum Pada Merek Terhadap Pengrajin Batik Pekalongan Di kota Pekalongan
174 Muhammad Wahyu Sudrajat, SH. IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU (Studi Pada Perjanjian Pengiriman Barang PT.TIKI)
175 Muslina Dewi, SH., SpN. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor terhadap Objek Hak Tanggungan Yang Diletakkan Sita Jaminan (Studi Kasus pada PT Bank Mega tbk Cabang Bogor)
176 Nana Mariana Prahastuti, SH. Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Atasa Merak Menurut UU No.15 Th.2001 (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)
177 Nani Suryani, SH. Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Dan Kota
178 Nanik Sulistyowati, SH. IMPLEMENTASI C PROCREMENT TERHADAP TRANSPARASI, AKUNTABILIATS DAN KOMPETITAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
179 Nattaresthi Vihar Vashanty,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG PRODUK MAKANAN KHAS KOTA SEMARANG (STUDI PADA MAKANAN LUNPIA EXPRESS KOTA SEMARANG)
180 Ni Nyoman Insan Christina, SH. Akibat Hukum Pendaftaran Hipotik Kapal Laut bagi Kreditor Pemegang Hipotik Kapal Laut (Studi di Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta)
181 Nia Rachmawati Dewi, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Gadai Syariah ( Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Solo)
182 Niko Kusuma Wardana, SH. Penerbitan Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (Studi kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 07/G.TUN/2005/PTUN, SBY)
183 Nila Siti Yunazar, SH. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Dalam Pengembangannya Di Indonesia
184 Ningsih Suryanti, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DI KANTRO PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
185 Noorsita Yuristiana, SH. Penetapan Pengesahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Atas Kelalaian Petugas Pencatat Nikah (PPN)
186 Novita Melati, SH. Hambatan Permohonan Hak baru Atas Tanah Negara Yang Hak Guna Bangunannya Telah Berakhir
187 Novita Sari Sianturi Pelaksanaan Peralihan Debitor Kredit pemilikan Rumah (KPR) Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi
188 Nun Fadilah Muslimah, SH. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ALAT BERAT DI KALIMANTAN TIMUR
189 Nur Azmy Megawati, SH. Perlindungan HUkum Terhadap Itsbat Nikah Dalam Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
190 Nur Khamid, SH. Pendaftaran Tanah Berdasarkan Pelimpahan Hak Garapan Tanah Bekas Hak Erfpacht (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.30/Pdt.G/2000/PN.Kdl.Putusan Banding No:498/Pdt/200/PT.Smg dan Putusan Kasasi No.3187K/Pdt/2002)
191 Nurfitrasari, SH. Tanggung Jawab Direksi pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Paad Putusan Pengadilan Niaga, Nomor : 14/Pailit/2009/PN.NIAGA SMG dan Putusan MA Nomor : 312/PK/N/2009)
192 Nurhayati, SH. Tanggung Jawab Penegang Hak Tanggungan Terhadap Hilangnya Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Penyimpanan Pihak Pemegang HT
193 Nyak Amini, SH. Akibat Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Tidak Sesuai Ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
194 Oriskha Patra Hernanda, SH. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR JIKA DEBITOR WANPRESTASI SEDANGKAN OBJEK FIDUSIA TIDAK BERADA DALAM KEKUASAAN DEBITOR
195 Panggayuh Luhur, SH. ARTI PENTING PERJANJIAN MEREK KOLEKTIF DALAM BENTUK AKTA OTENTIK
196 Pramiko, SH. Hak Dan Kewajiban Seorang Anak Terhadap Warisan Dari Orang Tua Angkat Menururt Hukum Islam Di Indonesia
197 Puji Utomo, SH. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objek Tanahnya Belum Bersertipikat (Studi Di PD.BPR BKK Pati Kota Cabang Wedarijaksa)
198 Purwanto, SH. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Eksistensi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
199 R. Rizka Mardia, SH. Pemberian Ganti Rugi Melalui Mekanisme Konsinyasi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Tahap I Semarang - Ungaran Di Kelurahan Kalirejo Kabupaten Semarang.
200 Raehlis Muin.SH Tinjuan Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta (Studi Putusan PN Klas I A Jayapura Nomor 256/Pd.B/ PN-JPR)
201 Rahmawati Dwi Jayani, SH. Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Secara Lisan (Studi Kasus Putusan PN No.87/Pdt.G/1994/PN.Mdn Putusan PT.No.86/Pdt/1995/PT.Mdn Putusan MA No. 2699K/Pdt/1996)
202 Rahmi Nurlaili, SH. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Pada PT.Multindo Auto Finance
203 Ranti Adaninggar Hernowo, SH. Peranan PPAT Dalam Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berkaitan Dengan Verifikasi BPHTB Atas Akta Yang Dibuatnya (Studi Kasus di Jakarta Utara)
204 Ratnaningsih, SH. Kewenangan Pengajuan Permohonan Kepailitan pada Kredit Sindikasi Beserta akibat Hukumnya (Studi kasus Putusan PN No. 12/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt Pst.Putusan Kasasi No.012K/2000 dan Peninjauan kembali No.011 PK/N/2000)
205 Reny Yuliana, SH. Kajian Hukum islam Terhadap Harta Bersama Akibat Dari PerceraianDi Pengadilan Agama Kabupaten Kendal (Studi Kasus Putusan No.583/Pdt.GPA.Kdl Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal)
206 Retnaningsih Primastuti, SH. Penyelesaian Kredit Macet Perbankan (Studi Pada PT.Bank Jateng Cabang Pembantu Setda Jateng)
207 Riana Chandrasari, SH. Implementasi Ketentuan Tarif PMBP Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Zona Nilai Tanah Olej KAntor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
208 Ridho Kusty Narendro, SH. Kedudukan Janda Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Di Wilayah Condet Kel.Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
209 Ridhol Wasiq, SH. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Di PD.Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha Kabupaten Jepara)
210 Rini Lestari, SH. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.7 Th 2010
211 Rista Dwi Narantaka, SH. Eksistensi Penerapan Larangan Tanah Absentee Di Kabupaten Purworejo (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo)
212 Rita Luciana, SH. Perlindungan Hukum Bagi Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan(Studi Pada PT.Austindo Nusantara Jaya Finance Cabang Purwokerto)
213 Rita Yani, SH. PEMBATASAN PEMILIKAN TANAH NON PERTANIAN BAGI PERORANGAN DI KOTA PONTIANAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT
214 Rizul Sudarmadi, SH., SpN. Perwalian Dalam Golongan Warga Negara Indonesia Asli untuk Bertindak Membuat Akta Otentik
215 Rohani, SH. Akibat Hukum Roya Parsial Terhadap Hak Tanggungan Pada Pemegang Yang Menerima Kredit Konstruksi (Studi Pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Syarian Cilegon)
216 Ronal Ahmad Tawoqal, SH. Itikad Baik Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
217 Rose Manda Hapsari, SH. Perjanjian Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT Meta Epsi Agro Dengan KUD Tani Subur Dan Petani Plasma Di Kabupaten Kotawaringin Barat
218 Rosyida Nahdi, SH. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Di Tinjau Dari Undang-undang No.19 Th 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Di Perusahaan Lokananta Di Surakarta)
219 Rr. Yuliani Ratuningrum, SH. Perlindungan Hukun Terhadap Pemboncengan Ketenaran Merek Terkenal Asing Untuk Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Kasus Merek "Koyo" Lawan "Koy Logo Kelaher" (Studi Kasus Putusan No.485 K/Pdt.Sus/2009)
220 Rudi Bonardy, SH. AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK PAKAI NEGARA YAGN DIALIHKAN SEBELUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH
221 Rusnahadi Taufan, SH. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Berdasarkan UU No.41 Th. 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Rembang JATENG
222 Sahdat Ginting, SH. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Yang Belum Didaftarkan Sebelum dan Setelah PP No.24/1997 (Studi Di Desa Cimanggis,Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor)
223 Samsuri, SH. AKIBAT HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KE KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
224 Sandra Corason H,SH Analisa Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jayapura
225 Sanovi Setiawan, SH. Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Dearah Notaris Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta Yang Dibuatnya
226 Sapiah Talaohu, SH. Jual Beli Tanah Dati Secara Dibawah tangan DI Air Kuning Desa batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon-Provinsi Maluku
227 Saut Hendrik Budi, SH. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Mengandung Keterangan Keliru (Studi Kasus Putusan No.880/PID.B/2006/PN.JKT.PST)
228 Shandi Danuswarna, SH. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP OBJEK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNGAN (Studi Kasus Bank Mandiri Di Semarang)
229 Shelvy Nora,SH PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL (KUK) PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (STUDI KASUS BANK BRI SUDIRMAN JAKARTA)
230 Siki Priyahita Apsari, SH. PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN (STUDI DI PT BANK PERMATA TBK SEMARANG)
231 Siti Mariani, SH. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Praktek Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (Apht) Di Kabupaten Muaro Jambi
232 Siwi Dayati, SH. Akibat Hukum Sertipikat Tanah Yang Ditanya Dipalsukan Dalam Pendaftarannya (StudiKasus Putusan PN Semarang No.15/Pid.B/2003?PN.Smg)
233 Sri Haslinda, SH. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Yang Beragama Konghucu Di Kota Pontianak
234 Sri Lestari, SH. Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya Di Kantor Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat)
235 Sri Rahayu Kasriani, SH. Perlindungan KOnsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Yang Belum Mempunyai Hak Merek Terdaftar
236 Suherman, SH. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KRDIT DENGAN JAMINAN PREORANGAN APABILA DEBITOR WANPRESTASI (Suatu studi di Bank Perkreditan Rakyat Dana Wira Buana di Pontianak Kalbar)
237 Sukari, SH. Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah
238 Sulestari, SH. Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Atas Kesalahan Penulisan Kata Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah
239 Sunanto Adi Saputra, SH. Perubahan Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota ( Studi Perubahan HGB Menjadi HM Untuk Rumah Tinggal di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara)
240 Sundari Meina Shinta, SH. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Pembebanan Hak Tanggungan Pada PT Bank BTPN Semarang
241 Supaham, SH. Fungsi Letter C Sebagai Alat Bukti Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Di Desa Bojong Mangu, Kec. Bojong Mangu Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat)
242 Supriyadi, SH. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Seni Batik (Studi Di Kampung Batik Semarang)
243 Suraji, SH. Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
244 Suratmi, SH. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM
245 Surianto, SH. Fungsi Surat Kuasa Dalam Pengikatan Jual Beli Barang Tidak Bergerak Di Kota Pontianak
246 Surya Yudhi Dharma, SH. Tinjaun Yuridis Terhadap Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Serelah Berlakunya UU No.1 Th 1974
247 Suryani, SH. Eksistensi Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyusunan Anggaran Dasar Dengan UU NO.40 Th 2007 (Studi Kasus Pada PT. Prlangi Harapan Jaya)
248 Suryani Afriyanti, SH. Implementasi Undang-Undang No. 41 Th 2004 Tentang Wakaf Dalam Menjamin Kepastian Hukum Perwakafan Tanah Di Kota Samarinda
249 Susanti Budiono, SH. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG SEMARANG
250 Susi Haryati, SH. Konsep Pelaksanaan Penertiban dan Bendayagunaan Tanah Terlantar Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
251 Susiati, SH. Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Tagihan Piutang Di Bank BJB Cabang Bogor
252 Susilawati, SH. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Tabungan Negara Cabang Tangerang
253 Susilo Tri Hardjono, SH. Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Di PT>Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Batam
254 Syarifah Yasnina, SH. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI PERJANJIAN WARALABA APOTEK K 24 DI JAKARTA TIMUR)
255 Tarsisius Taeng, SH. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris Di Jakarta
256 Tatang Sukmana, SH. Perolehan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Melalui Tukar Guling Dalam Rangka Pembangunan Perumahan Oleh PT.Duta Perkasa Unggul Lestari Kota Malang Jawa Timur
257 Tika Silviani, SH. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi Kasus PT.Bank rakyat Indonesia Unit Batang Kota)
258 Titik Harmaiti, SH PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH SEBAGIAN DENGAN SISTEM PEMECAHAN SEMPURNA DI KABUPATEN BEKASI
259 Titik Sulistyowati, SH. Tanggung Jawab Camat Sebagai PPAT Sementara Terhadap Tindakan Hukum Yang Dilakukan Dalam Pembuatan Akta Tanah dan Pendaftarannya
260 Tri Mulyahati, SH. Tanggungjawab Pengembangan Terhadap Pelunasan Utang Debitor Terkait Adanya Perjanjian Buback Guarantee (Studi Pada Apartemen Margonda Residence)
261 Triyantho, SH. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Keterlambatan Kehilangan Dan/Atau Kerusakan Sebagian Atau Seluruh Isi Surat Kilat Khusus Yang Diposkan Pada Kantor Pos Semarang
262 Troeboes Soeprijanto, SH., SpN. Sistem Pelaporan dan Pemberitahuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
263 Tumpal Tobing, SH. Pelaksanaan Perjanjian Yang Melandasi Pemanfaatan Rumah Oleh Warga Negara Asing Sebagai Sarana Penunjang Penanaman Modal Asing Di Jakarta Barat
264 Ugi Wahyahani, SH. Pendaftaran Atas Tanah Melalui Proyek Sertifikat Masal Swadaya (SMS) Di DEsa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, kabupaten Banjar Negara
265 Vera Nawira, SH. Pemberian Hak Guna Bngunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Studi Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Kepada PT. Mutiara Permata Biru Oleh Otorita Batam)
266 Wahyu Yulianti, SH. EKSISTENSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MELAKUKAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF(STUDI PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA)
267 Wida Farida Nisa, SH. Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Kinerja Notaris
268 Widodo, SH. Kebijakan Ahli Fungsi Tanah Pertanian untuk Pembangunan Perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
269 Yan Lia Widiastuti, SH. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito berjangka (Studi pada Bank BCA Cabang Jakarta Selatan)
270 Yanti Rusdiyanti, SH. Tanggung Jawab Perum Pengadaan Atas Rusaknya Benda Gadai Dalam Penyimpanan
271 Yanto, SH. Problematika Roya Hak Tanggungan Terhadap Bank Yang Terlikuidasi Di Kantor Pertanahan Jakarta barat
272 Yemima Erdiana Erari,SH Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penerima Fidusia yang Belum Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Di PT.Bank Papua Di Papua Cabang Jayapura
273 Yohanes Sarianto, SH. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Atas Piutang (Studi pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)
274 Yosua Isidoro Arislan B S, SH. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Antara PT Mustika Ratu Dengan PT Phyto Mengenai Penggunaan Merek Summing Tea (Studi Kasus Berdasar Perkara No.31/MEREK/PN.NIAGA JKT PST)
275 Yudi Pribadi, SH. Hak Mewaris Anak Luar Kawin Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Prakteknya Di Kota Singkawang
276 Yuliawati, SH. Kewenangan Kurator Pada Pemberesan Harta Pailit (Studi Putusan PN Niaga No.32/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt Pst)
277 Yulita Purtanti, SH. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Iklan Ditinjau dari UU N.19 Th.2002 Tentang Hak Cipta
278 Yunita Prasetyawati, SH. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Serikat Pekerja Dengan Manajemen PT. Sandoz Indonesia Khususnya Menyangkut Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
279 Zaenal Arifin, SH. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada BPR Prima Nadi Cakranegara Mataram MTB)
280 Zaiful Aswat,SH Analisis Yuridis Terhadap Tanggung jawab Sosial (Corporate Social Respon Sibility) Berdasarkan UU No.48 Th 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada PT. Jhonlin Baratama
281 Zea Gratia, SH. Moral Hazrad Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Jakarta
282 Alrizki, SH Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dengan Data Yuridis Yang TIdak Lengkap Di KAntor Pertanahan Kota Bandar Lampung
283 Budi Darmadi, SH Kekuatan Pembuktian AKta Otentik Ketika Terjadi Sengketa Para Pihak Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan MA RI No.1209 K/Pdt/2005)
284 Bandari Septiana, SH Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Bandar Lampung
285 Budi Yuhanda, SH Analisis Yuridis Putusab Pailit Mahkamah Agung Terhadap PT. Istaka Karya Selaku Kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
286 Brierly Napitupulu,SH,MH Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perusahaan Modal Ventura (Studi di PT. Sarana Lampung Ventura)
287 Candra Genial,SH,MH Pendaftaran Tanah Di KAntor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
288 Desy Shelfya, SH Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT.Bank OCBC NISP Cabang Bandar Lampung
289 Dini Isabella, SH Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik Di Kota Bandar Lampung
290 Elfen Effendi,SH Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Rumah Dalam Hal Objeknya Di Jaminkan Di Bank Dengan Hak Tanggungan
291 Endriana kusumadewi,SH Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat Oleh Bank Indonesia Kepada Bank Umum
292 Eli Elyawati, SH Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
293 Ghazaly Agung, SH Eksekusi Dibawah Tangan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Ketika Debitur Wanprestasi
294 Harun Arrosit,SH Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Larasita Di Kabupaten Lampung Tengah
295 Jumeno, SH Pelaksanaan Jual Beli Tanah Atas Harta Bersama Dikota Bandar Lampung
296 Lina Ranti, SH Studi Komparatif Antara Camat dan Notaris Sebagai PPAT Dalam Proses Jual Beli Tanah
297 Lindriyani, SH Prktik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Bandar Lampung (Studi Kasus Di Kantor Notaris Tubagus Lukman Suheru, SH dan Notaris Sri Dahliawaty, SH.,MKn)
298 Linda Evanori, SH Perlindungan Hak Atas Tanah Terlantar Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
299 Marliana, SH Pelaksanaan Akta Pengakuan Hutang Dalam PErjanjian Kredit Pada Bank BRI Cabang Tanjung karang
300 Maria Tamtina,SH.,MH Pendaftaran Perubahan Status Hak Atas Tanah Perumahan yang Dibebani Hak Tanggungan
301 Maria Katarina Berlin,SH Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditor Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Di PT. BII May Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung
302 Marisa Eva Lina, SH Perjanjian Kerjasama Koperasi Dengan PT.Sigit Pratama Dalam Penjualan Rekening Listrik
303 Meinar Nan Indah,SH Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan AKta Pengikatan Jual Beli Tanah
304 Tia Justiananur,SH Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta WAsiat No.47 Tanggal 13 Agustus 2001 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.309/Pdt/G2010/PN.BDG)
305 Tubagus Lukman Suheru,SH Kekuatan Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Di Buat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Akta Otentik
306 Riadh Indrawan,SH Prisip Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Derivatif
307 Rio Handoko,SH Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Melakukan Transaksi Elektronik Perbankan melalui Automated Teller Machine (ATM) Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tulang Bawang
308 Sulastri Trisiana,SH Perlindungan Merek Terdaftar Dalam Aktivitas Perdagangan Barang Dan jasa (Studi Somasi Terhadap Toko Yeyen Yang Disebabkan Kemiripan Toko)
309 Sulasmiana Usman,SH Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat oleh PPAT yang Tidak Sesuai dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT
310 Suparman, SH Kerjasama Antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Perseroan Terbatas Tris Delta Agrindo Dalam Pengusahaan Lahan (Studi Kasus Tentang Hak Pengelolaan Tanah di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Padang Ratu)
311 Subiyanto, SH Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada PT.Bank Pundi Indonesia.tbk Kantor Cabang Pembantu Metro
312 Septo Patra Feranses,SH Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Film Independen
313 Sepriyansyah, SH Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat Dibawah Tangan (Studi pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)
314 Satrya Adhitama,SH.,MH Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung Di Kabupaten Lampung Seletan
315 Sopian Sitepu, SH Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
316 Yohanes Wisnu Suryo,SH Peranan Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Di Kabupaten Lampung Timur (Studi Pada Kantor Noataris Yeni Susanti SH.,MKn
317 Yeli Riana, SH Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum
318 Nyoman Tawang,SH Status Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Dalam Masyarakat Hukum Waris Adat Bali (studi Penelitian Di Desa Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah)
319 Willy Juli Antoni,SH Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Pembelian Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada PT.Indojasa Finance Cabang Lampung)
320 Qosdy Ariesefa,SH Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah yang Digandakan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 23/6/2010/PTUN - BL)
321 Bambang Hermanto, SH Pengawasan Terhadap Kewajiban Dan Tanggungjawab Notarius Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris (Studi Di Kota Tangerang)
322 Ahmad Crusade Giri Brata, S.H. ANALISIS KONSEP NOTARIS MAYANTARA DAN OTENTISITAS AKTANYA TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
323 Amud Sugiono, S.H. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PENATAGUNAAN TANAH (STUDI PEMBANGUNAN PERUMAHAN GRIYA KABUNAN ASRI OLEH PT. BANGUN AGRA KARYA DI KABUPTEN TEGAL )
324 Cristina Rumintar Br Butar-Butar, S.H. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN KEPADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE SEMARANG)
325 Desynta Yuliana, S.H. WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI BANK PERKREDITAN RAKYAT CABANG ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON)
326 Devi Yunita Anggraini, S.H. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG SAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 163K/AG/2011)
327 Elsy Mercia, S.H. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENDIRI SEBELUM PERSEROAN TERBATAS MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM (MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2017 TENTANG PERSEROAN TERBATAS)
328 Endang Widiyastuti, S.H. IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5/SE/IV/2013 PADA PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
329 Fenny Sulifadarti, S.H., SpN. Peran Majelis Pengawas Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Notaris Yang Mendapat Sanksi Pidana Selaku Pejabat Umum
330 Freddy Kartanto, S.H. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Emas Pada BRI Syariah Cabang Tegal
331 Fuzi Markunah, S.H., SpN Akibat Hukum Penerpana Itikad Baik Dalam Pembatalan Merek Pada Sengketa Merek "NATASHA" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.01/HAKI/2009/PN.Niaga Smg jo Putusan MA RI No.699 K/Pdt.Sus/2009)
332 Helen Trisna, SH., Sp. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta-akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya
333 Richardus Henry Susanto, S.H., Sp.. Kedudukan Majelis Pengawas Daerah Dalam Kaitannya Dengan Pemanggilan Notaris Pada Pemeriksaan Perkara Pidana
334 Elly Sri Muljati, S.H., Sp. Pengawasan Oleh Majelis Pengawasa Daerah Notaris Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya
335 Ika Rini Hastuti, SH., Sp. Kewenangan Notaris Di Indonesia Dikaitkan Dengan PSL 15 UU No.30 TH.2004 Tentang Jabatan Notaris
336 Jefri Era Pranata, S.H. KONFLIK AGRARIA ANTARA PIHAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. MIRZA PRATAMA PUTRA DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN BULIK TIMUR DESA SUNGKUP YANG TELAH MEMILIKI SKT.A SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH
337 Katarina Ajeng Sari, S.H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PERTANAHAN KOTA SEMARANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PADA SISTEM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK ATAS PELAYANAN PUBLIK
338 Lasmiati Sadikin, SH., Sp. Penerapan Kriteria Penghapusan Merek Pada Sengketa Merek "CLAUDIA" (Studi Kasus Putusan No.12/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan MA No. 026K/H/Haki/2005 Dan Putusan MA No.03 PK/N/Haki/2006)
339 Maria Puspa Mayangsari, S.H. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PENJUALAN GADAI SAHAM SECARA DI BAWAH TANGAN (PRIVATE SALE)
340 Muhammad Wildan Ramdhani, S.H. Kedudukan Perjanjian Restrukturisasi Terhadap Perjanjian Berfasilitas L/C Dari PT. BANK CENTURY Tbk Kepada PT Selalang Prima Internasional ( Study Kasus Terkait Doktrin Novasi )
341 Muhammad Yusron Yuwono, S.H. PERKEMBANGAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ( RUPS ) PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA ( DI TINJAU DARI KUHD, UU NOMOR I TAHUN 1995 DAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007)
342 Mulyani, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI HAK TANGGUNGAN BUKAN DEBITUR DALAM EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN ( STUDI DI PT. BANK BRI , TBK CABANG KARAWANG )
343 Nicky Santika, S.H. PENGADAAN TANAH UNTUK PENGADAAN JALUR GANDA REL KERETA API DI KOTA SEMARANG
344 Nunik Gigih Ujiani, S.H., M.M. TINJAUAN KOMPARATIF PENERAPAN BATAS USIA DEWASA DALAM TUGAS KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
345 Nurul Khumariyah, S.H. KESADARAN HUKUM ANGGOTA MASYARAKAT TENTANG ARTI PENTING SERTIPIKAT TANAH (STUDI DI KABUPATEN CILACAP)
346 Rahmatiwi Putri Kinasih, S.H. TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRATIF BAGI NOTARIS PENGGANTI
347 Sahali, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL DATA FISIK YANG ADA DALAM SERTIFIKAT TANAH TIDAK SAMA DENGAN REALITAS YANG ADA DI LAPANGAN
348 Silvester Sagita Kuntoaji, S.H. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MEREK BARANG-BARANG ELEKTRONIK IMPOR DARI CHINA DI INDONESIA
349 Singal Siahaan, S.H. IMPLEMENTASI BERLAKUNYA PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PELAKSANAANNYA OLEH PPAT DI KABUPATEN KENDAL
350 Sri Suhediningsih, BA., S.H., SpN. Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Terjadi Sengketa di Kota Semarang (Studi Pada Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang)
351 Suria Dewi Setyawati, S.H. HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SAH YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT KOMPLIKASI HUKUM ISLAM
352 Susilawati, S.H. ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG ISINYA TIDAK KONSISTEN (STUDI TERHADAP AKTA NO.9 TANGGAL 21 OKTOBER 2011)
353 Tirai Sosia Desa, S.H. PERAN CAMAT SEBAGAI PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PENDAFTARAN BEKAS HAK TANAH ADAT DI WILAYAH KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU
354 Tiurma Rumbungan Mery Nataliana, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP PENGGUNA AKTA PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (STUDI DI PERUMAHAN ODESSA GRANDE BATAM)
355 Upik Nurwahyuni, S.H. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE DALAM PRAKTEK
356 Windya Achyanie, S.H. AKIBAT HUKUM DARI KEKELIRUAN DATA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 881/PONDOK RANJI DAN PENYELESAIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
357 Yohanes Andryanus Primantoro, S.H. TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT FASILITAS REKENING KORAN PADA PT BANK PANIN TBK CABANG SEMARANG
358 Yulistya Wisnu Wardhana, S.H. IMPLEMENTASI PASAL 126 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN BERKAITAN DENGAN KETERANGAN PALSU DALAM PEMBUATAN PASPOR
359 Yulkhaizar, S.H., SpN. Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Kepailitan Anak Perusahaan
360 Dedi Satya Dharma, S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUCIA (STUDI DI PT ADIRA MULTIFINANCE TBK BANDAR LAMPUNG)
361 Lidia Ferlina, SH IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEWARALABA DAN TERWARALABA CAPUCCINO CINCAU DI BANDARLAMPUNG
362 Septa Heryani, SH Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Karena Alasan Tertentu Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar
363 Asnawati Khalid, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM PATEN SEDERHANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 075 PK/PDT.SUS/2007)
364 Hendri Widiharsi, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA PENGUSAHA UMKM BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2001 (STUDI PADA PABRIK ROTI CAP DIANA DI WONOGIRI)
365 Retno Hapsari Wirawan, S.H. KONSEP PENDIDIKAN INTEGRITAS NOTARIS BERDASARKAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS
366 Andjar Sandra Hardjanti, S.H. KEBIJAKAN TERHADAP KETENTUAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI BUMIPUTERA YANG DIBUAT OLEH KEPALA KELURAHAN DAN KEPALA KECAMATAN
367 Endah Tri Marhaeni, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK DAN DESAIN TAS KERAJINAN ANYAMAN ENCENG GONDOK ( STUDY PADA PE NGRAJIN TAS TUNTANG KABUPATEN SEMARANG )
368 Noenik Marlina, S.H. HAK INGKAR NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN TERHADAP ISI AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA DALAM PROSES PIDANA
369 Putrika Anindyasarathi, S.H. IMPLIKASI KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK. 03.1.23.10.11.08481 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT PADA PERJANJIAN IMPORTASI INDUSTRI FARMASI
370 Yurisa Swastika, S.H. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TERHADAP RUMAH YANG DIBELI MELALUI KPR (STUDI DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CABANG SURAKARTA)
371 Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PIHAK KETIGA ( ANALISIS TERHADAP KAJIAN KASUS PT. TIARA UTFAR MANDIRI DAN PT. KHATULISTIWA INTI MINERAL )
372 Edwin Ferdianto Pradana, S.H. KEBIJAKAN PEMBATASAN LUAS TANAH ATAS PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG
373 Heri Kriswanto, S.E., S.H. PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT COMMERCE FINANCE CABANG SEMARANG
374 Renantha Meggy Putri, S.H. RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG BLOK M JAKARTA
375 Husnul Abidin, S.H. KAJIAN TENTANG TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK BAKU PADA AKTA PERJANJIAN KREDIT DI BIDANG PERBANKAN
376 Syiva Alfiani, S.H. ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA PEMEGANG HAK MEREK KI-KO DAN KEIKO DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 366.K/PDT.SUS/2012
377 Endang Yuniarti Supaat, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT IJIN MENEMPATI KIOS DI PASAR INDUK KABUPATEN BREBES
378 Heirluth Edwardo Heridatama, S.H. PERKEMBANGAN ADAT MINANGKABAU DALAM PENGGUNAAN TANAH ULAYAT KELURAHAN PAUH KECAMATAN PAUH PROVINSI SUMATERA BARAT
379 Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM PADA JAMU TRADISIONAL SEBAGAI KEKAYAAN WARISAN BUDAYA YANG TURUN TEMURUN (STUDI PADA INDUSTRI JAMU DI KABUPATEN SUKOHARJO)
380 Bias Lintang Dialog, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS PADA MEDIA INTERNET
381 Mila Afiata Beta, S.H. KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM DARI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DITINJAU DARI BAB 2 BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
382 Suwarno, S.H. KEABSAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
383 Rosdiana, S.H. HAK MENDAHULU MEMBAJAK PAJAK KEPADA NEGARA OLEH PT. SKYCAMPING INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 799K/PDT.SUS/2011)
384 Chaera Aisyah Harkat, S.H. DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH MILIK PIHAK KETIGA ( STUDI DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V )
385 Gloria Sarah Ratna Utari, S.H. BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN REKANANNYA
386 Ethni Parlina Haratini, S.H. KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENERAPAN BLANGKO AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG PEMBUATANNYA DISERAHKAN PADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
387 Ardhian Ekowati Suparno, S.H. PROBLEMATIKA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI
388 Franciska Aprilia Pessy, S.H. UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA UKIRAN JEPARA USAHA KECIL DAN MENENGAH
389 Ismilla Kurnia Yuniasari, S.H. IMPLEMENTASI HAK-HAK KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG
390 Enggar Dian Alamtyas, S.H. TINJAUAN YURIDIS DANA SIMPAN PINJAM ANGGOTA KOPERASI SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI WANPRESTASI
391 Ema Rahmawati Dwi Jayanti, S.H. ANALISIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MINIMAL ISI PERJANJIAN WARALABA (STUDI TENTANG KONTRAK WARALABA SEMERBAK COFFEE)
392 Lia Wahyu Lestari, S.H. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA ATAS JUAL BELI RUMAH MELALUI PENGALIHAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DARI DEBITOR KPR
393 Rizky Sri Rahayu Lubiawaty, S.H. EKSEKUSI SECARA PENJUALAN DIBAWAH TANGAN ATAS JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MELALUI PASAL 20 UU NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
394 Indra Gandi, S.H. ANALISIS TERHADAP DISHARMONISASI HUKUM AKIBAT KERAGAMAN ATURAN PENGGUNAAN DASAR HUKUM PERJANJIAN KAWIN DI INDONESIA
395 Ardini Ratna Puspita Ayu, S.H. PELAKSANAAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG DIDAHULUI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT DILUAR WILAYAH KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLO
396 Nurhayati Desy Dwi Hartanti, S.H. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA TANGKI ANGKUTAN BBM ANTARA PT. PERTAMINA ( PERSERO ) DENGAN PT. DHARMA SENTANA PUTRA
397 Arif Maskuri, S.H. PENYELESAIAN PEMBATALAN SECARA SEPIHAK TERHADAP AKTA PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
398 Ir. Budi Purnomo, S.H. KEDUDUKAN HUKUM PENANGGUNG DALAM PENGIKATAN JAMINAN PERORANGAN ( BORGTOCHT ) PADA PD. BPR. BANK PASAR KOTA SEMARANG
399 Qoyum Maulana, S.H. KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN
400 Gusti Aju Ika Ratriani, S.H., M.M. EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENGATURAN ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK
401 Indah Kusumaningrum, S.H. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PENENTUAN GANTI RUGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
402 Monica Puspa Dewi S, S.H. AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA SYARAT SUBJEKTIF DANA SYARAT OBJEKTIF DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS DAN AKTA PPAT (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 14/PDT.G/2005/PN.SMG)
403 Tri Djoko Gunawan, S.H. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. SEMARANG MAKMUR
404 Andrew Scott Pakpahan, S.H. IMPLEMENTASI KREDIT PEGAWAI DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BPR SEMARANG MARGATAMA GUNADANA
405 William Assa Wathun, S.H. PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT MELALUI NEGOSIASI (STUDI KASUS DI DESA TERINDAK, KECAMATAN SEKATAK, KABUPATEN BULUNGAN, PROPINSI KALIMANTAN UTARA)
406 Sondang Febriyanti Aritonang, S.H. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DENGAN MEDIA TELECONFERENCE
407 Andi Pili, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG OTISTA SEBAGAI KREDITOR DALAM PERJANJIAN YANG OBJEK JAMINANNYA BENDA INVENTARY
408 Yuni Wijayanti, S.H. KEWENANGAN KREDITOR SEPARATIS PADA BENDA JAMINAN DEBITOR PAILIT
409 Askanah, S.H. PENERAPAN ASAS AKURASI DATA DALAM PENDAFTARAN TANAH PADA BIROKRASI KANTOR PERTANAHAN (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR : 28/ PDT.G/2010/PN DEMAK TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 693 DESA BRUMBUNG KEC. MRANGGEN KAB DEMAK)
410 Revy Oscar Dae Panie, S.H. KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH SENDIRI DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012 PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ/2012
411 Mona Januarita, S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT BANK RAKYAT INDONESIA
412 Velanie Adiwijaya, S.H. IMPLIKASI NOMINEE ARRANGEMENT TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PENANAMAN MODAL ASING DAN AKIBAT HUKUMNYA
413 Chatharina Diana Pilijai, S.H. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DALAM PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
414 Niken Anggi Prajanti, S.H. PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS
415 Dias Piknatari, S.h. AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DARI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIDAFTARKAN SETELAH PERKAWINAN
416 Wina Okviane, S.H. PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH ( KPR ) DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. PANIN BANK, TBK. DI JAKARTA PUSAT
417 Susandrio, S.H. KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TERHADAP PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT DI KOTA TEGAL
418 Aji Kristiawan Prabowo, S.H. EKSEKUSI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DI BPR KENDALI ARTHA KABUPATEN KENDAL
419 Yunan Bastari, S.H. PEROLEHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH AKIBAT PEWARISAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DAN HAMBATANNYA DI KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG
420 Firman Tossa, S.H. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH HARGA PUSAKA TINGGI OLEH MAMAK KEPALA WARIS PADA LINGKUNGAN MASYAKARAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA PADANG
421 Dwi Cahyono Ambarworo, S.H. KEDUDUKAN DAN PERANAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI PT BANK MEGA, TBK CABANG TEGAL
422 Alfi Hidayawati, S.H. KAJIAN PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PRAKTEK DI KOTA PEKALONGAN
423 Meli Agusningrum Hidayat, S.H. REGULASI DAN IMPLEMENTASI MENGENAI KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN
424 Arif Lukman Muslim, S.H IMPLIKASI TIDAK DI DAFTARKAN MERK DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH BAGI USAHA KONVEKSI DI KABUPATEN PEMALANG
425 Nindyasari Mayarinanti, S.H. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH
426 Nurul Fidya Adiningsih, S.H. TELAAH YURIDIS ATAS AKAD PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO/UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERIKATAN ISLAM
427 Gabriela Rindang Asisi Sitanggang, S.H PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK WARIS ATAS TANAH BAGI AHLI WARIS YANG MASIH DIBAWAH UMUR
428 Yane Eliza, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ( STUDI KASUS DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG KUPANG )
429 Saptyana Muncar Permata Dewi, S.H PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PT BALAI LELANG TUNJUNGAN KANTOR PERWAKILAN SEMARANG
430 Dyna Setyowati, S.H. IMPLEMENTASI DOKTRIN PERSAMAAN PADA SENGKETA MEREK
431 Ricky Oktavianto, S.H. PENDAFTARAN TANAH LETTER C/D UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI DI KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL)
432 Havis Akbar, S.H. AKIBAT HUKUM JUAL BELI ATAS TANAH DALAM STATUS PENETAPAN SITA JAMINAN YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
433 Asteria Nuke Meiriadiana, S.H. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.978 K/PDT/2004)
434 Luciana Nimas Ayuningtyas, S.H. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL STATUS KEPEMILIKAN JAMINAN FIDUSIA YANG BUKAN ATAS NAMA DEBITOR (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SEMARANG)
435 Dani Widya Anggraeni Sulistiadi, S.H. IMPLEMENTASI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP AGUNAN KREDIT USAHA KECIL YANG DIBERIKAN DEBITOR KEPADA KREDITOR
436 Setiyanto, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM SENGKETA TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
437 Budi Prasetyo, S.H. KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA PENSERTIPIKATAN TANAH LETTER C ( STUDI SISTEM PRA - PENDAFTARAN TANAH DI DESA NGEMPLAK KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG)
438 Merry Desvita, S.H. EKSEKUSI ASET DEBITOR PAILIT OLEH KREDITOR SEPARATIS
439 Eka Listiawati, S.H. KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
440 Wiwik Kristiana, S.H. POLITIK HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM NOTARIS
441 Harno Saputro, S.H. IMPLEMENTASI KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET
442 Faridatul Hasanah, S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT NEW RATNA MOTOR DENGAN EXCLUSIVE PARTS SHOP WIGUNA MOTOR DALAM PENJUALAN SUKU CADANG TOYOTA
443 Restu Apriyani, S.H. PELAKSANAAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG
444 Irma Sutrisno, S.H. PROSES BALIK NAMA DAN PERUBAHAN KOMPARASI AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH TANPA DIHADIRI PENJUAL DIDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
445 Jobi Aditya Kurniawan, S.H. PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PERALIHAN HAK KARENA WARISAN DI KOTA SEMARANG
446 Iin Hastuti Hartoyo, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA SPBE (STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI ) ATAS PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA DENGAN PT. PERTAMINA
447 Ahlia Indriany, S.E., S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT PADA PT BANK MEGA CABANG KUDUS
448 Fandy Farisa, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO GAME DALAM BENTUK BLUE RAY DISK PLAYSTATION 3 DI INDONESIA
449 Windiarto, S.H. TANGGUNG JAWAB KPKN /PEJABAT LELANG ATAS LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP TUNTUTAN PIHAK KETIGA
450 Erwin Budiastuti, S.H. IMPLEMENTASI INSTRUKSI KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR K.898/I/1975 TENTANG PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WNI NON PRIBUMI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM TANAH NASIONAL
451 Mika Yudistia, S.H. KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
452 Rizqina Amalia, S.H. HAK CIPTA BATIK SEBAGAI PENGETAHUAN MASYARAKAT TRADISIONAL (STUDI PENGHARGAAN DI SENTRAL INDUSTRI BATIK LAWEYAN SOLO)
453 Ahmad Shofiyunis, S.H. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) SETELAH PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (STUDI PUTUSAN NO. 490/PDT.G/2010/PA.KDS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)
454 Sholichul Hadi, S.H. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKAWINAN DI KANTOR PENCATAT PERKAWINAN KABUPATEN KUDUS OLEH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI
455 Anief Wiharto, S.T., S.H. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA GUGATAN PEMBATALAN BALIK NAMA SERTPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
456 Risma Aristiana Rohmatika, S.H., Sp. PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN DENGAN PASAR MODERN DI KABUPATEN KUDUS
457 Diana Nurnamawati, S.H., M.Kes PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PT. ASKES CABANG KUDUS DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS
458 Windi Hiqma Ardiani, S.H. TINJAUAN ANALISIS PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA DENGAN WESTERN DIGITAL SDN. BHD DI MALAYSIA YANG DI TEMPATKAN OLEH PT. SOFIA SUKSES SEJATI
459 Heri Purwanto, S.H. PROGRAM SERTIPIKASI MASSAL SWADAYA (SMS), AKSES MENUJU KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR
460 Andri Budiman, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP PENGAJUAN KEBERATAN PADA MASA SANGGAH
461 Tunjung Widhi Wasesa Suwadji, S.H. TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG DIBUAT OLEH RENTENIR DAN DIPERJANJIKAN DENGAN BUNGA YANG TINGGI
462 Edwin Purnawan Tampake, S.H., M.H. IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN MINYAK TANAH KABUPATEN MOROWALI SULAWESI TENGAH
463 Ali Fauzi, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH TERHADAP SISTEM TANAH ADAT SUKU ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS ( TNBD ) PROPINSI JAMBI
464 Dedi Gunawan, S.H. PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA
465 Rianta Susanti, S.H. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PANDANARAN SEMARANG
466 Iman, S.H. IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA PADA SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
467 Euis Sriyatin, S.H. TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SKMHT TERHADAP DEBITOR YANG WANPRESTASI TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA
468 Dianti Tumiur Lumban Raja, S.H. TINJAUAN YURIDIS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG SUDAH LUNAS TETAPI SERTIPIKATNYA BELUM TERBIT DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG TANGERANG
469 Indah Witmiati, S.H. PERLINDUNGAN HAK CIPTA FOTOGRAFI PRA WEDDING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
470 Maya Dwi Widiyastuti, S.H. HARMONISASI TERHADAP KEWENANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH (BPHTB) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAB. KARANGANYAR NO.14 TAHUN 2010 DENGAN SURAT EDARAN KEPALA BPN NO.5/SE/IV/2013, TANGGAL 10 APRIL 2013
471 Indra Setia Nugraha, S.H. PENERAPAN DOKTRIN PERSAMAAN PADA PROSES PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDAFTAR MEREK DI INDONESIA
472 Erika Sondang L.O. Sianipar, S.H. HARMONISASI KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
473 Wilem Lobo, S.H. KONSEKUENSI PERKAWINAN CAMPUR ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DALAM KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA DAN KEWENANGAN BERTINDAK
474 Pangihutan Situmorang, S.H. KEDUDUKAN LAKI-LAKI YANG DIBERI MARGA DALAM PEMBAGIAN WARIS PADA ADAT BATAK TOBA DI KOTA SAMARINDA
475 Marsilah, S.H. KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ( SKMHT ) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
476 Iin Istiana, S.H. PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE/BUNTAI DI KECAMATAN PANGKAH
477 Andrian Nizar Yamani, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN (STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS DAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)
478 Wiwien Any Asmarawati, S.H. PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN TEGAL SELATAN DAN PENDAFTARAN HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
479 Mochamad Bagus Septiono, S.H. PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DIBAWAH TANGAN UNTUK TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DAN PENDAFTARAN HAKNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
480 Devi Buanasari, S.H. DESENTRALISASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PONTIANAK
481 Arsep Dolivan, S.H. PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT
482 Yosef Almeida Boy, S.H. BELIS YANG TIDAK DILUNASI DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU ATIAMALI DESA LAMACSANULU KECAMATAN LAMAKNEN KABUPATEN BELU NUSA TENGGARA TIMUR
483 Achmad Faisal, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DITALAK MELALUI SMS DALAM PERKAWINAN DI BAWAN TANGAN (STUDI KASUS PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN ANTARA MANTAN BUPATI GARUT ACENG FIKRI DAN FANY OCTORA)
484 Rofiuddin, S.H. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM MEREK YANG BELUM TERDAFTAR PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI PADA TELUR ASIN MEREK YES DI KABUPATEN BREBES)
485 Prafidya Mayhendra Putra, S.H. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN PT BCA FINANCE CABANG SURAKARTA
486 Yudhi Haryadi, S.H. PENURUNAN STATUS KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL MILIK PT BRI (PERSERO)
487 Supriyanto, S.H. AKIBAT HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DAN PEMBERI HAK TANGGUNGAN MENINGGAL DUNIA ATAS JAMINAN KREDIT DI BRI CABANG SURAKARTA
488 Wahyu Analista, S.H. HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DALAM BENTUK GIRIK SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
489 Yunita Sary, S.H. MEKANISME PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI PT PRATAMA INTERDANA FINANCE CABANG PURWOKERTO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
490 Ignatia Puri Rosarina Artanti, S.H. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PADA KARYA ARSITEKTUR
491 Khifni Kafa Rufaida, S.H. KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA SISTEM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ONLINE
492 Leander Soputro, S.H. MEKANISME PENGURUSAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH PADA GARIS SEMPADAN PANTAI (STUDI KASUS DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN BATANG)
493 Rindy Ayu Rahmadiyanti, S.H. MEKANISME PENOLAKAN PROPOSAL RENCANA PERDAMAIAN DEBITOR OLEH KREDITOR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
494 Indah Permata Sari, S.H. HAK DAN STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
495 Hizkia Daud Yonatan Rasu, S.H. AKIBAT HUKUM PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
496 Septina Martha Ayuningtyas, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA FIDUSIA ATAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT CENTRAL SENTOSA FINANCE DI KABUPATEN KUDUS
497 Max Adrian, S.H. MONOPOLI PARIWISATA DAN FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGUASAAN HAK ATAS PULAU KALIAGE BESAR KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA
498 Andriyanto Nugroho, S.H. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM PERKARA JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS 177/PDT.G/1999 PN.SLEMAN)
499 Ade Fatya Rahmaniah, S.H. ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL ATAS WARIS
500 Uun Kholifah, S.E., S.H. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI PDBPR BKK PURWOKERTO)
501 Retno Suprobowati, S.H., M.M IMPLMEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) DIKAITKAN DENGAN PERDA KAB. TEGAL NO. I TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
502 Melissa Liguna, S.H. AKIBAT HUKUM TIDAK TERCAPAINYA PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
503 Mohammad Imaduddin, S.H. PEMBATALAN MEREK ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240K/PPT-SUS/HAKI/2013)
504 Irfan Sofyan Harahap, S.H. PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBELIAN PRODUK MULIA PADA BANK SYARIAH DI JAKARTA
505 Irawan Gatot Safii, S.H. PROBLEMATIKA PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BANK SYARIAH
506 YB. Adhie Cahyono, S.H. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS BEBERAPA OBJEK JAMINAN YANG DIIKAT DALAM SATU HAK TANGGUNGAN
507 Bakhtiar Darojad, S.H. PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
508 Dewangga Harryalendra, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BERJANGKA PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN BERJANGKA
509 Fajar Kurniawan Dharmaputra, S.H. KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 41/PAILIT/2007/PN. NIAGA/JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 075/PDT.SUS/2007)
510 Eka Andrias Putra, S.H. PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DI BAWAH TANGAN TANPA KESEPAKATAN KREDITOR UNTUK PELUNASAN UTANG DEBITOR YANG WANPRESTASI
511 Alina Tisa Puspita, S.H. ANALISA HUKUM TERHADAP KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN (STUDI KASUS DI PT BANK CIMB NIAGA CABANG SEMARANG)
512 Patris Anggar Sisca Hapsari, S.H. PELAKSANAAN AKIBAT SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
513 Wahyudin, S.H. AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KUASA UNTUK MENJUAL BARANG DENGAN HAK SUBSTITUSI KEPADA PIHAK KETIGA
514 Nayudi, S.H. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DENGAN AKTA YANG TIDAK DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
515 Lihaimi Arsyad, S.H. TUGAS DAN WEWENANG PPAT TERHADAP PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BERKAITAN DENGAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN SETELAH BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH DI JAKARTA PUSAT
516 Bagus Yulianto, S.H. ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. WOM FINANCE CABANG PURWODADI
517 Hardi Tedjo, S.H. HARMONISASI HUKUM ANTARA PERMEN AGRARIA NO.9/1999 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.40/1996 TENTANG JANGKA WAKTU PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) (STUDI KASUS DI PT BANK CENTRAL ASIA, TBK CABANG MATRAMAN JAKARTA)
518 Nur Eko Tresnany, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BATIK TEGAL PADA PENGRAJIN BATIK DI KOTA TEGAL
519 Sri Waryanti, S.H. PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DALAM TERCIPTANYA REFORMA AGRARIA DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL
520 Sovia Freliana, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA KESENIAN TRADISIONAL (STUDI PADA KESENIAN TRADISIONAL DI KABUPATEN TEGAL)
521 Raisha Swari Merdeka, S.H. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ( SKMHT ) OLEH NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014
522 Donnel Simatupang, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIMILIKI OLEH TRANSMIGRAN SEBELUM JANGKA WAKTU 20 TAHUN (STUDI KASUS DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROPINSI KALIMANTAN BARAT)
523 Aris Mulyanata, S.H. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT ANTARA SUKU DAYAK BENUAG DENGAN PT GUNUNG BARA UTAMA DI KAMPUNG JONTAI KECAMATAN NYUATAN KABUPATEN KUTAI BARAT
524 Dewi Parawasti Kusmarini, S.H. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA
525 Moh. Sudiharto, S.H. KONSEP CYBER NOTARY DALAM KAIDAH PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN HUKUM KENOTARIATAN
526 Rizki Kurnia, S.H. AKIBAT HUKUM JAMINAN PERORANGAN PENGURUS DALAM PERJANJIAN KREDIT ATAS NAMA KOPERASI
527 Sri Haryani Pudjiati, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN LUMPUR LAPINDO DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN PT LAPINDO BRANTAS BERDASARKAN PERPRES NO. 14 TH. 2007 TENTANG PENANGGULANGAN LUMPUR LAPINDO
528 I Putu Bimbi Aryantara, S.H. UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KAIN ENDEK SEBAGAI WARISAN SENI BUDAYA BALI
529 Tedy Salim, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDY PADA PUTUSAN MA NO. 218 F/PDT. SUS /2011 GUGATAN SHANGHAI MALING COMPANY TERHADAP SOEGIONO TEDJO ATAS MEREK TERKENAL "MALING")
530 Verra Kamelia, S.Th., S.H. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KAIN TENUN DAYA (STUDI TENTANG POTENSI KAIN TENUN DAYA DESA KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT)
531 Hernawan Wangdana, S.H. PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA NOTARIS /PPAT DI KOTA SEMARANG
532 Rizky Avianto, S.H. PERANAN NOTARIS DALAM MEMINIMALISASI PRAKTEK PENGHINDARAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH BANGUNAN (BPHTB) PADA PROSES JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG
533 Satiran, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN GADAI (SUATU STUDI TENTANG MENYUSUTNYA NILAI BARANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN CABANG PONTIANAK KALIMANTAN BARAT)
534 Yohanes, S.H. KEBIJAKAN PEMBERIAN CUTI NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA AGAR TIDAK TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN
535 Prihati Rizqa Astuti, S.H. ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS DENGAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS
536 Rahadyant Hudi Martadinata, S.H. PEMBEBANAN HIPOTEK KAPAL MOTOR DI BANK DANAMON DI JAKARTA
537 Irfan Iryadi, S.H. KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA PADA KEPAILITAN
538 Heri Dianda, S.H. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN INDIKASI ASAL OLEH PERORANGAN BERDASARKAN UU NO. 15/2001 TENTANG MEREK
539 Samsul Rizal, S.H. PEMBATALAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1818K/PDT/2008)
540 Taufan Murtono, S.H. KEPASTIAN ATAS PENDAFTARAN TANAH UNTUK TANAH-TANAH NEGARA YANG TERKENA KETENTUAN SURAT EDARAN PEMERINTAH NOMOR 593/05599 MENGENAI PENGAMANAN TANAH-TANAH PEMERINTAH DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
541 Akhmad Hazairin, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN TENUN SARUNG SAMARINDA SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KOTA SAMARINDA
542 Erny Kabatiah, S.H. PENYELESAIAN SENGKETA ALIH FUNGSI TANAH HAK ULAYAT UNTUK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PT INTI DAYA PRIMA (IDP) DENGAN SUKU DAYAK AHEE DI KABUPATEN SANGGAU KALIMANTAN BARAT)
543 Suharto, S.H IMPLIKASI KEKUATAN HUKUM PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI KABUPATEN PATI
544 Heru Sulistiyo, S.H. ASPEK HUKUM KONVERSI BANK NON SYARIAH (KONVENSIONAL) MENJADI BANK SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT / AKAD PEMBIAYAAN DAN PENGIKATAN JAMINAN (STUDI KASUS PT. BANK SYARIAH MEGA DAN PT. BANK BRI SYARIAH)
545 Rian Resvitasari, S.H. UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA TRADISIONAL KAIN TENUN ADAT TOLAKI DI KONAWE, SULAWESI TENGGARA
546 Agus Suyanto, S.H. PERJANJIAN KEPEMILIKAN KIOS/RUANGAN PADA BANGUNAN NON STRATA TITLE DI GEDUNG PUSAT GROSIR PASAR PAGI MANGGA DUA JAKARTA
547 Analisa Rahmi, S.H. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN OLEH PEMBELI PADA JUAL BELI DENGAN SYARAT TANGGUH
548 Christinawati Arifin, SH EKSISTENSI PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH POLRI
549 Ade Rojanah, S.H. REFORMASI PENGESAHAN BADAN HUKUM PADA YAYASAN PERSEROAN DAN PERKUMPULAN ( STUDI PENERAPAN SISTEM ON LINE SABH DI DIREKTORAT JENDERAL ADMISNISTRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI )
550 Ohim Irwansah, S.H. KONSEP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL (STUDI TENTANG PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH/2NT)
551 Wiyoso, S.H. KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP HAK KODRATI ATAS TANAH UNTUK RUMAH LAYAK HUNI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI)
552 Dewi Mulyani, S.H. PERUBAHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) SETELAH MENJADI PAJAK DAERAH
553 Ependi, S.H. PERAN SERTA KEPALA DESA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HAK ATAS TANAH LETTER C (STUDY DI KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN)
554 Sekadaryanti, S.H. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DAN TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA DALAM ADMINISTRASI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG)
555 Maya Sari Dewi, S.H. ANALISIS YURIDIS PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PP NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UU YAYASAN PADA YAYASAN MANDALA TRIKORA JAYAPURA.
556 Nelita Sari, S.H. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN AYAM DENGAN POLA INTIPLASMA (STUDI : PT MULTI SARANA PAKANINDO JKT)
557 Ika Julianti, S.H. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK ESQ ( STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 05/HAKI/2008/PN.NIAGA.SMG )
558 Ramadhanus, S.H. PELAKSANAAN GADAI TANAH ULAYAT KAUM MENURUT ADAT MINANGKABAU DI NAGARAI KOTA ANAU KECAMATAN LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT
559 Anna Sulthana, S.H. KEWENANGAN DITJEN HKI DALAM PELAKSANAAN PERKARA PENGAHPUSAN MEREK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
560 Dwi Korawan, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM MEREK KOLEKTIF PADA USAHA KECIL MENENGAH KERAJINAN PERAK DI KOTA GEDE YOGYAKARTA
561 Anthonio Alberto Faraknimella, S.H. SENGKETA PELEPASAN TANAH ULAYAT ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA OLILIT
562 Bambang Rio Agriawan, S.H. KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM KONTRAK KERJA DI PT PALMDALE AGROASIA LESTARI MAKMUR DI KABUPATEN KUBU RAYA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
563 Yorda Briantika, S.H. KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN ANTARA KERATON KADRIYAH DENGAN PT PUNGGUR ALAM LESTARI DI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
564 Jaelani Hi. Makmur, S.H. AKIBAT HUKUM DIBATALKAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 48/PAILIT/2012 /PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN MA NO. 704K/PDTSUS/2012)
565 Drs. Nishayah Dis, S.H. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TERKAIT PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH
566 Suharto, S.H KONSEP PENERAPAN ONLINE SYSTEM PADA PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
567 Acep Titik Kadi, S.H. ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA MUSIK PADA SITUS WEB YOUTUBE.COM (STUDI BEREDARNYA VIDEO KLIP ALBUM "FOR YOUR" FATIN SIDQIA LUBIS)
568 Jumadi, S.H. PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( PERSERO ) UNIT PASAR ANYAR TANGERANG
569 Supriyadi, S.H. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN NOMOR IDENTITAS BIDANG (NIB) DI KOTA TANGERANG
570 Karman, S.H. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI CIPUTAT TIMUR MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
571 Untung Sugiyarto, S.H. TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN WAKAF HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 98/PDT.G/2002/PTA-SMG)
572 Gino, S.H. PERANAN PPAT DALAM PEMUNGUTAN BPNTB BERKAITAN DENGAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUATNYA.
573 Agus Purnomo, S.H. IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM SWASENSOR SEBAGAI UPAYA MENCEGAH DAMPAK NEGATIF BEREDARNYA KARYA CIPTA SINEMATOGRFI DI DUNIA MAYA
574 Sukamto, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS NO.526/PDT.G/2011/PN.TNG)
575 Suparji, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DALAM BIDANG USAHA KONVEKSI DI KABUPATEN TANGERANG
576 Abadi Bangun, S.H. INKONSISTENSI KRITERIA UMUR "CAKAP HUKUM" DAN KORELASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
577 Roysin Chi, S.H. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN LISENSI DISTRIBUTOR PEMEGANG MEREK DI INDONESIA ( PT. ASTRA HONDA MOTOR)
578 Dwi Atika, S.H. SINKRONISASI HORISONTAL PENGATURAN BADAN HUKUM YAYASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
579 Liling Dayuni Rangganis, S.H. PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA ANTARA PT. PLN ( PERSERO ) WS2JB CABANG JAMBI DENGAN PENGUSAHA KECIL DI KOTA JAMBI
580 Novita Kumala Sari, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK PADA MAKANAN KHAS DAERAH (STUDI PADA MAKANAN PEMPEK DI KOTA JAMBI)
581 Ria Anjelfa, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA HASIL REKAMAN SUARA YANG DIKONVERSI DALAM BENTUK COMPACT DISC ( CD ) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
582 Ardhi Harpo, S.H. PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM BENTUK RING BACK TONE ( RBT ) ( STUDI PUTUSAN MA NOMOR 018K/N/HAKI/2007 )
583 Nurhayati, S.H. PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM PENGHIBAHAN ATAS HARTA PERKAWINAN DENGAN SUAMI PERTAMA KEPADA SUAMI KEDUA
584 Syahril Marta Azis, S.H. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PAILIT TERHADAP PARA KARYAWAN
585 Mega Fitria Izzawati, S.H. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK YANG TIDAK DIBACAKAN DI HADAPAN PARA PIHAK
586 Husnal Faizah Alyaminy, S.H. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERTIBAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN
587 Febryanto, S.H. TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
588 Nurul Gusti, S.H. AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG SUDAH DINYATAKAN PAILIT DAN INSOLVENSI
589 Andry Sarmyendra, S.H. EFEKTIFITAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PENYIAPAN DAN PEMBUATAN AKTA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 DI KABUPATEN NUNUKAN KALIMANTAN UTARA)
590 Agustianto, S.H. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN DAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1842K/PDT/2003)
591 Subandi, S.H. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DENGAN MEDIA ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2011 TENTANG BPHTB
592 Pebriana Agung Kharisma Putra, S.H. IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG ASAS-ASAS PENDAFTARAN TANAH DI BENGKULU UTARA
593 Hasruri, S.H. RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK (UNDERLYNG) PADA TRANSAKSI DERIVATIF DALAM PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA DI BURSA BERJANGKA
594 Rindiansyah Elnofiansyah, S.H. PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS JAMINAN FIDUSIA KARENA TERJADINYA WANPRESTASI
595 Abdul Gani Makhrup, S.H. KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DAN PERAN KEPALA ADAT DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU SASAK LOMBOK
596 Sofian, S.H. PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PIHAK YANG PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 B RABA BIMA DAN PENGADILAN TINGGI MATARAM (STUDI PUTUSAN NO. 60/PDT.G/2011/PN.RBI Jo PUTUSAN NO. 98/PDT/2012/PT.MTR)
597 Muhamad Taufikurrahman, S.H. UPAYA PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN TEMBE
598 Siti Nurbaity, S.S., S.H. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA (PENGHADAP) OLEH NOTARIS DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
599 Martua Hutabalian, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 49/PPU-X/2012 TENTANG PENCABUTAN PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
600 Benny Endro Prasetio, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT
601 Seri Ulina Sebayang PEMBERIAN HAK MILIK ATAS RUMAH DAN TANAH NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI JAKARTA (STUDI KASUS KEPEMILIKAN RUMAH DAN TANAH NEGARA DI PERUMAHAN DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI JAKARTA)
602 Muhammad Afet Budi Satria, S.H. TINJAUAN YURIDIS AKTA NOMOR 93/30/CRM/V/1996 TENTANG PERJANJOAN JUAL BELI YANG DIBUAT DENGAN KUASA SIMULASI
603 Finda Erdianingsih, S.H. PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH SUAMI-ISTRI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
604 Arif Widada, S.H. IMPLEMENTASI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT KELAS II MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
605 Lola Elvita, S.H. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK NO. 15 TAHUN 2001 (STUDI PADA PERKEBUNAN LADA DI DESA PUGUL, KECAMATAN RIAU SILIP, KABUPATEN BANGKA)
606 Purtoni, S.H. PEMBERLAKUAN JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK JAMINAN KREDIT YANG BELUM BERSERTIPIKAT PADA PT BANK PEMBIAYAAN SYARIAH BANGKA BELITUNG CABANG PANGKALPINANG
607 Lisari, S.H. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKUKAN ROYA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PENDAFTARAN FIDUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH)
608 Rizky Gumilang, S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA ASTON PRINTER DITINJAU DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA
609 Romadona Tri Bowo, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
610 Aditya Permana, S.H. KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 27/HKI/MEREK /2002/PN.NIAGA.JKT.PST )
611 Herri Yudhianto Putro, SH.SPn Kewenangan Bertindak Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran Atas Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah
612 Idrimal, S.H. KECAKAPAN BERTINDAK DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM SEBAGAI SYARAT SAHNYA JUAL BELI BAGI ANAK DI BAWAH UMUR
613 Muh.Mustagfiri Asror, S.H. REFORMULASI BATASAN UMUR UNTUK MENJABAT NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
614 David Borsiba, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUSIA, YANG OBYEK JAMINAN BERUPA BARANG PERSEDIAAN (INVENTORY) (SUATU STUDI DI PT BANK DANAMON INDONESIA CABANG GUNUNG AGUNG DENPASAR - BALI)
615 Sarbaini, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN DENGAN PIHAK MANAJEMEN KLUB PSIS SEMARANG
616 Ayanef Yulius, S.H. PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
617 Zaenal Abidin, S.H. IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG INDUSTRI
618 Yudhi Hendra K, S.H. KEWAJIBAN PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HAK MILIK UNTUK MEMFASILITASI TERBENTUKNYA PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS)
619 Rionaldy, SH FILLING DATE SEBAGAI HAK PRIORITAS PENDAFTARAN DI NEGARA TUJUAN BERDASARKAN PROTOKOL MADRID
620 Lutfi Muchtedy, S.H. PERLINDUNGAN KREDITUR TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG DIDAFTARKAN MELAMPAUI BATAS WAKTU
621 Cindy Larasati, S.H. KEKUATAN HUKUM ARSIP MINUTA AKTA YANG DISIMPAN DALAM MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI CADANGAN OLEH NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI
622 Dwisia Maulida Putri, S.H. JUAL BELI DI BAWAH TANGAN DAN KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIANNYA DIKAITKAN DENGAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG
623 Seruni Widyawati, S.H. ANALISIS PEMBIAYAAN TAKE OVER DENGAN MENGGUNAKAN AKAD AL QORDH PADA BANK MUAMALAT CABANG LAMPUNG
624 Eka Sari Taherah, S.H. KEWAJIBAN PENGEMBANG DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PADA PERUMAHAN CITRA GARDEN BANDAR LAMPUNG
625 Rahmat Hidayat, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DILUAR PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
626 Nazaroni Asibri, S.H. PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG
627 Ilanur, S.H. ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMBACAKAN AKTA DIHADAPAN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI PROPERTY
628 Metti Riyanti, S.H. EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN TANAH HAK PENGELOLAAN (HPL) DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN (STUDI PADA PEMBANGUNAN PERUMNAS BUKIT KEMILING PERMAI DI PROVINSI LAMPUNG)
629 Triadi Kurniawan, S.H. PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN (HPL) DALAM PEMBANGUNAN METRO MEGA MALL KOTA METRO
630 Abdurozak Haris, S.H. PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG)
631 Nurmalina, SH KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PESAWARAN
632 Dony Aprizal, S.H. PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH GUNA MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK
633 Mahfud, S.H. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN LOGAM MULIA (KLM) DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI PADA PT. BRI SYARIAH KECAMATAN TANJUNG KARANG)
634 Muhammad Novandi, S.H. IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEWARALABA DAN TERWARALABA CAPUCCINO CINCAU DI BANDAR LAMPUNG
635 Frisman Yudi Harnata, S.H. AKIBAT HUKUM SURAT WASIAT YANG MELEBIHI LEGITIEME PORTIE DALAM HUKUM WARIS PERDATA
636 Firdaus Franata Barus, S.H. PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN TERHADAP KEBOHONGAN ASURANSI YANG DILAKUKAN OLEH TERTANGGUNG DALAM POLIS ASURANSI JIWA PT AXA FINANCIAL INDONESIA CABANG BANDAR LAMPUNG
637 Eko Tamina, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERJANJIAN JUAL BELI KAVLING TANAH DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN
638 Fielia Qory Saffira, S.H. PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT TEGAK TEGI MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI PADA MASYARAKAT MARGA BUAY NUNYAI DAN MARGA BUNGA MAYANG)
639 Sisca Tri Zella, S.H. PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT
640 Franki Malau, S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO ANTARA BANK DANAMON DENGAN DEBITOR
641 Sony Apriansyah, S.H. ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN HAKNYA ATAS HARTA WARIS
642 Dwi Puspitarini, S.H. PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KOMERING DI KABUPATEN OKU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
643 Maya Ayuningtias, S.H. PERAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN UNDIAN BERHADIAH YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN RETAIL DI BANDAR LAMPUNG
644 Franziska Dianfista, S.H. PENGAMBILALIHAN ASET DEBITUR SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BPR CITRA DANA MANDIRI CABANG PRINGSEWU
645 Novalia Eka Putri, S.H. PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DAN AKIBAT HUKUMNYA
646 Fajri Afrian Fauzi, S.H., S.I.P. PENDIRIAN PERUSAHAAN TAMBAK UDANG DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG
647 Iqbal Affandi, S.H. TINJAUAN HUKUM SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 254/PDT.G/2010/PA.KLA)
648 Fatimah, S.H. ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI PADA BMT BINA FITYA NATAR, LAMPUNG SELATAN)
649 Intan Maycasari, S.H. KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN PERSEORANGAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DI PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK CABANG BANDAR LAMPUNG
650 Angga Yustian Putra, S.H. UPAYA PERUSAHAAN TERTUTUP MENJADI PERUSAHAAN TERBUKA (GO PUBLIC) TANPA MELALUI PROSES PENAWARAN SAHAM PERDANA (IPO)
651 Muhamad Handri, SH PELAKSANAAN PENGANGKONAN (PENGANGKATAN ANAK) DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DI KECAMATAN DESA NEGERI BESAR MARGA BUAY PEMUKA BANGSA RAJA KABUPATEN WAY KANAN
652 Very Elfarizi, S.H. TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN KONOSEMEN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM PRAKTIK PERBANKAN
653 Septa Yopiyansyah, S.H. PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI (STUDI PADA PT CENTRA PROTEINA PRIMA, TBK)
654 Ricky Arsyad, S.H. PENJUALAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEORANGAN YANG SUDAH MENIKAH TETAPI TANPA PERSETUJUAN PASANGAN HIDUPNYA
655 Destian Rifaldi, S.H. PELAKSANAAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG (STUDI DI PT BUDI ACID JAYA TULANG BAWANG)
656 Andha Fharaza, S.H. PENGURANGAN MODAL SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN PERSEROAN (STUDI PADA PT INDOEXCHANGE TBK.)
657 Mursalin, S.H. ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN PROFESI NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
658 Darmawan Wijaya, S.H. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN INVESTASI DI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA (STUDI INVESTASI DI LAMPUNG TIMUR)
659 Dwi Rimadona, S.H. ASPEK HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK CABANG KALIMALANG BEKASI BARAT)
660 Rika Anggraini, SH. KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN PERORANGAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK BTPN MITRA USAHA RAKYAT TBK. CABANG TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG
661 Dolan Antoni, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL TERJADI PERLAWANAN EKSEKUSI JAMINAN OBJEK FIDUCIA ATAS BARANG BERGERAK TIDAK TERDAFTAR (STUDI KASUS PADA PT BANK MEGA, TBK CABANG BANDAR LAMPUNG)
662 AB. Purwanto, S.H. AKIBAT HUKUM TUKAR GULING TANAH HAK MILIK PERORANGAN DENGAN TANAH BONDO DESO YANG DIGUNAKAN UNTUK GEDUNG SD NEGERI BUMIHARJO 01 DI KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI
663 NURUL AMALIA SOLIKHATI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI BANGUN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DI KOTA PALEMBANG
664 Endang Lestari, SH perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan dalam sengketa tanah khususnya terhadap masalah penyerobotan tanah di wilayah hukum pengadilan negeri blambangan umpu propinsi lampung
665 Poppy Mashita Lutfi, SH realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial (studi kasus pada tv-ku semarang)
666 Zaenal Arifin, S.H Realisasi Akad Mudharabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Sistem Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang
667 Mohammad Djahuri, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG SEMARANG I DENGAN PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PPK TINGKAT I) DALAM PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
668 Achmad Solikin, S.H PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS PERKARA NO.. 13 SEMARANG)
669 Arisakti Prihatwono, S.H PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM
670 Asril, S.H PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS BERDASARKAN SK MENKOP DAN UKM RI NOMOR 98/KEP/M. KURM IX/2004
671 Bintarwan Widhiatso, S.H SENGKETA TANAH BEKAS TANAH BARAT (STUDI KASUS TANAH JALAN MERAPI NOMOR 13 SEMARANG)
672 Cicilia Melly A.H, S.H TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA SEBAGAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT.BANK MANDIRI, SEMARANG
673 Doni Indarto, S.H prinsi-prinsip perjanjian sebagai dasar eksekusi hak tanggungan
674 Hesti Ananta P, S.H pelaksanaan bank garansi sebagai suatu jaminan proyek pada pembiyayaan proyek pemerintah
675 Indra Hadyanto, S.H PENYEESAIAN SENGKETA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEMARANG
676 Neo Yessi P, S.H pelaksanaan hak dan tanggungan para pihak dalam perjanjian asuransi dalam kcelakaan diri di PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) kantor cabang semarang
677 Puspo Adi Cahyono, S.H TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA
678 Venny Christina, S.H tinjauan yuridis terhadap tanggungjawab para pihak dalam perjanjian kerjasama operasi satria taksi (studi di pt. satria express perdana semarang)
679 Wiryanto Trisno W, S.H KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KABUPATEN BOYOLALI
680 A LATIF M, SH urgensi kedudukan majeis pengawas daerah dalm mewujudkan notaris yang bertanggung jawab dan profesional dikota semarang
681 ABDUL AZIZ, SH tinjauan hukum islam dan kompilasi hukum islam (KHI) terhadap pengangkatan anak serta akibat hukumnya terhadap pembagian waris
682 ABDULLAH, SH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINANKONG HU CU OLEH KANTOR CATATAN SIPIL SURABAYA ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.178 K /TUN/1997 TENTNG PERKAWINANKONG HU CU)
683 ABDUR RAHMAN, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK DI PEERUM PEGADAIAN BRANTA KABUPATEN PAMEKASAAN
684 ADI HENDRO PRASETYO, SH pelaksanana perkawinan beda agama dan akibat hukumny adalam hunbungannya denagn undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan
685 ADNAN, SH HAK ISTERI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
686 AGUNG TRESNO PUTRA, SH PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DI KELURAHAN MUARA CIANJUNG TIMUR DI KECAMATAN RANGKAS BITUNG KABUPATEN LUBUK PROPINDI BANTEN
687 AGUS ENDAH KASULISTYANINGROM, SH Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Yang Diikat Dengan Fidusia Di Bank Papua Yapen Waropen Serui.
688 AGUS MULYONO, SH Kedudukan anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata Setelah Berlakunya UU Perkawinan Nomor I Tahun 1974
689 AGUS PURNOMO, SH Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Pembebanan Hak TAnggungan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batang
690 AGUS SUARNA NURPATRIA, SH PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN L/C (LETTER 4 CREDIT) PADA CV.GOLDEN TEAK GARDEN SEMARANG
691 AHDIAT PRAMONO, SH Akibat Peceraian Yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiyayaan Terhadap Isteri (Studi Kasus Di Pengadilan Surakarta)
692 AHMAD DWI HERIYANTO, SH Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Penumpang Kendaraan Umum Oleh Dinas Perhubungan Dalam Hubungannya Dengan Keselamatan Penumpang Di Kabupaten Jepara
693 AHMAD YUSUF, SH pelaksanan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada unit simpan pinjam (USP) kopontren mambaul barokah demak
694 ANASTASIA RESTI MULIANI, SH PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BGI USHA KECIL DI BIDANG INDUSTRI KERAJINAN DI WILYAH KABUPATEN BANTUL
695 ANI ISNAMATI, SH tanggung jawab pejabat lelang terhadap keabsyahan objek lelang
696 ANIK BUDI MEGAWATI, SH polis asuransi sebagai jaminan ung di aig bumiputera 1912 cabagn semarang
697 ANNE TRININGTIAS TANTONO, SH upya penyelesaian hukum terhadapsertifikat ganda (studi terhadap putusan no.5/6/tun/2001/ptun smg joputusan no.109/13/tun//2001/pt.tun.sby jo putusan no.225 k/tun/2002) di kanotr pertanahan
698 APIT NURWIDIJANTO, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADA PT.PURIKENCANA MULYAPERSADA DI SEMARANG
699 ARI WAHYU WICAKSONO, SH penyeesaian kredit bermasalah melalui penunjukan di bawah tangan atas objek pajak jaminan yang dibuat dengan fidusia
700 ARIANSYAH, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PEMBORONGAN ANTARA PT.APU STIANTS DENGAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
701 ARIES MUZAIJANAH, SH PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ATAS DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO
702 ARIF ARGE DEWANTO, SH PERANAN MAJELIS PENGAWAS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 30 THUN 2007 TENTANG JABATAN NOTRIS DI KOTA SEMARANG
703 BAHARUDIN, SH PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK INDEX SELANDO CABANG JAKART APUSAT
704 BAMBANG MUCHSINANTO, SH pelaksanaan pengawasan notaris setelah berlakunya undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabtan notaris di kota batam
705 BAMBANG RIANGGONO, SH KEKUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) YANG DIBUAT BERDASARKAN RISALAH RAPAT DI BAWAH TANGAN DI TINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NOTARIS
706 BAMBANG SETIAWAN, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK SARANA APOTIK DENGAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK DI KOTA SEMARANG
707 BAMBANG SRILAKSONO PAMUNGKAS, SH pembatalam perkawian dan akibatnya di pengadilan agam sleman yogyakarta (studi kasus perkara nomor :698/pdt.6/2004/pa.smn)
708 BERNARDUS TRISNADI YUNINDITO, SH PERUBAHAN PEMBAGIAN WARISAN DI MASYARAKAT ADAT KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT
709 BUDI CAHYONO PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN BAGI ORANG YANG BERAGAMA ISLAM (STUDI KSUS PERKARA NO.1092 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL)
710 CHANDRA TRI YOGAYUWANA PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK ATAS TANAH YAN GMASIH DI BEBANI HAK TANGGUNGAN DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK PADA RUMAH SODE RHANA DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
711 CHRISTIAN LIONGAN penyelesaian pembagian harta perkawinan bagi wni tionghoa setelah berlaku undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan di kota manado sulawesi utara
712 DAVID NOPRIANDI Kedudukan Pemegang Hak tanggunngan terhadap eksekusi jamoinan dalam kepailitan
713 DELIMA BORU MANALU, SH kios pasar sebagai jaminan kredit perbankan di pt.bank uob buana cabang semarang
714 DESI PURNANINGSIH, SH Pelaksanaan Kewnanangan PEMDA Dalam Pemungutan PBB Di Kabupaten Kebumen.
715 DEWI YUSTITIANI, SH n kredit pada bank danamon indonesia TBK. cabang pemuda semarang
716 DILA MEILINDA, SH TANGGUNG JAWAB LESSEE DALAM PRAKTEK PERNJANJIAN LEASING DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG SEMARANG 2 (DUA) DIVISI MOBIL
717 DIYAH SRI ANDAYANI, SH Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas Oleh Notaris Di Indonesia
718 SHDRA RIA SUKARIYAH, SH JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BANGUNAN YANG BERDIRI DINAMIS DIATAS TANAH MILI ORANG LAIN PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PEKALONGAN
719 DWI RIZKI MEICAECARIA, SH Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuanga PT.Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Pusat di Jakarta
720 DYAH ILLIYEN AMIRUDDIN, SH TANGGUNG JAWAB PEMEGANG GADAI TERHADAP BENDA GADAI DI PERUM PEGADAIAN CABANG BANYUMANIK SEMARANG
721 EKA MILA MARYOS, SH PERKEMBANGAN HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT PRABUMULIH YANG BERSISTEM KEKERABATAN PARILINEAL DI DESA AAK PETAI KECAMATAN PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH SUM-SEL
722 EKOWATI PUJINING RAHAYU, SH notaqris sebagai pejabat lelang kelas II dalam pelaksanaannya
723 ELYZA HANDAYANINGRUM, SH jaminan fidusia terhadap barang persediaan barang di pt. bnk negara indonesia (poersero) tbk. kantor wilayah 05 semarang
724 ERFIN FEBRIANSYAH, SH Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yogyakarta Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
725 ERPINKA APRINI, SH KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
726 EVALINA ORI KRISTIANA, SH perkawinan pria batak dan wanita jawa di kota surakarta serta akibatnya dalam pewarisan
727 EVI NOVITA TRI SETYORINI, SH kewenanganpejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta sehubungan dengan kekosongan blanko akta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (studi kasus di kota semarang)
728 FEBBE JOESIAGA, SH PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SECARA ADAT PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA SURAKARTA
729 FEBYA CHAIRUN NISA, SH penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan al mudharabah di pt.bpr syariah arqa mas abadi mergoyoso pati
730 FELISIA KURNIATI HERMAWAN, SH analisis yuridis tentang pelaksanaan ijab kobul melalui telepon menurut uu no1tahun 1974 tentang perkawinan
731 FERIAL DIVANY, SH pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam hal terjadinya perkawinan di kota pekanbaru
732 FERRI SANTOSA, SH pelaksanaan pembebanan hak tanggungan daam perjanjian kredit di pt.bank niaga tbk. cabang bandung
733 FITRI BUDIANI, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS WISATA PADA P.O. SUMBER ALAM
734 FITRIA DEWI PURNAMASARI, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SALATIGA
735 FITRIYAH, SH PELAKSANAAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
736 GANDA ULI BASA SIMORANGKIR, SH PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN TENUN PT.MUSITEX PEKALONGAN
737 GEMIRALDA LIBERTO FEBRIANI, SH Fungsi Akte Kealhiran Dalam Pembuktian Anak Luar Kawin Dan Kedudukannya (bagi WNI Keturuanan Cina) Setelah Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan
738 GN SUSILOWATI, SH PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA BLAH BATU KECAMATAN BIAH BATU KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI
739 HAPPY PERMATASARI, SH Pelaksanaan Perjanjian Leasing Antara PT.Garansindo Inter Global Dengan PT. ASABA Di Jakarta
740 HARTANTO, SH PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PEMUKIMAN DI KOTA SURAKARTA
741 HELEN SAPARINGGA, SH PRAKTIK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN CABANG JITRA KOTA BENGKULU
742 HENDROTOMO, SH UPAYA PD BPR BKK TAMAN PEMALANG DALAM MENGURANGI KREDIT MACET MELALUI MERGER
743 HERIYANTO TALCHIS, SH tinjuan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di pt. indonesia power semarang
744 HERMINA, SH PRAKTEK PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SAMARINDA
745 HEXXY NURBAITI ARIESI, SH Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komonditer Dalam Keadaan Pailit
746 HILAL FITRI, SH Pelaksanaan Perwqalian Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian
747 HJ ESTY PARANTI, SH Pelaksanaan pendaftaran tanah bero di kecamatan saraswati kabupaten giannyar propinsi bali
748 I DEWA GEDE PUTRA JONI D, SH PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH ASAL HAK MILIK ADAAAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROPINSI BALI (STUDI KASUS PEMBUATAN JALAN BY PASS TOHPATI-KUSAMBA)
749 I GUSTI NGURAH BAYU KRISNA, SH KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERLAIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (studi kasus di desa panjar, kellurahan panjer, kecamatan denpasar selatan kota denpasar)
750 I NENGAH MUDANI, SH TANGGUNG JAWAB INDIVIDU PT.DALAM KEPAILITAN
751 IDA ROSIDA, SH praktek pelaksanaan akt penyelesaia huitang dalam hal debitur wanprestasi di pt.bni (persero) tbk kantor wil.05 semarang
752 IKA KHARISMASARI, SH pengunaan galon air minum milik pihak lain oleh pelaku usaha air minum isi ulang ditinjau dari undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merk (studi kasus produk pt. indotirta jaya badi semarng
753 IKA NUR HARYANTI, SH PENGADILAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN WONOGIRI
754 IMAM SYARONI DZIYAURROKHMAN, SH PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
755 INA OKTAVIA PURNAMASARI, SH pembentukan balai lelang sebagai upaya pendayagunaan lelang di indonesia
756 INDIRIYA ADISANDIYA, SH pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian penyerahan anak di yayasan dayap ibu cabang jakarta selatan
757 IRWIN PERISON, SH PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANGNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
758 ISMAWATI, SH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF
759 ISMORO H ILHAM, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH UNTUK PENDIRIAN BTS OLEH PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI PT. INDOSAT
760 ITA YULIANI, SH Kajian Hukum Tentang Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian Pada Masyarakat Muslim Tionghoa Di Kabupaten Kudus
761 IWAN SAPUTRA, SH pelaksanaan pengikatan jual beli tanah di kabupaten bekasi
762 JANSEHAT ARITONANG, SH PERJANJIAN SEW MENYEWA RUANG PERKANTORAN YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA
763 KASYFUNNUR, SH PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN JATIALIH BEKASI
764 INDAH KHAERUNNISA, SH PERSERIKATAN PERDATA KANTOR BERSAMA NOTARIS DALAM RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAANNYA TUGAS-TUGAS NOTARIS
765 KURNIAWAN, SH PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PADA PT SIERAD PRODUCE TBK)
766 LAILI YUNIAR, SH tinjauan yuridis peralihan hak atas tanah kekayaan yayasan di kantor pertanahan kota semarang berkaitan dengan UU no 16/2001 jo uu 28/2004
767 LANYWATI ANDIKA, SH PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DENGAN JAIMAN FIDUSIA DI KOTA SEMARANG
768 LIA LAURENSIA CHRISTINA, SH PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DI PT.BANK EKONOMI RAHARJA
769 LUKMAN HAKIM, SH PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI PEWARIDAN DI KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL
770 LULUK PRATIWI MUSTHAFA, SH pelaksanaan perkawinan siri dan akibat hukumnya berdasarkan hukum islam di kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
771 MADE ESTER IDA OKA PATTY, SH Pelaksanaan Kontrak Hanya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Avocat Bolaang Mangandow
772 MAKSUDI, SH PRAKTET PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT TIONG HOA DI KOTA TEGAL
773 MARDI YANDI, SH PENERAPAN SANKSI ADMINSTRASI DALAM PAJAK BUMI PAJAK DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG
774 MARIA HANDAYANI, SH kajian hukum tentang jaminan perorangan terhadapa pemberian kredit di pt. bank danamon indonesia, tbk. cabang semarang
775 MARIA MAGDALENA HERAWATI, SH SISTIM BAGI HASIL TANAH BENGKOK DI DESSS KALIHONDANG KECAMATAN DEMAK KOTA KABUPATEN DEMAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
776 MARIA REGINA FIKA RAHMA DEWI PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN
777 MARIEYAM, SH PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
778 MASITA HARUMAWARTI, SH HAK PERWALIAN ANAK APABILA TERJDI PERCERAIAN
779 MIFTAHUL JANNAH, SH Pelaksanaan Pendaftaran Akta Oleh Penerima Kuasa Dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Di Buat Oleh Notaris
780 MOHAMAD BAIHAQI, SH tinjauan hukum atas pembarian krdit dengan jaminan fidusia oleh bank perkreditan rakyat di kota bekasi
781 MUCHSIN, SH PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK BAKATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
782 MUHAMMAD ARIEF SAID, SH kedudukan piutang negara dalam kaitan eksekusi hak tanggungan
783 MUSTADJAB, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DI KOTA SEMARANG
784 MUSTAQIM, SH KAJIAN TENTANG POLIGAMI DARI AKIBAT HUKUM PERKARA POLIGAMI YANG DI TOLAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
785 NIKEN PUSPITASARI RATNA DEWI, SH praktek permohonan pengesahan perkwinan setelah berlakunya undang-undang nomor I tahun 1974 tentangn perkawinan
786 NOOR AZIZAH, SH kajian hukum islam terhadap pembagian harta warisan untuk istri yang menanggung beban ekonomi keluarga
787 NUR AFIFAH, SH SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN PELAKSANAANNYA DALAM KEBIJAKAN PERBANKAN NASIONAL
788 NURHAYATI, SH PENGALIHAN FUNGSI TANAH ADAT MEJADI OBJEK PARIWISATA DI DESA SUKAWARI KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR PROPISI BALI
789 ONI SETIAWAN, SH Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
790 PANHIS YODI WIRAWAN, SH ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCATATAN BEDA AGAMA SETELH BERLAKUNYA UU NO.1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN
791 PONIMAN, SH Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Setelah Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Semarang
792 PUTU DEWI SUSANTI, SH perjanjian standar (standart contract) dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di pt. federal internasional finance (FIF) kota mataram
793 RAMADHANIF HENDRA NETRA, SH penyelesaian kredit bermasalah di kantor cabangb banknperkreditan rakyatindonesia semrang pandanaran
794 RAONIGEL TALU MARAGA, SH Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat ada dayak kamayatri kecamatan menyuke kabupaten landak propinsi kalimantan barat
795 RATIH TRIKORA DEWI, SH PELAKSANAAN PEMBERESAN TERHADAP HARTA PAILIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN UTANG
796 RATNA MUTIA MARHAENI, SH PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AKAD PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
797 RATNA PALUPI ANOMSARI, SH PENAGIHAN AKTIF DALAM PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SURAKARTA
798 RETNO PRABANDARI, SH JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN
799 RIYA YANUARTI, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI UU NO.29 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PERLINDUNGAN KARYA ARSITEKTUR CAGAR BUDAYA DI KOTA SEMARANG)
800 ROHIMAN, SH PROSES PENDFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK MELALUI AJUDIKASI DI KECAMATAN SEBERANGULU I KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PP 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
801 RONI YOGASWARA, SH PELAKSANAAN LELANG OLEH NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II
802 RONNY UTAMA, SH LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK NOTARIIL DALAM PENGALIHAN TEAK ATAU TANAH SEBAGAI SUATU UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
803 ROSALINA ANSI DA COSTA, SH sertpikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti yang kuat dalam sengketa tanah hak ulayat waibaluh di mokantarak nusa tenggara timur
804 RR HINDRATI DWIWISUD YANI, SH tinjauan yuridis perjanjian kepemilikan kavling tanah makam modern di kabupaten semarang
805 RR LOFANNIE SANDRA MUTIARA, SH Pertanggung Jawaban Dan Perliundungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya.
806 RUDHY FLUORENTINUS,SH kedudukan kreditur selaku penerima jaminan fidusia dalam hal debitur pailit
807 RUSMEDINA GULTOM, SH PELAKSANAAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DIOTORITA BATAM
808 SAKTI HARLAMBANG, SH eksekusi dibawah tangan jaminan fidusia perihal terjadinya kredit macet pada kredit kepemilikan mobil (kpm) di bank danamon indonesia cabang semarang
809 SARASWATI ARINING DITA, SH UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KAMPUNG JAYENGGATEN DI SEMARANG
810 SETYO WIBOWO, SH pelakjsanaan jual beli tanah bekas hak milik (adat) di kabupaten bekasi
811 SHINTA ANDRIYANI, SH PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG
812 SILVIA ENY KRISTIANI, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT BAKSI DAYA EKONOMI DI SLEMAN YOGYAKARTA
813 SILVIA IRANIE, SH KAJIAN ATAS PERTANGUNGJAWABAN SUAMI DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMISAHAN HARTA
814 SITI AMINAH PELAKSANAAN TANGUNG JAWAB PARA PIHAK DLAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DI PT.BRWIL UNIKON SNIPS SERVICE SEMARANG
815 SOESILAWATI MARIA MARGARETHA pendaftaran tanah pertama kali untuk hak guna usaha (HGU) di ingkungan PT. perkebunan nusantara IX (persero wilayah kabupaten semarang)
816 SRI HARIANTI KUSUMO ASTUTI, SH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI
817 SRI RAHAYU SOERIPTO, SH PENGGUNAAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN CANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA
818 SRI WAHYONO, SH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYADERAAN/PAKSA BADAN OLEH PUPN SEBAGAI CARA PENAGIHAN PIUTANG NEGARA (KAJIAN TENTANG UPAYA OPTIMALISASI PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK-BANK PUPN CABANG JAWA TENGAH TAHUN 2005)
819 STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, SH penggunana kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan ( studi kasus kartu kredit yang dilakukan pt.bca tbk dan pt.bank danamon indonesia tbk. cabang semarang)
820 SUBUR WIJONO, SH ganti kerugian kehilangan sepeda motor yang dititipkan
821 SUCI KARYANA, SH alasan perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama dan akibat hukumnya
822 SUPRIHONO, SH TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI MOBILE BANKING PT BCA DI KANTOR CABANG PATI
823 SURYO SATRIONO, SH PROSES PELEPASAN TANAH MILIK/DI BAWAH PENGUASAAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA TENGAH DALAM ERA EKONOMI (STUDI KASUS PELEPASAN TANAH MILIK DI DESA KARANGDUREN KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG)
824 SUWARTINI, SH pelaksanaan kawin kontrak dan konsekwensi pelaku kawin kontrak terhadap isi surat perjanjian kawin kontraknya.
825 SUWITO, SH perpanjangan hak guna bangunan yang di bebani hak tanggungan di kantor pertanahan kabupaten kendal
826 SWANDARI HANDAYANI, SH PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SISTEM DALAM PEMUNGUTAN BPHTB DI KABUPATEN BOYOLALI
827 TATIT JANUAR HABIBI,SH pelaksanana penetapan ganti rugi dan bentuk pengawasan panitiapengadan tanah pada proyek pembangunanterminal c bumiaji
828 TAUFIQ TRI KUSNANTO, SH KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KETENTUAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM
829 TEMI MURDIATMO, SH pelaksanaan pengenaan bea perolehan hak atas dan bangunan atas warisan tanah dan bangunan di kota semarang
830 THERESIA TAPRILINA RIANTINI, SH perlindungan hukum karya cipta buku ditunjau dari undang-undang nomor 19 tahun 20002 tentang karya cipta (studi kasus perbanyakan dengan copy karyta cipta buku dilingkungan universitas diponegoro semarang)
831 TJAHJATI LESTARI, SH penerapan asas berkontrak dan asas itikad baik dalam kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi "telkomflexi"
832 TRI ANDARI DAHLAN, SH PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH GUNA PROYEK PEMBAHAYAAN WADUK JAGIBARANG DI KOTA SEMARANG
833 VERA, SH penyelesaian sengketa tanah hak milik (studi analisis terhadap penyelesain sengketa pertanahan di kecamtn balik papan timur kalimantan timur)
834 VONARYA, SH PERLINDUNGAN HUKUM TAS MERK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MERK (STUDI TERHADAP PRODUK MAKANAN KHAS WINGKO BABAT DI KOTA SEMARANG)
835 WAHYUNI ANDARUKMI EKSEKUSI TANAH HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA SEBAGAI OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK MANDIRI SEMARANG
836 WILLY YUBERTO ANDRISMA Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera aelaratan
837 WIWIK ROWIYAH, SH tinjauan yuridis terhadap upay akeberatan atas putusan arbitrase bpsk (badan penyelesaian sengketa konsumen) menurut undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
838 YANI DWI RAHAYU, SH PRAKTEK PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KOTA SEMARANG
839 YENI SUSANTI, SH penerapan ketentuan harta benda perkawinan karena pereraian menurut uu no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi di pn semarng)
840 YUS HERMAWAN, SH PERAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KAB. SINTANG KALIMANTAN BARAT
841 ZAKIYAH ALATAS, SH PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN SEMARANG
842 ACHMAD KARDIANSYAH, SH Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan
843 ADE RESTYA HELDA, SH Peran Dan Taqqnggung Jawab PPAT dalam Ranngka Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 (Studi Pada Wilayah Kota Jambi)
844 ADI HARYONO VERONIKA, SH KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KECAMATAN TANGGUNG HARJO KABUPATEN GROBOGAN
845 ADITYA WIRAWAN, SH, SH Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
846 AFDIL AZIZI, SH Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ternak Dengan Sistem "Barosok" Di Pasar Ternak Di Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat
847 AGUNG RAHARJANTO, SH pelaksanaan pendaftaran tanah di kecamatan kaliwungu kabupaten kendal
848 AHMAD SOLEH, SH ADDENDUM KONTRAK TERHADAP PERJANJIAN PEMBAYARAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH
849 AL HALIM, SH IMPLEMENTASI UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 26/2007/PN.JKT PST)
850 ALEX MONDRI, SH eksekusi grosse akta pengakuan hutang di pengadilan negeri jakarta pusat
851 ALFI IRPANSYAH, SH BATALNYA SUATU AKTA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DALAM RUTAN ( ANALISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3641 K/PDT/2001 )
852 ANDI MARDANI, SH PELAKSANAAN PENCATATAN DALAM BUKU TANAH MENURUT KETENTUAN PASAL 126 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK)
853 ANIZAR, SH penyelesaian utang melaui lembaga kepailitan pada pt. persero BUMN dirgantara indonesia, studi kasus perkara nomor : 41/pailit/2007/pn niaga/jakarta pst dan perkara nomor 075 k/pdt.sus/2007
854 ANUGRAH KURNIATI, SH PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN INDONESIA BERDASARKAN UU NO.23 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KAB. KUDUS
855 ARISKA DEWI, SH Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absente/Guntai di Kabupaten Banyumas
856 ARSITA NURUL ASTIYANTI, SH PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UU NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI JAKARTA SELATAN
857 AUGUST MUDHOFAR, SH PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK JATENG CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG SETELAH PIUTANG BANK DAERAH BUKAN LAGI PIUTANG NEGARA
858 AULIA ABDI, SH Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat
859 AZLAN, SH Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antar Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka
860 BEKTI KRESTIANTORO, SH PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INBONESIA ( PERSERO ) CABANG DEMAK
861 BRA PUTRI WOELAN SARI DEWI, SH PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 (Studi Penyelesaian sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung)
862 BUANG AFFANDI, SH AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI DI JAKARTA SELATAN
863 CHAIRUL ANAM ABDULLAH, SH Perelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hak Terdapat Sertipikat Ganda Di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
864 CHISTINE ERLINA SURYA, SH PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS UNTUK MENJADI SAKSI TERSANGKA ATAUPUN TERGUGAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 80 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA
865 CORNELIS YAKOBUS D BAPA, SH wewenang notaris dalam pembuatan akta pertanahan berdasarkan pasal 15 ayat 2 huruf F undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
866 DEIVI SARIOWAN, SH Pola Hubungan Kemitraan Dalam Bidang Usaha FRANCHISE Roti Buana Semarang
867 DENNY NUGRAHA, SH Pelaksanaan Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atau Objek Rumah Toko Di Kota Tangerang
868 DENNY PRATAMA, SH Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan Di Kejaksaan Negeri Palembang
869 DEWI MULYANI, SH Kewenangan Lembaga Sensor Film Dalam Melaksanakan Seleksi Penayangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 Tentang Perfilman
870 DEWI PARAWITA SARI, SH pemungutan pajak hotel khususnya terhadap tempat kos di kota semarang
871 DEWI RATIH, SH ASPEK KEPENTINGAN UMUM DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PERATURAN PERATURAN TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI JALAN TOL SEMARANG-SOLO)
872 DIAN NUR SABILAH, SH Hak Atas Tanah Konversi Bekas HaK Adat Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Unit Pasar Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
873 DIAN PRAMESTI STIA, SH PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN JABATAN DI KOTA SURAKARTA
874 DIANA YULIANTI, SH Pelaksanaan Pengadaan Tanah Asal Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Pasar Di Desa Wabela Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur
875 DIYAH EKAWATI, SH implementasi keputusan presiden 80/2003 bagi pengembangan usaha pengfusaha kecil di kabupaten Kebumen
876 DJAMIYAH, SH PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH
877 DONNY SURYA ADITYAWAN, SH perjanjian pemasangan iklan antara biro iklan dengan surat kabar harian joglo semar di surakarta
878 DWI ANITA, SH pelaksanaan garansi tingkat layananan pada devisi regional IV Pt.Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk
879 DWI SURYAHARTATI, SH IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
880 DYAH KUSUMANINGRUM, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL, TBK CABANG SEMARANG
881 DYAH PURWORINI WIDHYARSI, SH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS HIBAH WASIAT DI JAKARTA BARAT
882 EDRAL YULVAN, SH peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rangka Mengawasi nDan Mengamankan Penerimaan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Negara dari Sektor Pajak.
883 EDWIN TIMOTHY, SH Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit ( Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta )
884 EDWYN AGUNG, SH PELAKSANAAN PERJAN JIAN KREDIT PEMULIHAN TANAH ( KPR ) PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK CABANG SEMARANG PEMUDA
885 EDY PURWANTO, SH PENYELESAIAN KREDIT BERMSALAH MELALUI PARATE EKSEKUSI DENGAN CARA PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK NIAGA TBK. SEMARANG
886 EDY SUPARYONO, SH KUTIPAN BUKU LETTER C SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR
887 EDY WALUYO, SH Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Kaitannya Dengan Pemungutan Royalti Untuk Kepentingan Komersial ( Studi Di Kab. Semarang )
888 EKA WIDYA RETNO SARI, SH Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Obyeknya Tanah Dengan Status HGB PT. BRI ( Persero ) Cab. Tegal
889 EKO PRASETYO WIDJANARKO, SH PELAKSANAAN PENDFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
890 ELISA SURYA TRIARDHINI, SH Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Melindungi Kepentingan Kreditur Dalam Hal Terjadinya Kredit Dalam Kredit Kepemilikan Mobil ( KPM ) Pada PT. Buana Finance Kota Semarang
891 ENDANG SUHARTATI, SH PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM BENTUK PIDOPS
892 ENGGAR LISTANTRI, SH Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Notaris Di Kabupaten Bogor
893 EVI ROSMANASARI, SH PELAKSANAAN PEERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING PT INDAH KARYA NUANSA INDONESIA (PT IKANINDO) DI PT. PERTAMINA (PERSERO) UP.VI. BALONGAN
894 FAIRUZ SYIFA ARIFIN, SH Pembaruan Agraria Nasional ( PAN ) Dengan Progran Sertipikat Tanah Melalui PRONA Guna Menyukseskan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Pemalang
895 FERZA IKA MAHENDRA, SH KAJIAN TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIDASARKAN HIBAH WASIAT MENURUT HUKUM PERDATA
896 FITRI SUSANTI, SH praktek perjanjian perikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan akta notaris di jakarta timur
897 GATUT SULISTYO, SH Penyelesaian Sengketa Antara PT. PLN ( Persero ) APJ Semarang dengan Pelanggan Apabila Terjadi Tagihan Susulan Akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
898 GAYUH BANGUN SASMITA, SH PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AKTA AYDA (Akata Yang Diambil Alih) DI PT. BANK MEGA Tbk CABANG PEKALONGAN
899 GEMI SUGIYARTI, SH pelaksanaan kuasa menjual dalam kantornya dengan perjanjian utang piutan di wilayah jakarta selatan
900 GUSTI RADEN AJENG KOES I, SH kebijakan keraton surakarta hadiningrat dalam pengelolaan tanah dan bangunan setelah keputusan presiden nomor 23 tahun 1988 tentang status dan pengelolaan keraton kasunanan surakarta di kelurahan baluwarti kota surakarta
901 HADI SAPUTRO WIDJAYA, SH KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG TERMUAT DALAM PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN
902 HANIVA, SH pelaksanaan gadai terhadap tanah ulayat mingakabau (di kabupaten padang pariaman)
903 HARIS EFFENDY, SH Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pemegang Gadai Dan Pihak Ke Tiga Dalam Perjanjian Gadai Terhadap Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Kota Semarang
904 HENNY SUCIATY, SH Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang
905 HIDUPIKO, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BULAKAMBA LABUOATEN BREBES JAWA TENGAH
906 HOO WATIK SETIAWATI, SH perbanyakan program komputer untuk tujuan komersial dan nonkomersial ditinjau dari perpekstif undang -undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
907 I MADE MUSTAPA, SH Perjanjian Jual Beli Perumahan Yang Memuat Klausula Eksoperasi Di Kabupaten Bekasi
908 I PUTU AGUS SUARSANA A, SH PENATAAN TANAH PERKOTAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN BAYA GUNA DAN HASIL GUNA PENGGUNAAN TANAH MELALUI KONSOLIDASI TANAH ( LAND CONSOLIDATION ) DI DENPASAR UATARA BALI
909 I PUTU BAGUS UTA D S, SH Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Kota Semarang
910 IGA SWANDARINI, SH KEDUDUKAN JANDA DALAM PERKEMBANGAN DEWASA INI, MENURUT HUKUM WARIS ADAT DI KABUPATEN BULELENG PROPINSI BALI
911 IMAM TRIYONO, SH Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikuti Dengan Hak Tanggungan Di Bank Mega Cabang Semarang
912 INDAH PUTRIANA, SH PELAKSANAAN PENGANGKORAN (PENGANGKATAN ANAK) DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT KAMPUNG PERDUUN DI DESA NEGARI SAKTI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG
913 INDRA ADITAMA, SH analisis yuridis terhadap punsan hakim mengenai perkara perceraian akibat murtad (studi kasus punsan perkara-nomor 370/pdt.s/2003/pa.jp pengadilan agama jakarta pusat)
914 INDRIYANI, SH Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan (HGU) PT. Karya Deka Alam Lestari Oleh Masyarakat Di Desa Trisobo Kabupaten Tegal
915 INTARTI LINDANINGSIH, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PENSIUN DARI BANK JATENG CABANG SEMARANG
916 IRIN SIAM MUSNITA, SH Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong
917 IRSAN ZAINUDDIN, SH Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris
918 JEREMIAH, SH Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota salatiga
919 JOKO DWI ARIYANTO, SH PRAKTEK PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA TANGERANG
920 JULIANTI, SH Pelaksanaan Pemeriksaan pajak Sebagai salah Satu Upaya penegakan Hukum Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
921 KADEK SURYA DEWI, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR BALI
922 KARTININGRUM, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN UANG PADA KOPERASI NUSA INDAH KENDAL
923 KARYOSO, SH Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warganegara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di PN Jakarta Selatan
924 KASNEL ANDI RANOF, SH PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBAGIAN HARTA PENGUSAHA RENDAH DI KOTA PADANG
925 KGS YUSRIZAL, SH TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DI HUBUNGKANN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU NOMOR.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
926 LIANA ENDAH SUSANTI, SH PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
927 LIE U AL UTAMI RATNAWATY, SH ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTADIAN DALAM PELAKSANAAN REKSA DANA DI PASAR MODAL INDONESIA
928 M ARIFIN HARBRINAMA, SH Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ) Atas Kegiatan Membangun Sendiri Di Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candisari
929 M MUSTIKA HADI, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN LEGALITAS ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 410/PBT/2004/PT.SBYJO PUTUSAN / MAHKAMAH AGUNG NOMOR 506 K / PDT/2005 )
930 MADE AYU FRANSISCA YUSI M, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL DI PT.SAPANA JATENG VENTURA SEMARANG
931 MADE WIRYASA, SH KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DALAM HAL PEMILIHAN AGAMA MENURUT HUKUM ADA BALI DI KABUPATEN MUKLENG PROPINSI BALI
932 MAKROM, SH Ijab Qobul Yang Dilakukan Melalui Telepon Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Perkara N0.1751/1989 Di Peradilan Agama Kota Jakarta Selatan)
933 MARIA DOE MUGA, SH PERANAN KEPALA ADAT DAAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI MEDIASI ( STUDI ANALISA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH " ULAYAT DI KECAMATAN SOA KABUPATEN NGADA FLORES NTT )
934 MARIA IMELDA, SH Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Di Pasar Modal
935 MARIA MAGDALENA RETNO HAPSARI, SH PELAKSANAAN UU NO.2/1960 TENTANG BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG
936 MERLIANSYAH, SH PENGANGKATAN HAKAM (JURU DAMAI) DALAM PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG
937 MISNO SUDARMADI, SH pemberdayaan penserfikatan tanah wakaf di kabupaten grobokan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
938 MOHAMMAD JOHANSYAH, SH Peranan PPAT Dalam Peningkatan Berperoleh Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB ) Di Jakarta Pusat
939 MOH DENTON NIRWANA, SH Kajian Yuridis Terhadapa Penyelesaian Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/PKPU/2001/PN.Niaga.JKT PST dan No:07/PKPU/2002/PN Niaga JKT PST)
940 MOHAMMAD FAIZAIL PERMANA, SH peranan majelis pengawas daerah notaris di kota semarang menurut undang-undang no.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
941 MONDRI PAHERA, SH Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang
942 MUHAMAD HASSANUDIN, SH eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya pemerintahan desa menjadi kelurahan di kota salatiga
943 MUHAMMAD HIKMAH TAHAJJUDIN, SH PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAG HUKUMNYA
944 MUHAMMAD TAUFIK, SH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPRAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR. 126/PDT.6/2003/PN/CBN)
945 MURYANTO, SH PERKEMBANGAN PENGATURAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA
946 NANI TRIWAHYUNIATI, SH Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT. Bank Mega Cabang Semarang
947 NASIRULLAH, SH Pelaksanaan Proses Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang
948 NEWI PRIHANDINI, SH Kajian Yuridis Atas Putusan Kepailitan Koperasi Di Indonesia ( Studi Kasus Putusan Nomoir : 01/pailit/2008/Pengadilan Niaga Semarang )
949 NI PUTU REDIYANTI SINTA, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG MATARAM LOMBOK
950 NINGRUM PUJI LESTARI, SH KECAKAPAN BERTINDAK DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
951 NOVITA ALVIANI, SH PRAKTEK ROYA PARTIAL DALAM PERJANJIAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DI KOTA SEMARANG
952 NUR AMALIAH RANIE, SH Perlindungan Hukum Terrhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Obyeknya Terkena Luapan Lumpur Lapindo
953 NUR CAHYO WULANDARI, SH Roya Partial Hak Tanggungan Dalam Praktek Di Kabupaten Sukoharjo
954 NUR DEWI ALFIYANAH, SH Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Jasa Penilai Dalam Kegiatan Penilaian Di Propinsi Jawa Tengah
955 NUR SUSANTI, SH Praktek Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Dikecamatan Bae Kabupaten Kudus
956 NUR WENING TITISARI, SH Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Dalam Melindungi Pasien Askeskin Di RSU RA Kartini Kabupaten Jepara
957 NURIN ASRIYATUN, SH Pelaksanaan Jaminan Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang
958 OKTA NUGRAHANDINI P, SH Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perbedaan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Rembang
959 PIETER TAMBA SIMBOLON, SH Pembatalan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang ( Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2005/PN Semarang )
960 PITRI WARSYAM, SH Proses Hukum Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Perumahan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) BTN Di Kabupaten Bekasi
961 PONGKI SUGIARTO, SH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KUPEKASI UNIT DESA (KUD) "UKBA" DI KABUPATEN BATANG
962 PURWANTO, SH Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama
963 R SOEDARMOKO, SH Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) Sejak Berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
964 RAHAYU FERY ANITASARI, SH Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Di Kota Semarang
965 RAHMA HAQI, SH Pelaksanaan KEPMEN No. 98/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Banyumas
966 RATIH NUGRAHENI, SH Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Semarang - Solo Dan Pengaruhnya Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Di Kota Semarang
967 RATNA AGUNG SUKMAWATI, SH Bentuk-bentuk Lisensi Dan Pelanggaran Lisensi Program Komputer ( Studi Lisensi Program Komputer Microsof )
968 RETNO GUNARTI, SH PERJANJIAN PENANGGUNGAN ( BORGKOCHT) SEBAGAISALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) TBK
969 RIA AGUSTAR, SH PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG
970 RIEFKI ADIAN, SH upaya dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan di kota semarang
971 RIJALUL FIKRI, SH Pelaksanaan Proses Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang
972 RIZA NURMANSYAH, SH Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Antara Pengusaha Warnet Sebagai Pengguna Akhir Dengan Microsoft Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta
973 RIZAL EFFENDI, SH Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Karena Warisan Berkaitan Dengan Pemberian Akta Pembagian Hak Bersama
974 RIZAL YANUAR, SH pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan fidusia di pt.armada finance cabang cirebon
975 RIZKI EKA PUTRA, SH Pembagian Syirkah Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Semarang
976 ROITA ASMA, SH Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Di Jakarta Timur
977 RONALD AMAHORSEYA, SH Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi KIasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)
978 ROSMELINA, SH SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (STUDI PADA MARGA NEGARA BATIN DI KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG)
979 RURI DAMAYANTI PUTRI DEWI, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBORONGAN ANTARA CV SUBUR JAYA DENGAN STSI SURAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG SISI SURAKARTA
980 SAFITRI HANDAYANI, SH AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT NOTARIS DAN AKIBAT PENOLAKAN PENGESAHAN OLEH DINAS PELAYANAN KEP DAN UKM PROP. JATENG
981 SARTIKA SARI, SH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1998 TENTANG PENERBITAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG
982 SATRIO NURWICAKSONO, SH Pelaksanaan pemberian hak pengelolaan hak atas tanah dan potensi timbulnya monopoli swasta atas usaha-usaha dalam bidang agraria(studi Kasus pelabuhan umum kabul batam)
983 SENO SANTOSO, SH Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah(KPR) Pada Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Bekasi
984 SEPTI HARIYANTI, SH PENANGANAN MASALAH TANAH ASSET PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI KECAMATAN PATURETNO KABUPATEN WONOGIRI
985 SHAELENDRA PRABU YUDA, SH PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK
986 SITI PRIHATIN YULIANTI, SH Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan ( Studi Di Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat )
987 SLAMET GATUT PRAKOSA, SH PELAKSANAAN HIPOTEK PESAWAT UDARA PADA PT. BANK SYARIAHMUAMALAT INDONESIA TBK DI KANTOR PUSAT OPERASIONAL JAKARTA
988 SOBIRIN, SH Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta
989 SOLEKHA VIDYAWATI, SH PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (SUATI DTUDI TENTANG FUNGSI DAN MANFAAT AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI PT.BRI (PERSERO) TBK CABANG UNGARAN
990 SRI HANDAYANI, SH Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perpektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di KOta Semarang
991 SRI HARTINI, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK DI KANTOR PUSAT PT.BANK BUKOPIN TBK, JAKARTA
992 SRI MULYATI AR, SH PERJANJIAN PEMBUATAN AKTA-AKTA DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SEMARANG
993 SRI SETIYARSIH, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG JAKARTA PASAR MINGGU SEBAGAI PENERIMA FIDUSIA BARANG PERSEDIAAN (INVENTORY)
994 SRI WIDAYATI, SH perjanjian perguruan dan penyerahan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) antara dealer dan pt. BCA Finance
995 SRI YANTI ACHMAD, SH Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti ( Studi Kaus Pembatalan Sertipikat Putusan MA No. 987K/Pdt/2004 )
996 SUHIKMAH, SH UPAYA PEMERINTAH DAERAH PRTOVINSI JAMBI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN MOTIF BATIK YANG BELUM TERDAFTAR
997 SURYATI, SH Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Dayak Lundayeh Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur
998 SUSILOWATI ANGGRAENI, SH Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Atau Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur OIleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi
999 TAUFIK IMAM HIDAYAT, SH Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Dimohonkan Peningkatan Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1000 TESAR ESANDRA, SH kedudukan anak angkat pada masyarakat adat kampung pepadun abang suwo migo buai sulinng studi di kecamatan tubanggi besar propinsi lampunng
1001 UDDIYANA BHANDA A N, SH perlindungan hukum bagi franchisor dalam perjanjian waralaba (franchissee agreendent) dibidang pendidikan (studi kasus di lembaga bimobingan belajar primagama)
1002 UMBU LAIYA SOBANG W K A, SH Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel Antara UD. Kusuma Jati Salatiga Dengan Pembeli
1003 VIA NEDIA, SH Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur Dan Kolerasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
1004 VILLYA SANDRA DEWI, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT SEMESTA FINANCE CABANG SEMARANG
1005 VIVIEN ANDRIANI, SH PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA DI ASURANSI JIWA BERSAMNA BUMI PUTERA 1912 CABANG SEMARANG
1006 WAHYUDI TRIAJI, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT.BANK NISP TBK CABANG YOGYAKARTA
1007 WAKIYO, SH Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Swamitra Unit Simpan Pinjam Sejahtera Di Kabupaten Demak
1008 WORO TRILASSIWI, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KAPAL NELAYAN DI P.T BANK BUKOPIN CABANG SEMARANG
1009 YOERISTA ARYA MEGASARI, SH pelaksanaan ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam praktek di kantor kabupaten sukoharjo
1010 YOGI EKAMANTI, SH Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Pada PT.BPR Setia Karib Abadi Di Kota Semarang
1011 YUDANING TYASSARI, SH AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ( BUMN ) PT. DIRGANTARA INDONESIA ( PERSERO )
1012 YUDHISTIRO TRI PRAKOSO, SH Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo Kepentingan Komersial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
1013 YULITA, SH implentasi undang-uang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat suku sasak lombok di kota mataram
1014 ZULFANOVRIYENDI, SH AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA
1015 ADE NUGRAHA,S.H. PENGALIHAN KONTRAK OUTLET MEREK TELA TELA OLEH FRANCHISEE TANPA PERSETUJUAN FRANCHISOR. STUDI KASUS TENTANG KASUS (FRANCHISE ATAU WARALABA TELA TELA DI YOGYAKARTA)
1016 ADHISTY SITARESMI,S.H. penyelesaian sengketa jual rumah toko di surabaya (studi kasus putusan no.281/pdt.g/27/pn.sby)
1017 ADI AKBAR,S.H. pengadaan tanah untuk pembangunan proyek jalan lingkar utara kota tegal
1018 AFRISON,S.H. hak kreditor terhadap objek jaminan kebendaan pada kredit pemilikan rumah (kpr) dalam keadaat kredit macet
1019 AGUNG HENDRA SWABAWA,S.H. PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DILIHAT DARI UU NO.1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Putusan N0.995/Pdt.G/2005/PA.PML Di Pengadilan Agama Pemalang)
1020 AGUNG TRI SAPUTRO,S.H. PELAKSANAAN ROYA PARSIAL TERHADAP JAMIONAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SEMARANG TENGAH CABANG GENUK
1021 AGUS OPRASI,S.H. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY DI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1022 AGUS SETYADI HADISUSILO,S.H. perbandingan hukum perubahan hak atas tanah untuk orang asing di indonesia khususnya di pulau batam dengan orang asing di malaysia
1023 AKHMAD ZAINAL ABIDIN,S.H. PELAKSANAAN LELANG KAYU JATI DAN RIMBA PADA PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH
1024 ALFIAN HADI PUTRA,S.H. akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah menurut UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan di pengadilan agama sleman (studi kasus perkara no.23/pdt.g/2005/pa.smn)
1025 ANDAYANTI LUBIS,S.H. kajian yuridis pertanggung jwaban atas harta bwan istreti terhadap hutang suami dengan jminan harta bersama (studi kasus putusan nomor.245/pdr.g/2001/pn.mdn)
1026 ANDHIKA JUWITA YUSTININGSIH,S.H. kajian terhaap peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen
1027 ANGELA DELENA PUSPITASARI,S.H. EKSISTENSI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SETELAH BERLAKUNYA UU NO33 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005)
1028 ANI SRI DURIYATI,S.H. PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
1029 ANNA ISMUDIYATUN,S.H. FUNGSI DAN TUGAS PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN KUDUS
1030 ANSI MAYENDA,S.H. pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di kecamatan sawan kabupaten bantul
1031 ARDIJOYO,S.H. perlindungan hukum kreditur penerima fidusia terhadap jaminan benda persediaan ( studi di pt. bank danamon tbk. cabang semarang pemuda)
1032 ARIA DARMA ATMAJA,S.H. TINJAUAN HUKUM KEKUATAN SERTIFIKAT TANAH DAN KAITANNYA DENGAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH (STSUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUK LINGGAU)
1033 ARIS ANDARWATI,S.H. pengangkatan anak dan akibatnya (studi kasus perkara no.0951/pdt.g/2007/ PA.SM)
1034 ARPA SYURA TAMBUNO,S.H. pelaksanaan perjanjian jual beli rumah KPR-BTN bagi dibitor baru melalui alih dibitur pada pt. bank tabungan negara (persero) kantor cabang palangkaraya
1035 ASIYAH,S.H. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN DI KECAMATAN WIRA DUSUN KABUPATEN PEKALONGAN
1036 AYU PUSPITA SARI YUWONO,S.H. PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENDAFTARAN TANAH MELALUI SERTIFIKASI MASSAL SWADAYA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH DI KELURAHAN TLOGOSARI KULON KOTA SEMARANG
1037 AYU YUSTIKA,S.H.,M.H. PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (Studi Kasus CV Tumbuh Mandiri Jaya)
1038 BAMBANG HADINATA,S.H. pelaksanaan perkawinan antara wanita WNI keturunan tionghoa dengan pria taiwan melalui perantara dan akibat hukumnya di kota jambi
1039 BASIRAN,S.H. PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERIKUT BANGUNAN-BANGUNAN YANG BERSTATUS TANAH DI PT. UOB BUANA CABANG GREEN GARDEN JAKARTA BARAT
1040 BAYU SUGARA,S.H. pelaksanaan pensertifikatan tanah dalam rangka penguatan hak atas tanah di kecamatan plaju kota palembang
1041 BERTHA DEVA,S.H. perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di indonesia studi kasus merek intel
1042 BUDI ABDUL AZIS,S.H. TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN 833/ROROTAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TUN (Studi kasus Putusan Pengadilan TUN Jakarta No.84 K/TUN/1999 A/N.PT GREEN GARDEN Ltd)
1043 BUDI YANTO,S.H. pelaksaknaan perjanjian pengikatanjual beli tnah di jakarta selatan
1044 CATUR MUKTININGSIH UTAMI,S.H. PENYITAAN TERHADAP BARANG JAMINAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
1045 CECEP HERMAWAN,S.H. ASPEK HUKUM KEGIATAN YAYASAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
1046 CRISTHI IMMANUEL MARPAUNG,S.H. kedudukan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sementara di kabupaten kapuas hulu propinsi kalimantan barat
1047 DARMAHARTO,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA FIDUSIA YANG BENDA JAMINANNYA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
1048 DEBORA DAMPU,S.H. PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTR WARGA NEGAR INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA DENPASAR BALI
1049 DENICO DOLY L TOBING,S.H. penyelesaian kredit bermasalah pada pt bank danamon tbk cabang semarang
1050 DENNY KURNIAWAN,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI uu NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada PT Lancar MUkti Abadi Finance Yogyakarta)
1051 DENNY RUDIN,S.H. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KEL.KEDIRI KABUPATEN TABANAN BALI
1052 DESTY DEVITA,S.H. pelaksanaan roya partial terhadap jaminan hak tanggungan pada pt. bank pembangunan daerah sumatera selatan
1053 DEWANGGA BHARLINE,S.H. analisis yuridis pertanggung jawaban notaris berdasarkan undang-undang no.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
1054 DEWI SHINTA HANDINI PUTRI,S.H. kewenangan notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta keterangan waris secara notariil setelah berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan
1055 DIANA NUR AMALIYAH,S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT DI TEGAL.
1056 DIDI SANTOSO,S.H. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT DALAM PERBUATAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1440.K/PDT/1996)
1057 DINA NOVALINA TRISNANGTIAS,S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN DI PD BPR BANK PASAR KOTA TEGAL
1058 DIYANI INDRAWATI,S.H. KAJIAN HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATENG (PT.BPR JATENG) SEMARANG
1059 DWI ENDAH ERNAWATI,S.H. PERANAN ASAS-ASAS HUKUM ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI RAKSA PRATIKARA DI WILAYAH SURAKARTA
1060 DWI SANTI WULANDARI,S.H. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK ( STUDI PADA BANK CENTRAL ASIA CABANG CILEGON)
1061 DYAH ASRI WURININGRUM,S.H. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA ADA PADA PIHAK KETIGA DALAM PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SEMAMRANG.
1062 EDI SETIAWAN,S.H. fungsi wewenang dan kewajiban majelis pengawas daerah (MPD) dalam pengawasan damn pembinaan notaris di kota tangerang
1063 EDIARTI,S.H. PELAKSANAAN PEMBUBARAN / LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
1064 EKI NUR JANA,S.H. TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR. 01/A.P/2007/P.NIAGA.SMG TENTANG PERKARA ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN
1065 ELI MARIANA,S.H. KLAUSULA EKSSONERSI DALAM PERJANJIAN PARKIR MENGINAP DI BANDARA SOEKARNO HATTA
1066 ELTI YUNANI,S.H. pelaksanaan pembagian harta bersama (gono gini) dalam praktek di pengadilan agama bandar lampung-lampung
1067 ENDANG SRI WAHYUNI,S.H. PELAKSANAAN PEMBATALAN HIBAH TANAH OLEH PEMBERI HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG. NO.95/PDT.G/2004/PNS.SMG)
1068 ERICK DONELLI,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DI DALAM KEPAILITAN
1069 ERIZAL ADINIR,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN OUTSOURCING
1070 ERLANDO BHARLINE,S.H. pembuatan sertifikat hak milik atas tanah dari hasil pembagian waris di kota palembang
1071 ERNA SULISTIAWATI,S.H. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH BERKEKUATAN TETAP ATAS OBYEK SENGKETA YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA (STUDI KASUS PERKARA NO.145/Pdt.G/1998/PN.Smg & PRKARA NO.14/PDT.G/2005/PN.Smg)
1072 EVI WIDYAGUNG P,S.H. perlindungan hukum terhadap isteri atas harta ya ng dipersengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara perceraian
1073 FATIMA SYURAINI DEWI,S.H. roya hak tanggungan dalam hal bank dilikuidasi di kantor pertanahan jakarta timur
1074 FEBY PUTRI DWIANI,S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PIUTANG DI PT. BANK SAUDARA SEMARANG
1075 FILDA VITALIA,S.H. pelaksnaan hak perwalian anak apabila terjai perceraian (studi di pengadilan negeri tegal)
1076 FITHA INACROSSHITA MAHARANI,S.H. PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TNAH GARDU INDUK (IG) CIKASUNGKA ANTARA PT.PLN (PERSERO) DENGAN PT.YARKSHIRO INDONESIA (STUDI KASUS PERDATA NO.58/PDT.G/1995/PN.BB)
1077 FITIKA ANDRAINI,S.H. PERBEDAAN GOLONGAN PENDUDUK DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN
1078 FITRA DENI,S.H. pelaksanaan putusan arbitrasi asing di indonesia dikaitkan dengan asas ketertiban umum
1079 FITRA YULI, SH pemberian sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di kecamatan lebulu sekarah, kota salali sumatera barat
1080 FRANSISCA KRISTI ARTINI, SH pelaksanaan penyelesaian kredit macet di pt. Bank danamon indonesia tbk cabang semarang
1081 GERHART GREGORIUS MARBUN, SH perlindungan hukum trhadap bank pembayar dalam transaksi letter of credit apabila terjdi non akseptas (EH bank penerbit issuing bnk)
1082 HADI SUWIGNYO, SH KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
1083 HANDERSON, SH perjanjian pembiayaan konsumen pada pt wom finance cabang kota pekanbaru
1084 HANDOKO, SH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TAKE OVER KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbl Cabang Kota Semarang)
1085 HAPPY BUDYANA SARI, SH KONSEP PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
1086 HELIEN SOMALAY, SH tinjauan yuridis terhadap masalah pelepasan tanah adat menjadi tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah di kota jayapura (studi kasus perkara no.91/pdt.g/2001/pn.jpr jo no.34/pdt/2002/pt.IRJA)
1087 HERIYONO, SH kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut UU Nomor.1 tahun 1974 dan KHI
1088 HERMAWATI, SH PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS PERKARA NO.19/PDT.G/2002/PN.BS)
1089 IKHWANA NANDASARI S P, SH penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada pt bank pembangungan daerah sumatera selatan di palembang
1090 ILDA AGNES, SH EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAPATKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI PT.BPR ARTHAPRISMA DANAJASA, BEKASI)
1091 INDAH SETYA RINI, SH Pelaksanaan pengesahan anak luar kawin menurut kitab undang-undang hukum perdata setelah berlakunya undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus terhadap perkara nomor 74/pdt/2005/pn.tng di pengadilan negeri tangerang)
1092 INDRA WAHYUDI, SH PENGNAWASAN TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGNHASILAN(PPh) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI JAKARTA TIMUR
1093 INDRIYAWATI, SH PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USHA JS KONSTRUKSI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMN
1094 INDRO MANGGOLO, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUIMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA(STUDI KASUS DI PT.BANK DANAMON CABANG CIREBON)
1095 IRA ENDANG TRIASTUTI, SH PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN (STUDI KASUS DI KOPERASI SEMBILAN SEJATI SEMARANG)
1096 IRDAGUSTI MARYANTI, SH peranan kerapatan adat nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kecamatan rambutan kabupaten
1097 ISTIBANAT AS, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN MEKANISME OUTSOURCING ANTARA PY. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. DENGAN PT.INFOMEDIA NUSANTARA DALAM PENGELOLAAN CONTACT CNTER TELKOM
1098 JULIANA AN, SH pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat etnis tionghoa di kelurahan penaesaan kecamatan wenang kota manado
1099 KARINA KOMALA DEWI, SH PELAKSANAAN PEMBUATAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG OLEH NOTARIS KOTA SEMARANG
1100 KHRISNA SANJAYA, SH tinjauan atas surat kuasa membebankan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen (status studi di pt arta prima finance cabang semarang)
1101 KIKI KARTIKA SARI, SH kewenangan kantor catatan sipil dalam perkawinan campuran antar agama
1102 LALU ALI MURDAN kedudukan anak perempuan yang kaum dengan laki-laki yang kastanya lebih rendah dan kaitannya dengan harta pemberian dari orang tuanya pada masyarakat adat suku sasak di kecamatan jonggat kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat
1103 LINDRA NELLY,S.H. PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENGHASILAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI LEANTIR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR
1104 MARIA NOVA LENAWATI,S.H. KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA KARAOKE INUL VIZTA DI SEMARANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA
1105 META NATALIE PRIANSARI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DIBATALKAN
1106 MIA RESTI LISTIANI kedudukan anak menantu dalam hukum waris adat pada perkawinan tegak tegi masyarakat lampu pepadun di kecamatan anak tuha kabupaten lampung tengah propinsi lampung
1107 MIRA DWIRIANI,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARA PT.ASKES (PERSERO) CABANG UTAMA SEMARANG DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMARANG
1108 MOCHAMAD SOLEH ALAIDRUS,S.H. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI ( Studi di Pengadilan Agama Bekasi)
1109 MOHRONI,S.H. kedudukan hukum akta noratiel sebagai alat bukti dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusial (studi kasus no.256/pdt.g/1994/pn semarang)
1110 MUCH BINTANG ARIEF MARTOADI,S.H. PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MAGERSARI MILIK KERATON SURAKARTA HADININGRAT DI DESA PESAREAN KECAMAYAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL.
1111 MUH HUSEIN AHMADI,S.H. pelaksanaan jaminan penanggungan hutang oleh perusahaan (corporate guarantes) terhadap debitur di pt. bank danamon indonesia rbk. cabang semarang-pemuda)
1112 MUHAMAD ALI HIDAYAT,S.H. tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer menurut undang-undang no.19 tahun 2003 tentang hak cipta
1113 MUHAMMAD FAISAL,S.H. PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MRANGGEN MITRA PERSADA DI DEMAK
1114 MUSTAQIM YUNUS,S.H. PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
1115 NAILA,S.H. hak mewaris anak luar kawin warga negara indonesia keturunan tionghoa di kota pekalongan
1116 NI WAYAN ANIK PARTAWATI,S.H. PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENGAMBIL ALIHAN ATSET DIBITUR (ATDA) BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIA KREDIT MACET DI BANK CENTURY. TBK DI JAKARTA
1117 NINA KASIH PUSPITA,S.H. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA UNTUK MENGADILI PMH OLEH KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT
1118 NISA ARDHIKA PERTIWI,S.H. ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TIMBULNYA SERTIFIKAT TUMPANG TINDIH UNTUK SATU BIDANG TANAH (Studi Kasus Perkara No.30/Pdt.G/2002/PN/Jak.Sel
1119 NORA MEIYENSI,S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG JAMBI
1120 NUR AZIZ HAKIM,S.H. implementasi prinsip syariah dalam akad al-murabahah di pt.bank syariah mandiri ditinjau dari hukum perdata
1121 NURDIN YUNIAR WIDIYANTO,S.H. EKSES PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO.65 TAHUN 2006 DI KABUPATEN BREBES
1122 NURFITRIAWATI,S.H. pelaksanaan perkawinan campuran antar warga negara indonesia dengan warga negara malaysia di pontianak
1123 NYOMAN ROY MAHENDRA PUTRA,S.H. PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DI KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG MENURUT HUKUM ADAT BALI
1124 OKTORIANTI,S.H. kedudukan janda dalam sistem pewarisan menurut hukum adat sentani di distrik (kecamatan abepura kota jayapura propinsi papua)
1125 PATLY PARAKKASI,S.H. kajian yuridis pengesahan perkawinan di pengadilan agama di jember kasus putusan 06/pdt.p/2008/pajr
1126 PETRUS DIBYO YUWONO,S.H. penetapan pengadilan dalam proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah warisan (studi kasus penetapan nomor 729/pdt.P/2005/pn sby oleh pengadilan negeri surabay
1127 PITRI WIDAYATI,S.H. ASPEK PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ( SUATU STUDI KASUS DI PERKEBUNAN KARET PT. SECANG SUKOSEWU KEDIRI)
1128 PRAYOTO,S.H. ASPEK HUKUM TERHADAP KLAUSAL KUASA MUTLAK DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH
1129 PUTRA EKA ADHI MARINE,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI ATAS BENDA GADAI MILIK PIHAK KE III (TIGA) DI PERUM PEGADAIAN KOTA MALANG
1130 PUTRO NEGORO REKTHO SETHO,S.H. KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP WARISAN ORANG TUA MENURUT KEWARISAN ISLAM
1131 R ADJ DYAH SULISTYONINGTYAS K.,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH DALAM PERJANJIAN WARALABA (DALAM KAJIAN KONTRAK BISNIS WARALABA LOKAL "EDOLA BURGER" DI BATAM)
1132 R HADJAR HANDOKODJATI,S.H. legalitas pencatatan perkawinan dalam sistem administrasi kependudukan bagi penganu aliran kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa di kota semarang
1133 RAHMANI FITRIA E Y. S.H. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TAHAP I-III DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)
1134 RATIH AREMA RAGANATA,S.H. PEROLEHAN HAK GUNA USAHA TANAH PERKEBUNAN BAGI PERUSAHAAN SWASTA (Studi Perkebunan Sawit PT. Aburahmi Desa Air Itam Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)
1135 RATIH KUSUMA WARDHANI,S.H. tinjaun yuridis persetujuan tindakan medis (informed consent) di rsup dokter karyadi semarang
1136 RATNA ENDRA WIJAYANTI,S.H. upaya hukum pt bpr kedung arta cabang semarang untuk mnejaga nilai objek hak tanggungan
1137 RIA KUSUMAWARDHANI,S.H. kewenangan pengadilan agama atas gugatan perceraian yang diajukan oleh suami yang tidak beragama islam lagi
1138 RIFKI MURIYANTO,S.H. pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik dikecamatan pauh kota padang
1139 RIZAL,S.H. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA PADANG
1140 RUSDIYONO,S.H. PERKEMBANGAN PENGATURAN PENDIRIAN KOPERASI DI INDONESIA
1141 RUSFAN,S.H. KEWENANGAN DAN TANGUNGJAWB NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERSERO TERBATAS BADAN HUKUM MELALUI SISMINBAKUM SETELAH BERLAKUNY WRI NO.40 TAHUN2007. TENTANG PERSEROAN TERBATAS
1142 SANDRA DEVY,S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PESAWAT TERBANG PADA PT.BANK CIMB NIAGA TBK. JAKARTA
1143 SARTIKA DEWI,S.H. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK TOBAK DI KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1144 SETIADI,S.H. PENGARUH UPAH DAN JAMINAN SOSIAL TEHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI PT.SEMARANG MAKMUR. SEMARANG
1145 SISCHA RAHAYU,S.H. peranan mamak kepala waris dalam peralihan hak atas tanah di kecamatan rintau buo kabupaten tanah datar sumatera barat
1146 SOFYAN HADI,S.H. STATUS HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN SEBELUM JANGKA WAKTU BERLAKUNYA BERAKHIR PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi kasus di kantor Notaris Muhammad Chotib, SH di Jakarta)
1147 SONY DARSANTO,S.H. tinjauan yuridis pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sebagai obyek jual beli akta ppt (studi kasus putusan no.54/pdt/g/1999/pnpt di pengadilan negeri pati)
1148 SRI WINARTI sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan no.199/pdt.g/2005/pn.smg)
1149 SUBIYANTO ASPEK PERIKATAN DALAM USAHA PENGGILINGAN PADI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI KABUPATEN KEDIRI
1150 SUCIPTO hak waris bagi hasil perkawinan campuran yang mempunyai status kewarganegaraan ganda
1151 SUDARMAWAN pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya undang-undang 1 tahun 1974 (studi di kecamatan dompu kab.dompu NTB)
1152 SUGENG NUGROHO analisis yuridis eksekusi hak tanggungan di pengadilan negeri semarang
1153 SULISTIYONO PELAKSANAAN SANGSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG
1154 SUMARYONO, SH JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (Analisis Kasus Perkara No.220/Pdt.G/2006?PN.Bks)
1155 SUPARLAN,SH PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BPR MULTI PARAMINDO ABADI DI KOTA TANERANG
1156 SUSANTO,SH ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KEWENANGAN NOTARIS DALAM PRAKTEK PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DI KABUPATEN TEGAL DI TINJAU DARI UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
1157 SUSIYANI, SH PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. TRISAGA RAYA MAKMUR DENGAN PT. DIPERTAMINA DI KEDIRI
1158 SYAHRIL, SH PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT RESTRUKTURISASI DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CREDIT RECOVERY GROUP JAKARTA CREDIT RECOVERY IV THAMRIN.
1159 TIANCA RENIETA, SH TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROGRAM BAYI TABUNG DALAM HAL MEWARIS MENURUT HUKUM PERDATA.
1160 TIAS VIDAWATI, SH PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI KASUS PADA SUKU DAYAK TOBAK DESA TABANG BENUA KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU KALIMANTAN BARAT)
1161 TIGOR ANGGKUP HAMONGAN SIRAIT, SH deposito berjangka sebagai jaminan kredit pada bank danamon indonesia tbk cabang pemuda semarang
1162 TIKA FARIDA, SH PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN PASAL 77 AYAT 1 UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KAITANNYA DENGAN OTENTITAS AKTA NOTARIS
1163 TUTWURI HANDAYANI, SH pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara perdata di inodonsia
1164 TUTY CLARA ASSAF, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON INVESTOR DN EMITN DLAM RANGKA GO PUBLIC
1165 TYAS PANGESTI, SH PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/Pdt.G/1996 PN.PT)
1166 ULUNG YHOHASTA, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA SERIKAT KERYAWAN DENGAN MANAGEMEN PERUSAHAAN PT.TELKOM Tbk DEVISI REGIONAL IV SEMARANG
1167 UMAYA, SH eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan sepeda motor pt. federal international finance cabang bima
1168 UPE TAUFANI MOKOAGOW, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM HAL ADANYA DUGAAN PELANGGARAN JABATAN DI JAKARTA SELATAN
1169 URAY YANICE NEYSA SUGIAT,S.H. PROBLEMATIKA HUKUM KEPAILITAN BUMN (Analis kasus Putusan Pengadilan Niaga No.24/Pailit/1998/Niaga/Jakarta Pusat)
1170 WAGIYANTO, SH PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BPR SAHABAT TATA ADIWERNA KAB. TEGAL
1171 WAHYU ISWARI, SH tinjauan pasal 55 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pelaksanaan pendaftaraan tanah berdasarkan putusan pengadilan di wilayah kabupaten kendal
1172 WANTI YULIANTI, SH PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHANATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN NETRIBUSI DAERAH
1173 WIDYA SOFYANTO, SH PENYELESAIAN KLAIM ASURANSIO KESEHATAN DI PT. ASKES (PERSERO) CABANG UTAMA SEMARANG
1174 WORO WIRYANINGTYAS ASIH, SH PELAKSANAAN PEMUNGKUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PEMALANG
1175 YUDI SARWONO,SH REKAPITULASI PT.PERBANKAN (STUDIKASUS PADA PT.BANK JATENG)
1176 YULI SARASWATI, SH upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dijaminkan dengan hak tanggungan di pt bank eksekutif internasional jakarta
1177 YULIES TIENA MATRIANI, SH tinjauan yuridis terhadap pengangkatan anak antar warga negara indonesia dan akibat hukumnya di kota semarang
1178 YUNIA SURYANINGTYAS, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PENERIMA FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN JAWA TENGAH CABANG KUDUS
1179 YUNIANTO SUKOREDJO, SH PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Semarang)
1180 YUNIANTORO, SH DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT.BPR MANDIRI DHANA SEJAHTERA CABANG MADIUN
1181 ARDANI, SH ANALISYS YURIDIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BELUM BERSERTIPIKAT APABILA PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA (Studi di Kantor Pertanahan Kota Bekasi)
1182 ARIANDI, SH KEDUDUKAN PARA KREDITOR PADA KEPAILITAN (Studi pada Kasus pailit PT WORLDPRINT PAPARPACKINDO)
1183 ABDI DARWIS, SH HAK KONCUMEN UNTUK MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DALAM INDUSTRI PERUMAHAN DI KOTA TANGERANG
1184 H.ADE ARDIANSYAH, SH ASPEK HUKUM PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
1185 ADESIA ADILMAN, SH PERLINDUNGAN HUKUM HAKI DALAM PERJANJIAN WARALABA
1186 ADI NOVERDI, SH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDASAM PACU BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDIN (SMB) ii PALEMBANG
1187 ADITYO DISTRIN WIBOWO, SH ANALISIS YURIDIS TERHADAPA TERBITNYA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DIKANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TUMUR (Studi Kasus putusan PN Tata Usaha Negara Jakarta NO.51/B/2004/PT.TUN.JKT/2003/PTUN-JKT)
1188 AGUNG RAHARJO, SH PENDAFTARAN KONVERSI TANAH HAK MILIK ADAT OLEH AHLI WARIS (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)
1189 AGNES WIDYA YUDYASTANTI, SH PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN MELALUI LELAN GDAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI LELANG DI KABUPATEN BANJARNEGARA
1190 AJENG RATNA NILAM SARI, SH AKIBAT HUKUM "JUAL BELI" TANAH BENGKOK (Studi Kasus di Desa Gedawang Kec.Banyumanik, Kota Semarang)
1191 AKMELEN ZULDA PUTRA, SH AKIBAT HUKUM DARI PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA PPAT
1192 ALBERT RICHI ARUAN, SH KEDUDUKAN NEGARA ATAS UTANG PAJAK PT ARTIKA OPTIMA INTI DALAM KASUS KEPAILITAN
1193 ALEXANDER GEORGE DENNY M, SH PERGESERAN NILAI FUNGSI PEMANFAATAN WAKAF DALAM MASYARAKAT DARI FUNGSI SOSIAL MENJADI FUNGSI EKONOMIS DI KOTA JAKARTA (SATUAN KAJIAN WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM)
1194 AMIN HANDOKO, SH PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
1195 ANA WIDANARTI, SH PEROLEHAN TANAH TITISARA UNTUK PENYEDIAAN KAVLING SIAP BANGUN MELALUI TUKAR GULING DI DESA JUNGJANG WETAN KECAMATAN ARJA WINANGUN KABUPATEN CIREBON
1196 ANDHY LESMANA, SH PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN AKTA NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH APDA PERBANKAN SYARIAH KHUSUSNYA DI BANK DANAMON SYARIAH
1197 ANDI MUTTAQIN, SH TINJAUAN YURIDIS PERNGUASAN WARGA ATAS TANAH BEKAS RECHT VAN OPSTAL (RVO) DENGAN BERLAKUNYA UU POKOK AGRARIA (Studi kasus tanah bekas RECHT VAN OPSTAL (RVO) nomor 222 di kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
1198 ANDI YUSUF KADIR, SH IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN BERKONTRAK DALAM UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN(Studi Kasus atas PErkara Perdata No.42/PDT.G/2003/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
1199 ANDREANTO MAHARDHIKA SAPUTRO, SH PENERAPAN KLAUSULA EKSNORANSI DALAM PERJANJIAN BAKU JUAL PERUMAHAN DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI
1200 ANGGIA CITRANINGTYAS, SH PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR PADA ADIRA FINANCE CABANG SEMARANG
1201 ANGGUN NURDIANI, SH ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan MA RI No. 010/K/N/HAKI/2003)
1202 ANNISA RIZKI SAKIH, SH GANTI RUGI TANAH PANTAI DAN PERAIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pengadaan Tanah Di Tanjung Penggaru Desa Pangke Kecamatan Merai Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau)
1203 ARIAWAN SUKARNO ADI, SH AKIBAT HUKUM JIKA PEMBERI GADAI (PEMILIK POLIS ASURANSI) MENINGGAL DUNIA DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS) DI PT ASURANSI JIWASRAYA CABANG SEMARANG
1204 ARINTA PUJIARDI, SH PELAKSANAAN AKUISISI PERUSAHAAN TERBUKA PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA TBL OLEH PT SALIM IVOMAS PRATAMA
1205 ARTATI YUDHIWATI, SH PENGAMBILAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHHK)
1206 ARUM PUSPITASARI, SH PERANAN NOTARIS DI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DIAKUI MENURUT KUH PERDATA
1207 ASEP HERYANTO, SH TINJAUAN YURIDIS ATAS EKSEKUSI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT CLIPAN FINANCE INDONESIA CABANG BEKASI
1208 ASTRI PRIMADIASTI ANDINI, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI TERHADAP BENDA GADAI HASIL CURIAN PADA PERUM PEGADAIAN CABANG JAYAPURA
1209 ATHIKA FATMAWATI, SH PERDAMAIAN SETELAH ADANYA PUTUSAN PAILIT MAHKAMAH AGUNG
1210 AYU DYAH UTAMI PUTRI, SH TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (Studi pada Apartemen Ballagio The Residence Mega Kuningan)
1211 AYUB FIRSTNANDA UNTORO, SH TINJAUAN KRITIS TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM DI KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
1212 BACHTIAR, SH PENERBIT SERTIPIKAT PENGGANTI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
1213 BAMBANG GUNADI, SH PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NARATAMA BERSADA CABANG CIKUPA KABUPATEN TANGERANG
1214 BAYU YHUWANA, SH KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNGAN YANG MENJADI OBJEK HAK TANGGUNGAN (Studi pada PT.Bank Jawa Tengah cabang Utama Semarang)
1215 BELINDA SEPTIANI, SH TINJAUAN YURIDIS TERHADAPA PROSES ALIH DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN (Studi Kasus pada Bank Tabungan Negara cabang Palembang)
1216 BENNY PAMUJIHARTO, SH EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
1217 BHINNEKA WAHYUDI PALITO S, SH ROYA PARTIAL TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KONSTRUKSI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG SEMARANG
1218 BONA PANDAPOTAN TAMBUNAN, SH Legalitas Perjanjian Garansi Toko Terhadap Garansi Produk Untuk Barang Elektronik
1219 CHRISTINA DWI UTAMI, SH PELAKSANAAN AKUISISI PT.BANK UIB OLEH PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.
1220 CHRISTINA ETIKA SANTI DEWI, SH JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK BENDA INVENTORY PADA PERJANJIAN KREDIT DI PT.BANK CIMB NIAGA TBK CABANG SEMARANG
1221 CINTYA RACHMAN, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG JANGKA WAKTUNYA AKAN BERAKHIR DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG WONOGIRI
1222 DEDIH AHMAD BASHORI, SH PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BOGOR
1223 DEDI SUPRIATNO, SH PRAKTEK PEMBUATAN AKTA OLEH CAMAT DALAM KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA SELAKU PPAT SEMENTARA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KALIMANTAN BARAT
1224 DIANITHA, SH Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Perorangan Dalam Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada Pt.Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Makmur Semarang)
1225 DEFTO YUZASTRA, SH PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG
1226 DENHI ARIEF JANUARIANTO, SH PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH OLEH PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KARENA LELANG DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
1227 DENI KRISTIAN, SH PERLINDUNGAN HAK SEKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK KHUSUSNYA LAGU BATAK TOBA
1228 DENY CATUR PURNAYUDHA, SH PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN DI KECAMATAN SIDOMUKTI SALATIGA
1229 DESAK GEDE SRI SUPARTINI, SH SUDDHI WADANI SEBAGAI SYARAT DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ADAT BALI ( Studi Kasus Perkawinan antara umat Hindu dengan umat non Hindu di Desa Sumberkima Kecamatan gerokgak Kabupaten Buleleng)
1230 DEWI FARADITHA, SH PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH PERLAKUANNYA PP NO.54 TH 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK (Studi di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor)
1231 DIAH AYUNINGTYAS PUTRI S D, SH KEKUATAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN WAKAF ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN (STUDI PADA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)
1232 DIAH AYU SETIOWATI, SH PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BANK SUMSEL CABANG BATURAJA
1233 DIAN ANDIANI, SH PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNGAN MENJADI HAK PENGELOLAAN DALAM KAITANNYA DENGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
1234 DIAH ARDIAN NURROHMI, SH TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali NO.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)
1235 DIAN NOVITA, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PEMBATALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNGAN MELALUI PERANTARA ( Analisis Putusan PN No.233/Pdt.G/2001/PN PST dan Putusan PT No.117/PDT/2002/PT.DKI)
1236 Dida Hariasa, SH ANALISIS YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIDAKWA MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK (Studi Kasus Perkara No.880/PDT.B/2006/PN.JKT.PST)
1237 DIDIK HIJRIANTO, SH PELAKSANAAN AKAD IJARAH MUNTAHIYYAH BITTAMLIK PADA BANK MUAMALAT CABANG MATARAM
1238 DINA ARDIANA, SH KEPEMILIKAN TANAH RUMAH OLEH WARGA NEGARA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN PP NOMOR 41 TAHUN 1996 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING
1239 DONNA IRENE SIMAMORA, SH TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA SUTA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Putusan Nomor 69/Pdt.G/2006/PA.DpK)
1240 DORA SITKA, SH PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK LAMPUNG CABANG KALIANDA
1241 DWI AYU RAHMADHANI, SH PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH YANG MENJADI OBJEK HAK TANGGUNGAN DIATAS ADA BANGUNAN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI PT BANK X DI SEMARANG)
1242 DWI SUWARTO, SH PERANAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN CARA JUAL BELI
1243 Dyah Sari Marheny, SH Implementasi Hukum Agunan Dalam Akad Musyawarah Pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang
1244 EDWAR, SH PERGESERAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP ANAK KEMENAKAN PADA MASYARAKAT PERANTAUAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU KOTA JAMBI
1245 ELYVIANA, SH HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA LEASING (Studi Kasus CV KARYA REJEKI MOTOR di Kota Semarang)
1246 EGA KUS YHUDA ISRAJ, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 001/002/PUU-II/2005
1247 EKA SARI SULISTYOWATI, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT PATTINDO MALANG DI PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN DAN JARINGAN KOTA MADIUN
1248 EKA VERAWATY, SH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR
1249 EKA WIDIASMARA, SH KEDUDUKAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DIBAWAH TANGAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAN BERLAKU DI INDONESIA
1250 ELDO DEZSFRIYANTO, SH PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LAYANG (FLY OVER) SIMPANG POLDA KOTA PALEMBANG
1251 ELI HARTATI, SH AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/2002/PN.JKT PST)
1252 ELIS SETYAWATI, SH PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT HONORIS OLEH PT.SCIC MENJADI RUMAH SAKIT MAYAPADA
1253 ENDANG PURWATI, SH PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG BERAKHIRJANGKA WAKTUNYA DI PT BANK DANAMON INDONESIA CABANG MATARAMAN JAKARTA
1254 ENDI BUDIAWAN, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN SEKURITAS DALAM TRANSAKSI ATAS FASILITAS MARGIN TRADING
1255 ENIKA KARTIKA, SH PENYELESAIAN SENGKETA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN (Studi Kasus di Kampung Clolo, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Semarang)
1256 ENIS NURWATI, SH TINJAUAN HUKUM SERTIPIKAT GANDA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN SUKORAHJO (Studi Kasus Putusan PTUN Semarang No.32/G/TUN/2003/PTUN SMG)
1257 ERIESTA MAULIANA, SH EKSISTENSI PENDAFTARAN CIPTAAN DITINJAU DARI UU NO.19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.2/HAKI/2007 PN NIAGA SEMARANG)
1258 ERLINA HARYATI, SH PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DALAM AKTA NOTARIS
1259 ERLINE SANDRA KRISTANTI, SH STATUS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KONGHUCU MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
1260 ERNA RISTIANI, SH PERANAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS
1261 ERNA TULUS SETYOWATI, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SATU RUMAH SUSUN YANG DIBANGUN DIATAS TANAH HGB (Studi di Apartemen Solo Paragon Kota Surakata)
1262 ESTI ROPIKHIN, SH PENERAPAN ASA KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN OUTSOURCING DAN PERJANJIAN KERJA WATI TERTENTU
1263 ETI KURNIASIH, SH PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI BALAI PENELITIAN TERNAK (BPT)KOTA BOGOR)
1264 EVA ROSDIANA, SH ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK CIMB NIAGA Tbk KANTOR CABANG CILEGON
1265 EVIE MURNIATY, SH TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK
1266 EVILINA YANTI, SH GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI WILAYAH NAGARI LUBUK KILANGAN KOTA PADANG SETELAH DIUNDANGKAN UU NO 56/PRP/1960
1267 FARIDAH, SH PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKAT MELALUI PRONA GUNA MENSUKSESKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI JAKARTA PUSAT
1268 FEBRY ANTONO BUDI WIDAYAT, SH TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN ATAS PERBEDAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO 152/PDT.G/1994/PA.SKA DAN PENGADILAN NO 48/PDT.G/2002/PN SKA)
1269 FIKKY HARFIYANDI, SH PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI BUMN KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI PROGRAM MITRA BINAAN USAHA (Studi Kasus PT.Telekomunikasi Tbk.CD Sub Area Semarang)
1270 FILMAN ARDIANSYAH, SH TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET ATAS PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) YANG DIGUNAKAN
1271 FIRMAN GUSRI, SH TANGGUNG JAWAB SEKUTU COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP DALAM KEPAILITAN (Studi kasus pailitnya sekutu CV MANICK di Jepara)
1272 Firman Yulianto, SH Kajian Syarat Jaminan Dalam Sistem Pembiayaan Mudharabah Kaitannya dengan Pelaksanaan UU No.21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah
1273 FITRIA SRIYANI, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH BEKAS KONFLIK SUKU DAYAK DAN MADURA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT
1274 G AGUS PERMANA PUTRA, SH WNPRESTASIDALAM PENGGUNAAN NOVAINEE PADA PERJANJIAN YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN TANAH DI BALI
1275 GALIH BUDI PRASTAWATI, SH PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA PT. MARTINA BERTO DENGAN PRIMA RADIONET
1276 GAMAWATI SITA PROBOSIWI, SH TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PRESEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT LARASINDO JAYA AGRITAMA)
1277 GUSTI AYU WIDYA LESTARI Y, SH AKIBAT HUKUM AKTA TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI KAITKAN DENGAN KETENTUAN PENDAFTARAN TANAH
1278 HAMBALI, SH PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DI BANK DKI CABANG KEBAYORAN BARU
1279 HARMON, SH PENDAFTARAN PEMINDAHA HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA PPAT YANG DIBUAT SEBELUM BERLAKUNYA PP NO.24 TH 1997 DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
1280 HARYATI, SH AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
1281 HERWANDI, SH PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA
1282 H ABDULLAH WASIAN, SH AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ISTERI, ANAK DAN HARTA KEKAYAAN (Tinjauan Hukum Islam dalam UU Perkawinan)
1283 HASTUTI MARTHA SITANNGGANG, SH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH YANG DI BEBANI HAK TANGGUNGAN OLEH PEMBERI HAK TANGGUNGAN DI JUAL PADA PIHAK KETIGA (Studi Kasus pada Koperasi Binangung Mulia di Semarang)
1284 HELENA PUSPITA, SH PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN YANG JANGKA WAKTUNYA BERAKHIR DI PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, KANTOR WILAYAH IX JAKARTA
1285 HENDRA HALIM, SH PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG OBJEK HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA
1286 HENY JUNAIDI, SH EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SECARA DIBAWAH TANGAN DENGAN OBJEK HAK ATAS TANAH MILIK PIHAK KE TIGA PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG TANGERANG
1287 HERTINA ROSITAWATI, SH TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus PT Larasindo Jaya Agritama)
1288 HILDA FASUNDARA, SH AKIBAT HUKUM TERHADAP KELALAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HGB (STUDI KASUS PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HGB YANG DIKUASAI ORANG TANPA SEIJIN PEMEGANG HAK DI KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT)
1289 HILYATUS SAADAH, SH PENGGANTIAN KEDUDUKAN AHLI WARIS (PLAATSVERUULLING) PADA MASYARAKAT PESANTREN (Studi di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)
1290 HIMAWAN WIRA KUSUMA, SH MANFAAT AKTA NOTARIIL DALAM JUAL BELI RUMAH BONGKAR PASANG (Knock down house) STUDY KASUS DI DESA TANJUNG BATU SEBERANG OGAN ILIR SUMATERA SELATAN
1291 I MADE BUDI PRIYATNADI, SH KETAATAN MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT
1292 IRWANDI, SH PERSEGERAN HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KECAMATAN BANU HAMPU KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT
1293 IDA MADE WIDYANTHA, SH KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI SETELAH ORANG TUA BIOLOGISNYA KAWIN SAH
1294 IDRIANSYAH RIZAL, SH PENGARUH PERNIKAHAN DINI DENGAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN)
1295 IEN ZAENAB HERU P, SH PERAN NOTARIS SELAKU PPAT DALAM PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT PADA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH (BPHTB) BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DI BUATNYA DI WILAYAH JAKARTA BARAT
1296 IKA DAMAYANTI, SH PROBLEMATIKA EKSEKUSI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINA FIDUSIA APABILA DEBITOR WANPRESTASI (Studi Kasus pada PT Mitsui Leasing Capital INdonesia)
1297 IKA WIDYANINGRUM, SH PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DI DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI
1298 IMA ERLIE YUANA, SH TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UU NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
1299 IMA OKTARINA, SH KAJIAN TENTANG KERJASAMA PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) DALAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL
1300 IMAM BUDIMAN, SH WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT PROF DR TABRANI DI KOTA PEKANBARU
1301 IMELDA LINCE, SH TINJAUAN ATAS AKTA NOTARIS YANG WAKTU PENANDATANGANANNYA TIDAK DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN OLEH PARA PENGHADAP
1302 IMIL FITRA, SH ASPEK YURIDIS DALAM PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Studi Di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Harmony Jakarta)
1303 INDAH ANTARI MURTI, SH PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA DI PT.BANK DANAMON (PERSERO) tbk UNIT DSP PRACIMAN WONOGIRI
1304 INDRA AFANDI, SH PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH KARENA JUAL BELI SESUDAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)
1305 INDRA ARDIANSYAH, SH AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR
1306 Indradjaja, SH, SPN Arti Penting Posisi Legal Dalam Komite Kredit Guna Mencagah Timbulnya Kredit Bermasalah Di BPR Jateng Semarang
1307 INDRI YUNITA ASIH, SH PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIGADAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA
1308 INDRIYANI WIDYASTUTI, SH NOVASI SUBYEKTIF PASIF KARENA MENINGGALNYA DEBITUR PADA PT.BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG PEMUDA SEMARANG
1309 INTAN TRI NIRMALA SARI, SH TELAAH YURIDIS PEMBUATAN BLOG NOTARIS DI INTERNET
1310 ISKANDAR BACTIAR, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SETELAH BERLAKUNYA UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.
1311 IVO DONNA YUSVITA, SH PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM DEBITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN PT FISKAT AGUNG TBK
1312 JAMILAH, SH TANGGUNG JAWAB PEMENANG LELANG TERHADAP BARANG DITOLAK
1313 JARMIAH, SH PENYALAHGUNAAN PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI OLEH PEMILIK TANAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
1314 JOHNSONS ANTHONY TANTHIO, SH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) PEMASARAN PROPERTY ANTARA PT RWP DENGAN PT RGP
1315 JUMIN, SH PERLAIHAN PENGUASAAN TANAH NEGARA SECARA DIBAWAH TANGAN DAN PROSES PEROLEHAN HAKNYA DIKANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA
1316 JEANNE YAQUALINE TANI, SH PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PRODUK FASHION (Studi Kasus merek INAV BY INTAN AVANTIE di kota Semarang)
1317 JIIY JIRONAH MUAYYANAH, SH TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
1318 JOYCE MARGARETH WURANGIAN, SH KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
1319 JOKO PURNOMO, SH WASIAT WAJIBAH SEBAGAI LEMBAGA HUKUM UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT (PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG WASIAT MESIR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)
1320 JOSEPH CHRISTIANTO, SH MEKANISME PERALIHAN KREDIT (TAKE OVER) PADA PT.BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK MAYAPADA MITRA USAHA UNIT GEMOLONG
1321 JULHAMDANI HASIBUAN, SH PELAKSANAAN SISTEM MUDHARABAH SEBAGAI BENTUK PRINSIP PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM
1322 KADARISMANTO, SH PALAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH-TANAH WAKAF DI KELURAHAN KUDU KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG
1323 KUNCORO EDI, SH PERALIHAN TANAH BENGKOK DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Putusan PN Boyolali Nomor 51/Pdt.G/1999/PN.BI)
1324 LAILA SAIDAH, SH PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK (Studi Cipta Lagu Laksamana Raja Dilaut)
1325 LALU DAUD NURJADI, SH PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN SECARA BERTAHAP DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN SULIN BATOJAI PENUNJANG SARANA BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK BARU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUS TENGGARA BARAT
1326 LIA CATUR MULIASTUTI, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET
1327 LINA HERLINA, SH IMPLEMENTASI PRINSIP CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
1328 LINDA EVIYANTI, SH TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENGIKATAN JUAL BELI TAMAJ DI KABUPATEN TANGERANG SELATAN
1329 LINDA LAMORA,S.H AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PARA SEKUTU COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)
1330 LISTYO BUDI SANTOSO,S.H KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006)
1331 LIZ AMBARSARI AMIR,S.H. PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG DI MOHONKAN PENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUN MENJADI HAK MILIK DI BANK BUKOPIN CABANG MT HARYONO JAKARTA SELATAN
1332 LIZA ROHANA YULIDA,S.H TINJAUAN TENTANG PERALIHAN BENTUK HUKUM PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH MENURUT UU NO 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN
1333 LYNA TRI ASTUTI,S.H RAGAM PELANGGARAN SOFTWARE ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (Studi Kasus di POLPDA JATENG)
1334 MUDRIKAH,S.H. PERAN CAMAT SEBAGAI PPAT DALAM PENETAPAN NPOP BOHTB BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
1335 MUNTINAH,S.H. ASPEK HUKUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MELALUI TELEKONFERENSI
1336 MUNZAROH,S.H. PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI DIRAHASIAKAN MENURUT HUKUM ISLAM
1337 M ILHAM HABIBIE,S.H. ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
1338 MAHARDHIRA SETYAWARDHANA,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
1339 MATNURI,S.H. ANALISIS PENGEMBALIAN TANAH OKUPASI TNI AD KEPADA MASYARAKAT DI SURAKARTA
1340 MAULANA RAKHMAN ITSNAIN,S.H. WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENGAWAS TERHADAP NOTARIS YANG MENGHADAPI PERKARA PIDANA DAN PERDATA
1341 MERRY YUSNITA,S.H. TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA-AKTA YANG DIBUATNYA JIKA TERJADI SENGKETA
1342 MERYANTHY SIMANJUNTAK,S.H. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI PT BANK MANDIRI CABANG UTAMA PONTIANAK
1343 MIRWAN SYARIEF BAWAZIER,S.H. AKIBAT HUKUM JIKA DEBITOR WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT FIF DI KOTA PEKALONGAN
1344 Mohamad Syaiful Azhar, S.H. PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1345 MOHAMMAD TOYIB,S.H. ASPEK HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI DALAM SISTIM MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DI PT CENTRANUSA INSAN CEMERLANG
1346 MOHD GHAZALI RAIS,S.H. KEDUDUKAN NOTARIS SELAMA MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
1347 MONTI EFRIZAL, SH PENYELESAIAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BHAKTI FINANCE BANDAR LAMPUNG
1348 MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA,S.H. KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan MA No.020/K/N/2001 dalam perkara kepailitan antara Heri Susanto melawan Bank Shinta)
1349 MUHAMMAD DWI KUNCORO HADI,S.H. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT SAHNYA PERJANJIAN HIBAH (SUATU STUDI TERHADAP PERJANJIAN HIBAH MELALUI AKTA NOTARIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEGAL NO 259/PDT.G/1998/PA.TG)
1350 Muhammad Hafid,S.H., SPn Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Unit Devisi Syariah Cabang Semarang
1351 MUHAMMAD RAHMAT,S.H. PERAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH
1352 MUHAMMAD WAHID,S.H. AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK MEGA SYARIAH INDONESIA
1353 MUSRI EFENDI,S.H. KEKUASAAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
1354 NGADINO,S.H. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA DI CABANG TANGERANG
1355 Nurhasanah, SH Tinjauan Yuridis terhadap Surat Ijin Pemakaian Tanah Surat Tanah Hijau di Kota Surabaya
1356 NURHAYATI,S.H. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN DI SEMARANG (Studi Kasus pada PT ASKES (PERSERO) Cabang Semarang)
1357 NURJANAH,S.H. KEDUDUKAN KUASA MUTLAK SETELAH BERLAKUNYA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO.14 TAHUN 1982 DALAM PRAKTEK
1358 NANANG BUDI HARYANTO,S.H. STATUS DAN FUNGSI EKS TANAH BENGKOK SEKRETARIS DESA SETELAH MUNCULNYA PP NOMOR 72 TAHUN 2005 DI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
1359 NANIK RAHAYU,S.H. EKSITENSI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT GANGGUAN PADA SISMINBAKUM
1360 NAUVAL IRFANI,S.H. EKSEKUSI OBJEK GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH KUDUS
1361 NELMA YENNI,S.H. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN PALMERAH JAKARTA BARAT
1362 NINA SURYA FITRI,S.H. IMPLEMENTASI UU NO.2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU
1363 NOVI HERAWATI,S.H. PERNYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD BPR BKK) SEMARANG TENGAH
1364 NOVILIANA RATNA KUSUMAWATI,S.H. UPAYA PENENTUAN STATUS HAK PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PT KERETA API OLEH MASYARAKAT (studi kasus di kabupaten Demak)
1365 NUGROHO ADI WICAKSONO,S.H. PENYELESAIAN SENGKETA MAGERSARI DIATAS TANAH HAK MILIK NO 16131 KELURAHAN GANDEKAN KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
1366 NUNUNG NURHAYATI,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di wilayah Jakarta Pusat)
1367 NUR HAYATUN NUFUS,S.H. PROSES PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSETIPIKAT (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Bekasi Kota)
1368 NURJANAH SABNGATIN,S.H. PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATA TANAH DENGAN BUKTI SURAT JUAL BELI DIBAWAH TANGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN
1369 PURWANTO,S.H. AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK (Studi kasus di kantor Pertanahan kabupaten Tangerang)
1370 PASNELYZA KARANI,S.H. TINJAUAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KUH PERDATA
1371 PUJI MULYONO,S.H. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT TERHADAP KREDIT BERMASALAH DI PT KEMBAN DELAPAN DELAPAN SEMARANG
1372 PUSPITA SARI MUMPUNI,S.H. IMPLEMENTASI KONTRAK KERJA (CONFIDENTILAY AGREEMENT) DALAM MELINDUNGI RAHASIA DAGANG USAHA KECIL MENENGAH (UKM) STUDI DI KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
1373 RINAWATI,S.H. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PROGRAM KEMITRAAN PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SLEMAN YOGYAKARTA
1374 ROSNIAH HP,S.H. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT PENYERAHAN SEBAGAI BENTUK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PALU PROPINSI SULAWESI TENGAH
1375 RAMADHAN WIRA KUSUMA,S.H. PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR)
1376 RANI PRAWESTI,S.H. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS
1377 RATIH TRIJAYANTI,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA MANAKALA ADA SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.72/Pdt.G/PN Pontianak)
1378 RATNA PUTRI INDRASARI M,S.H. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT TANAH TORAJA
1379 RATNA SARI DEWI,S.H. KEDUDUKAN NOTARIS TERHADAP KEBENARAN TANDA TANGAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERALIHAN SAHAM
1380 REKKY SAPUTERA,S.H. PERSETIPIKATAN TANAH ENGARA MENJADI TANAH HAK DI KECAMATAN ILIR BARAT KOTA PALEMBANG
1381 RENY CAESARI,S.H. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG OBJEKNYA MILIK PIHAK KETIGA DI PD BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BKK TALANG KABUPATEN TEGAL
1382 REZA FEBRIANTINA,S.H. KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
1383 REZA AKBARSYAH,S.H. KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BERUPA BENDA INVENTORY
1384 RIA DESVIASTANTI,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
1385 RIFKI FIRMANSYAH,S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT ANDALAN FINANCE INDONESIA SEMARANG
1386 RIFSON,S.H. TINJAUAN ATAS AKTA NOTARIS YANG WAKTU PENANDATANGANNYA TIDAK DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN OLEH PARA PENGHADAP
1387 RIMA ANGGRIYANI,S.H. PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
1388 RIMA NURHAYATI,S.H. TINJAUAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG MENYAMPINGKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Kasus Perdata no.305/Pdt.G/2007/PN.Bekasi)
1389 RISKO ELWINDO AL JUFRI,S.H. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT WNI KETURUNAN TONGHOA DI KOTA JAMBI
1390 RITA SARI DEWI,S.H. AKTA PENYERAHAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (Studi kasus PT BANK MEGA, Tbk)
1391 RIYADI FITRA NUGROHO,S.H. KETERKAITAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN DI KOTA SEMARANG
1392 RM LEONARDO CHARLES WAHYU W.,S.H. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAN SEPEDA MOTOR PT ADIRA FINANCE KOTA MAKASAR
1393 Robbyson Halim, S.H. PENGAMBIL ALIHAN HUTANG DEBITUR LAMA OLEH DEBITUR BARU (STUDI KASUS PADA PT USAHA SEJAHTERA DAN PT MAKMUR ABADI)
1394 ROH WIHARJO,S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA KLAMPOK KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES SETELAH BERLAKUNYA UU NO 2 TH 1960
1395 ROMI AFADARMA,S.H. PERANAN KETUA ADAT DAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DARAR PROPINSI SUMATERA BARAT
1396 RONALD RIZAL,S.H. AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DAN PEMBERIAN TANGGAL BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN YANG MELEWATI BATAS WAKTU DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT
1397 SARTONO,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PERUMAHAN MELALUI PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN PADA PT BUKIT SENTUL DIKABUPATEN BOGOR
1398 SIDAH,S.H. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS
1399 SOLEH,S.H. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DENGAN KONTRAK BANGUN SERAH GUNA / BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
1400 SUCIYATI,S.H. PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY DALAM HUBUNGANNYA DENGAN "GOOD CORPORATE COVERNANCE" (STUDI PADA PT.APAC INTI CORPORA)
1401 SUGIARTO,S.H. PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PENGEMBANGAN LANDASAN PACU BANDAR UDARA ACHMAD YANI SEMARANG
1402 SUGIYEM,S.H. PENERAPAN KEDEWASAAN DENGAN KELUARNYA UU NO.30 TAHUN 2004 DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENYAL HAK ATAS TANAH DI SAMARINDA
1403 SUHERI,S.H. PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur Di Kantor PPAT Notaris Kota Tangerang)
1404 SUKARNO,S.H. PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA MENJADI HAK MILIK DI KOTA JAKARTA BARAT
1405 SUTINO,S.H. AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK MILIK OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
1406 SUWATNO,S.H. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL
1407 SWANNY,S.H. PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OBJEK HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PELUNASAN UTANG PADA BANK DI PT BANK UUB BUANA CABANG GREEN GARDEN JAKARTA BARAT
1408 SAHAT SIMANUNGKALIT,S.H. KEDUDUKAN PEMEGANG HAK DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN TATA USAHA NEGARA (TUN)
1409 SANTI RIA SWASTI,S.H. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (Studi Kasus Perjanjian Waralaba Nira Tela Fried Cassava)
1410 SANTI TRIANA,S.H. PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK SERTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)
1411 SARDJANA ORBA M H MANULANG,S.H. TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM PEMULIAAN TANAMAN DIBANDINGKAN DENGAN PATEN SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1412 Sari Anggrelina Boerhan, S.H. Eksistensi Dan Perlindungan Karya Cipta Seni Batik Bersurek Bengkulu
1413 SEPTIA PUTRI RIKO,S.H. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi pada Pembangunan jalan Tol Trans Jawa di kabupaten Tegal)
1414 SHAROM ADIJAYA,S.H. PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN BANGUNAN(Studi Kasus Putusan MA.Nomor: 2019 K/PDT/2004)
1415 SHEILA FELICIA,S.H. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (Analisis Kontrak Bisnis Waralaba Lokal Apotik K-24 Di Semarang)
1416 SHINTAWATY MEIRINDRASARI,S.H. WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI JAKARTA PUSAT
1417 SITI MASLAKHAH,S.H. TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PERSETIPIKATAN TANAH DI WILAYAH KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL
1418 SITI NUR AZIZAH,S.H. AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)
1419 SITI NUR FAJRIYAH,S.H. PENCATATAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BETAWI DI KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI
1420 SONNY DJOKO MARLIJANTO,S.H. KONSIYASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang-Solo di Kabupaten Semarang)
1421 SRI JUNI DHARMAWATI, SH, SPN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN DI KPKNL SEMARANG
1422 SRI PURWANINGSIH,S.H.SPN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
1423 SRI SUKARNAWATI WORABAY,S.H. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN SEBAGAI PENGANGKUT DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR
1424 SRI WIJAYANTI, SH KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH
1425 SRI WIYATI, SH TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASPEK-ASPEK HUKUM PERNJANJIAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG DUREN JAKARTA BARAT
1426 SRIWIJIASTUTI, SH LEMBAGA PKPU SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG BAGI DEBITOR TERHADAP PARA KREDITOR (Studi Kasus pada PT Anugrah Tiara Sejahtera)
1427 SUKITO, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH PERORANGAN YANG TANAHNYA DI PERGUNAKAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN
1428 SYAFAN AKBAR, SH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU CANIAGO DI NAGARI MUARA PANAS KABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT
1429 SYAFARUDIN HARAHAP, SH TINJAUAN YURIDIS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET BTN
1430 TRIWAHYUNI, SH TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JOINT FINANCING ANTARA BANK DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (Studi pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk)
1431 Tera Kumalasari, SH Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Penerima Fidusia pada Pelaksanaan Eksekusi di Bawah Tangan dalam Perjanjian Kredit (PT. Bank Danamon Cabang Purwokerto)
1432 TINI PRIHATINI, SH,SPN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNGAN DI PT.BANK BPD JATENG
1433 TITIK INDARTI, SH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( Studi dalam bidang Pencatatan Sipil di Kota Salatiga)
1434 TRI MULYADI, SH JUAL BELI TANAH HAK ULAYAT DENGAN PELAPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU TOBADJI ENJROS DI KOTA JAYAPURA PAPUA
1435 Triana Wijayanti, SH Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.69/Pdt.G/2007/PN.Smg)
1436 TRI CAHYANI WULANSARI, SH WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PEMERIKSAAN TAHUNAN TERHADAP NOTARIS (STUDI TERHADAP MPD DI KOTA SEMARANG)
1437 TRISNO SUPRIYANTO, SH PANDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI
1438 TUTUT AJI SUSANTI, SH ANALISIS YURIDIS TERHADAP GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DICETAK UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR WILAYAH 12
1439 URAI IMAMUDDIN, SH AKIBAT HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DILAKUKAN SECARA LANGSUNG MELALUI JUAL BELI (Studi Kasus pembelian tanah HM oleh Pemkab sambas untuk pembangunan gedung kantor Pemerintah)
1440 VENI RIHADIANI, SH PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA KOPERASI CIPULIR
1441 VITRI RAHMAWATI, SH PRAKTEK PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KABUPATEN TANGERANG
1442 WAHYU CANDRA ALAM, SH PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIBAWAH SATU HEKTAR DAN PENTETAPAN GAJI KERUGIANNYA (Studi Kasus peleburan jalan Gatotsubroto di kota Tangerang)
1443 WALMAN SIAGIAN, SH PERANAN BALAI LELANG SWASTA TERHADAP PELAKSANAAN LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN
1444 WATHONI FAIZ, SH ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERBITNYA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (Studi Kasus Putusan PN Tata Usaha Negara Jakarta No.5/B/2004/PT.TUN.JKT Junto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.72/G.TUN/2003/PTUN-JKT)
1445 WITA SUMARJONO C SETIAWAN, SH PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE PIZZA HUT
1446 WIWIEN PUSPITASARI, SH TUKAR GULING TANAH DESA DN TANAH BENGKOK UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PLAMONGAN INDAH (Studi Kasus Desa Batursari Mranggen Kabupaten Demak)
1447 YULIYONO, SH PROBLEMATIKA GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK (Studi Kasus gugatan penghapusan pendaftaran merek TOP)
1448 YARDI YAHYA, SH KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA DIBIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
1449 YENEKE FERONIKA KAHIMPONG, SH AKIBAT HUKUM TERHADAP ISTERI DAN ANAK YANG D LAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DCATATKAN MENURUT UU NO.1 TH 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SAMARINDA
1450 YONATHAN CIPUTRA WIDJAJA, SH EKSEKUSI OBJEK JAMINAN TAMBAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
1451 YUDI MARDIANSYAH, SH PEYELESAIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA JUAL BELI TANAH AKIBAT SERTIPIKAT GANDA (Studi Kasus Putusan PN Bekasi No.62/Pdt.G/2003)
1452 YUHELSON, SH TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT (Studi Kasus PT.Dcony Blanket Industry Indonesia)
1453 YULIA RUMANTI, SH PERANAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BOLANG MONGONDOW SULAWESI UTARA
1454 YULITA VENI MOMUAT, SH EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN KEKUATAN EKSEKUTURIAL PADA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN
1455 YUNI PUJI HARYANI, SH KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT (Studi di Kabupaten Wonosobo)
1456 ZAMHIR ADIPRAJA KORONA, SH PENERAPAN PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP PERJANJIAN LISENSI MEREK DI PROPINSI SULAWESI TENGAH
1457 Abdul Fatah, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SEBAGAI AKIBAT BERAKHIRNYA HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN YANG DI AGUNKAN
1458 ACHMAD MAARIF, SH IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
1459 Activia Permata Megasari, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Yang objeknya Tanah Hak Guna Bangunan (Studi Kasus di PT.Bank Tabungan Negara Cabang Tegal)
1460 ADE YULIASIH,SH PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL PASCA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HARAMNYA BUNGA BANK (STUDI PADA BTN SYARIAH CABANG CILEGON BANTEN)
1461 Aden Dahri, S.H. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) NOTARIS DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PEMINDAHAN HAK KARENA JUAL BELI (STUDI DI KABUPATEN BOGOR)
1462 Adhine Lutfhi Maria Ulfa, S.H. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
1463 Adianto Sinaga, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATA LAGU TRADISIONAL BATAK
1464 ADYA LABDO KUMOLO,SH Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan PT BPR Arta Mas Mranggen Demak jika Debitor Wanprestasi
1465 Aghata Riszki Ayu Saputri ,S.H. MEKANISME PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) OLEH BERKAH KARYA BERSAMA (BKB)STUDI PADA SENGKETA SAHAM ANTARA TPI DENGAN BKB)
1466 AGIE ANGGORO,SH TANGGUNGJAWAB CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DI KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT
1467 Agus Hari Suharto, S.H. PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH TEGAL TERHADAP KINERJA NOTARIS DI KABUPATEN TEGAL
1468 AGUS KAMARIADI,SH ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM PERJANJIAN POLA BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU) (STUDI DI SARANA NTB VENTURA)
1469 AHMAD BUDI SANTOSO,SH IMPLIKASI PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DARI STATUS HAK GUNA BANGUNAN YANG BELUM DAN / ATAU TELAH BERAKHIR HAKNYA DIKOTA PEKALONGAN
1470 AJENG HAPSARI,SH Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang
1471 AJI SUSANTO,SH TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DISAHKAN (LEGALISASI)
1472 Alexandra Mira Sukmawati B, SH.M.H TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PROGRAM KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA (KKPA) ANTARA KOPERASI UNIT DESA TUWUH SARI DI KALIMANTAN SELATAN DAN PT SAJANG HEULANG YANG DIBIAYAI OLEH PT BANK NIAGA TBK
1473 ALFIANUS,SH PENYELESAIAN UTANG PIUTAN MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PJPU) STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO 14/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT.PST
1474 ALI MUSJAFAK,SH EKSEKUSI TERHADAP RUMAH TOKO (RUKO) YANG BERADA DIATAS TANAH YAGN DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
1475 Amalia Widiawaty, S.H. Tinjauan Perwakafan Menurut UU No.41 Th.2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Comal Kab. Pemalang)
1476 AMELIA JOCELYN SITUNGKIR,SH KEDUDUKAN GIRIK SEBAGAI PETUNJUK YANG KUAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO 5 TH 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (STUDI DI KELURAHAN BATU AMPAR, KECAMATAN KRAMATJATI, KOTA JAKARTA TIMUR)
1477 ANDI RAHMATIAH, SH TANGGUNGJAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA-AKTA YANG DIBUAT SESUDAH HABIS MASA TUGASNYA
1478 ANDIKA KUSUMA,SH Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Dalam Tindakan Medik Bedah Di RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten
1479 ANGGITA PUTRI HERVIANTI,SH TANGGUNGJAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
1480 Anita Emiasara, S.H. AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN KLAUSA BAKU PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA DIKAITKAN DENGAN UU NO 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PADA PT AIA FINANCIAL CABANG SEMARANG)
1481 Anjar Kristanto, S.H. PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU KERONCONG SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA PELESTARIAN BUDAYA DI INDONESIA (STUDI DI LOKANANTA SURAKARTA)
1482 ANJAR WIBOWO, SH Pendaftaran Tanah Aset Pemda yang Berasal dari Hibah Instansi Pemerintahan di Kota Madiun
1483 ANNELIA ROSITASARI, SH KEDUDUKAN PT SARANA JATENG VENTURA DALAM MENAJEMEN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DI KAWASAN INDUSTRI CANDI SEMARANG
1484 ANTONIUS ROBERTO TERANIAWAN, SH Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dan Penyelesaian Terhadap Kredit Bermasalah di PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali
1485 Aprilen Silawati, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pemberi Hak tanggungan terhadap Penjualan Objek Hak tanggungan Melalui Dibawah tangan (Studi Penelitian Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Cipulir Jakarta Selatan)
1486 Ari Dwi Wicaksono, S.H. PENGALIHAN DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) STUDI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG PALEMBANG
1487 Ari Irmawati, S.H. STUDI PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL YANG BERASAL DARI TANAH HAK PENGELOLAAN DI KOTA SEMARANG
1488 ARI PURWANINGSIH, SH ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN DAN PENGENDALIAN DI KOTA PURWOKERTO
1489 ARI SUSANTO, SH EFEKTIFITAS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN PASAL 6 UU NO 4 TH 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SARANA UTAMA MULTIDANA JAKARTA PUSAT
1490 Ari Wibowo, S.H. TUJAUAN YURIDIS TENTANG AOUTSOURCING PEKERJAAN FRONTLINER PADA PT BANK BRI DI KOTA SEMARANG
1491 Arief Afdal, S.H. AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
1492 ARIF PURWANTO, SH PENYERTIFIKATAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN (STUDI TENTANG KEPATUHAN MASYARAKAT DLAM PELAKSANAA TANAH DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA)
1493 Asrial, S.H. KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR DALAM KEPAILITAN (ANALISA KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.27/PAILIT/2008/NIAGA/JKT.PST)
1494 ASTRID YUSTIANA, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI DI BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG)
1495 Ayu Trinurina, S.H. PELAKSANAAN LELANG ATAS JAMINAN KREDIT MACET OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (STUDI PADA PT BPR RUDO INDOBANK SEMARANG)
1496 Bambang Mujianto, S.H. Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap Eksekusi Obejk Jaminan Fidusia
1497 Bambang Wijanarko, S.H. Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitor Wanprestasi (Suatu Studi di PT. Oto Multiartha Cabang Semarang)
1498 BASTIAN HARIJANTO,SH KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PERPAJAKAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NO PUT 14730/PP/M.IX/99/2008)
1499 Briliana Trisari H, S.H. PERKAWINAN SIRI MENURUT UU NO1 TH 1974 SERTA AKIBAT HUKUMNYA YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN TERSEBUT
1500 BUDI ARIPIN, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KONTRAK KERJA PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL ANTARA KONSULTAN PENGUKURAN DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON DALAM PROYEK AJUDIKASI
1501 BUDI GUMILAR,SH KEKUATAN PEMBUKTIAN AKAD PERJANJIAN MUSYAWARAH YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN UU NO 30 TH 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
1502 Candra Wahyu Nugroho, S.H. Pendaftaran Tanah Sistematik Melalui Land Management And Policy Development Program (LMPDP) di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
1503 Cholifatun Hidayati, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH MEMASUKI MASA PENSIUN DALAM HAL TERDAPAT MASALAH DALAM AKTA YANG DIBUAT
1504 Dahlan Dantje Mokoagow, S.H. Penyelesaian Kredit Macet Pada PT Bank Central Asia Tbk Cabang Manado
1505 DANANG CAHYONO, SH Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Objek Haknya Diblokir Oleh Pihak Ketiga
1506 Dede Yinnia Yasin, S.H. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Waduk Jatibarang DiKota Semarang (Studi Di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Semarang)
1507 Demmy Anne Wingardi, S.H. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 UU No 4 TH 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah di Kanotr Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
1508 Denditya Rizka Generosa, SH Analisis Hukum Perjanjian Kerja Outsourcing Pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera Cabang Semarang
1509 Desi Dwiyana Rizkinaeni, S.H. EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS (STUDI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA)
1510 Desi Maulida Arista, S.H. Kedudukan Hukum Kreditor Pada Putusan Pailit PT. Adam Skyconection Airlines (Studi Pada Putusan No.26/Pailit/2008/PN NIAGA. Jkt Pst Put. MA No.331K/Pdt.Sus.2009)
1511 Desi Puspitaningrum, S.H. Bagian Ahli Waris Yang Pindah Agama Terhadap Harta Warisan Dari Orang Islam Yang Meninggal Dunia
1512 Desvita Trismawati, S.H. PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH ANTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) DENGAN PETANI DESA KURIPAN KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG
1513 Deswira Tri, S.H. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KLAUSULA PERJANJIAN DISTRIBUSI PADA PERSEROAN TERBATAS PT JICO AGUNG (MIWON GROUP)
1514 DEVITA HANDAYANI, SH PENYELESAIAN HAK WARIS ANAK DARI KEPALA SUKU / KETUA ADAT YANG MEMILIKI ISTRI LEBIH DARI SATU PADA SUKU TOBATI, KABUPATEN JAYAPURA
1515 Dewi Anggraeni, S.H. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI
1516 Dewi Mayangsari, S.H. AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PENETAPAN NO.111/PDT.P/2007/PN.BGR.DAN PENETAPAN NO 527/PDT/P/2009/PN.BOGOR)
1517 Dewi Prasetiawati,S.H. PELAKSANAAN ROYA PARTIAL DALAM PERJANJIAN KREDIT KONSTRUKSI DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG KARAWACI TANGERANG
1518 Dewi Utami Lestari, S.H. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PENGUASAAN PEMERINTAH KOTA (ASET PEMKOT) YANG DIPAKAI OLEH PIHAK KETIGA DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Ruko Kanjengan Semarang)
1519 Dewi Yul Cenderakasih, S.H. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Melalui Mekanisme Outsourcing Antara PT. Adyawinsa Dinamika Karawang dengan PT. Mipro Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian.
1520 DHANANG WAHYUANTO AWALUDIN, SH Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keseimbangan Dalam Pelaksanaan Perjanjan Penerbitan Kartu Kredit (Studi Kasus Di PT. BNI Persero Tbk. Kantor Cabang Pati)
1521 Diah Supartiningtyas, SH. Penentuan Harga Transaksi Jual Beli tanah Terkait Dengan Bea Perlolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Semarang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Bangunan) Kota Semarang NO.2 Th.2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
1522 Dian Arini, S.H. Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan Yang Sudah Jangka Waktunya Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal (Studi Di Perumahan Sulanji Graha Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)
1523 Dian Marhendrawati, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PENERIMA FIDUSIA ATAS JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA PERSEDIAAN JIKA DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PT BANK BUKOPIN TBK CABANG SEMARANG)
1524 Dian Octaviana F. V.K.R., SH Akibat Hukum Jika Debitor Wanprestasi Sedangkan Objek Jaminan Fidusia Dijual Pada Pihak Ketiga (Studi Kasus di Kredit Mikro Bisnis Unit Pemuda Semarang PT. Bank Mandiri Persero Tbk)
1525 Didik Budi Prasetyo, S.H. PERBEDAAN PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN PERUBAHAN NAMA PEMBERI FIDUSIA PADA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA OLEH KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUBAHAN SERTIPIKAT FIDUSIA OLEH KANTOR NOTARIS SUTJIPTO, SH. NOTARIS DI JAKARTA)
1526 Dina Amalia Sananth, S.H. PELAKSANAAN PASAL 209 KH 1 TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KAJEN)
1527 DODI YOHANDI, SH Upaya perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah kabupaten Sumedang (Ubi Jalar Cilembu)
1528 JOHN ANTONIUS, SH PROBLEMATIKA JANGKA WAKTU PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK-HAK KREDITOR (Studi Kasus Pertanahan Kota Palangkaraya kalimantan Tengah)
1529 DODIK KUSUMA HADI PRAYITNO, SH EKSISTENSI PEJABAT MEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PADA PENDAFTARAN TANAH KARENA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PRONA (PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA) DI KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR
1530 Dodik Prasetiawan, S.H. Pelaksanaan Pembagian Warisan atau Harta Waris Dalam Keluarga Nahdiyin di Dusun Mlangi Keluarahan Nogotirto, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
1531 DONNY MARFIANTO, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA (PENYEWA)DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI HASIL (STUDI PADA PALEMBANG TRADE CENTER MALL)
1532 DWI HARYANI, SH Tugas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kantor Pertanahan di Wilayah Kabupaten Semarang
1533 DYNA MARDIANA, SH ASPEK HUKUM PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG MALANG)
1534 Ehwan Zamrudi, S.H. Otentisitas Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Terhadap Degradasi Kekuatan Bukti dan Kebatalan Akata Otentik (Analisis terhadap Putusan MA RI No 3148 K/PDT/1988)
1535 EKA PURNAMASARI, SH Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Dalam Pemilikan Rumah di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang
1536 EKO HERI SULISTYO, SH PROBLEMATIKA APLIKASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA (STUDI DI BANK BNI SYARIAH SEMARANG)
1537 EKO JAUHARI, SH PERANAN BPN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP SENGKETA KEMPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT DECLARATOIR (STUDI KASUS PUTUSAN PN SEMARANG NO 102/PDT/2005.PN.SMG
1538 Elys Dwi Setyarini, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Penerima Fidusia Yang Objek Jaminannya Berupa Benda Persediaan (Invetory) di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Semarang
1539 Elysabeth Dwi Kurniasih, SH Implementasi Perjanjian Kerjasama Dalam Pembangunan Pasar Tradisional Dengan Pola Bangun Guna Serah ( Studi Kerjasama Pemerintah Kota Salatiga Dengan Swasta)
1540 Endah Ayuningtyas, S.H. HIBAH DARI SUAMI KEPADA ISTERI KETURUNAN TIONGHOA DITINJAU DARI KUHP PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11/PDT.G/2002/PN.KLD, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO 25/PDT/2003/PT.TK DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1345 K/PDT/2004)
1541 ENDANG DWI WIDIYANI, SH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DIRUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG
1542 ENDANG SRI MARTUTI, SH KEWENANGAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
1543 Eni Pujisarwati, S.H. PERAN NOTARIS ATAS PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DAN AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
1544 Eni Mayanti, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Debitor Wanprestasi Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang tidak Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional (FIF) Cabang Jember.
1545 ENNIN LUTFIA, SH Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Dengan Objek Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit di PD.BPR Purwodadi
1546 Enuh Rustama, S.H. Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Sebagian (Studi Tentang Implementasi Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat)
1547 Ericha Sri julianti, S.H. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Melindungi Batik Khas Cirebon
1548 ERICK AGUSTIAN, SH EKSISTENSI AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT NOTARIS DALAM KAITAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 209/K/TUN/2004)
1549 Erni Kusumawati, S.H. Perolehan tanah Oleh Badan Keagamaan Dengan Status Hak Milik (Studi Kasus Pemberian Hak Milik Kepada Gereja Sidang Jemaat Kristus di Jakarta)
1550 ESI SUSANTI, SH WANPRESTASI SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA BERLANGGANAN INTERNET BANDWITH
1551 ESTI KARENI INDRIATI, SH UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELRINDUNGAN SENI TARI DAYAK DIKAITKAN DENGAN UU NO 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA
1552 ETY FARIDA YUSUP, SH HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKM ISLAM (KHI)
1553 Evi Sholichahti, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Berakhirnya Hak Guna Bangunan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit di PT.Bank Niaga Tbk Cabang Semarang
1554 FINALIA, SH PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT SASAK DI KECAMATAN LABUADI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
1555 Faris Helmy Rasyad,SH Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L dan Ayat (7) UU no.30 Th.2004 Tentang Jabatan Notaris.
1556 FASIKHA,SH Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Pihak Konsumen Pada Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Sistem Pembiayaan Konsumen Pada Wom Finance Kudus
1557 FAUZAN,SH TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA-AKTA TENTANG TANAH (STUDI DIKABUPATEN BOYOLALI)
1558 FAUZIL AKMAL,SH KERANCUAN HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 24 TH 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI KOTA SEMARANG
1559 Fide Prima Hartanto, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PATI
1560 FITA JUWITA SEKKA, SH JUAL BELI TANAH PERTANIAN YANG MENGAKIBATKAN KEPELIMIKAN TANAH PERTANIAN DIBAWAH BATAS MINIMAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
1561 GALING ADHI UTOMO. SH PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN KARENA ADANYA PERISTIWA DARI LUAR ANTARA CV DHITO UTOMO DAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAM LEMPUYANG - TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG
1562 Gatot Widodo, S.H. PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT, PUTUSAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG PADA KASUS JUAL BELI KAVING (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 27/K/N/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. PUTUSAN KASASI MA. NOMOR 021/K/N/2006 DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 019 PK/N/2006)
1563 GUNTUR SUPRIYADI, SH PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MURAHABAH TERHADAP MUDHARIB YANG BERMASALAH (STUDI PADA PT BANK MEGA MITRA SYARIAH INDONESIA DISTRIK PURWOKERTO UNIT PURBALINGGA)
1564 GUSMI,SH AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PPAT OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 177 K/PDT/2006)
1565 H.Sugiyatmo Sutarmo, S.H. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG DIBUAT SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)
1566 Hafsah Desiana, S.H. Kekuatan Pembuktian Risalah RUPS Modern Sebagai Alat Bukti Elektronik Dengan Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris
1567 HAIRUL FURKON, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBATASAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
1568 Harry Nugroho, SH PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN (STUDI KASUS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN NOMOR :1/BANDARJO, KECAMATAN UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG)
1569 HARUN PANDIA, SH TINJAUAN YURIDIS AKTA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO 317/PDT.G/2006/PN.TNG)
1570 HENDRAWAN WAHYU NUGROHO, SH LEGALITAS PERJANJIAN GARANSI TOKO TERHADAP GARANSI PRODUK UNTUK BARANG ELEKTRONIK
1571 HENDRIALTO, SH PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAAT KAUM PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA BUKIT TINGGI (KAJIAN PADA SUKU KAUM PISANG AUR KUNING)
1572 Heri Susilowati, S.H. Praktek Jual Beli Tanah Hak Milik Adat (Girik) di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi di Kota Administrasi Jakarta Timur)
1573 Herlinda Ruri Saputri, S.H. Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi di Perumahan Plamongan Hijau Kecamatan Pedurungan)
1574 HERMEN VIRGO, SH KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HIBAH HARTA DALAM HUKUM WARIS ISLAM
1575 Hermin Budiyarti, S.H. Akibat Hukum Hilangnya Benda Gadai Dalam Penyimpanan di Perum Pegadaian Banyumanik Semarang
1576 HERRY KURNIAWAN, SH PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH AKIBAT PERLINDUNGAN HUKUM YANG DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH ( STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI TBK)
1577 HESTI PUDJIASTUTI, SH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT PENYALAHGUNAAN SURAT IJIN PENGHUNIAN (SIP) MILITER KODAM JAYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 1001 K/PDT/2005)
1578 Hindriyati, S.H. PERMOHONAN TANAH BEKAS PERDIKAN MENJADI HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL (STUDI DI DESA PROTOMULYO KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL)
1579 I Ketut Rantau Hermawan, S.H. PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SERTIPIKAT AGUNAN KPR PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DI WILAYAH KERJA PEKALONGAN
1580 IDEN YUSTITIAN,SH AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH UNTUK PERTAMBANGAN DENGAN BUKTI SURAT KETERANGAN PENGGARAPAN TANAH DARI KEPALA DESA (STUDI DI DESA MARONGE KABUPATEN SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT)
1581 IGNATIUS BAYU ADJI,SH Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan Jika Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Pada PT.Bank CIMB Niaga Tbk. Kantor Cabang Kudus)
1582 Iip Affadin, S.H. Tanggung Jawab Derektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek (Studi Kasus Putusan Pembatalan Merek Dagang FERRAGAMO)
1583 Indah Noor Andriyani, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri DIlihat Dari Ketentuan Hukum Perjanjian dan UU Ketenagakerjaan.
1584 Indah Susanti, S.H. KEWAJIBAN PPAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI IMPREMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN KENDAL)
1585 INDRA CAHYADI,SH STANDARISASI BLANKO AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (PENELITIAN NORMATIVE TERHADAP PP NO 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH)
1586 Rukmito Hadi, S.H. PERSELISIHAN PERJANJIAN MENARA FLEXI DI KARAWANG (PENYELESAIAN MELALUI ARBRITASE)
1587 Irvan Agung, S.H. Penjaminan Kredit Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Antara Bank dan Debitur yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Kredit (Studi Pada Perum JAMKRINDO Cabang Semarang)
1588 IRWAN SIREGAR,SH AKIBAT HUKUM JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BERAKHIR DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (STUDI DI PT BANK UOB BUANA CABANG GREEN GARDEN JAKARTA BARAT)
1589 Iwan Nugroho, S.H. IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH DALAM RANGKA PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL ANTARA BANK MUAMALAT INDONESIA SURAKARTA DENGAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMI) SYARIAH SEJAHTERA BOYOLALI
1590 Jaenal Christo, S.H. Peranan PPAT Dalam Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.35/PJ/2008 Tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Cirebon
1591 Jainal Ilmi, S.H. SISTEM PEWARISAN KEKERABATAN PATRILINEAL PADA KELUARGA YANG TIDAK MEMILIKI ANAK LAKI-LAKI DI SUKU KEI KECAMATAN DULLAH UTARA KOTA TUAL PROPINSI MALUKU
1592 JEANY ELLY WAWOLUMAJA, SH STUDY PERBANDINGAN PENGAWASAN PROFESI NOTARIS DAN PPAT
1593 JEFFRY FIRMANYO,SH KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YANG KAWIN TANPA KECEBURIN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT BALI DI KABUPATEN BADUNG
1594 JOHN MICHAEL LOI,SH TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ADAT DI KELURAHAN ASANO KOTA JAYAPURA
1595 JONNI HOTMAN,SH PENYELESAIAN KREDIT MACET USAHA KECIL MENEGAH YANG DIJAMIN OLEH JAM KRINDO PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SEMARANG PATIMURA
1596 Juanita Lestia Rini, S.H. PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM SEBUAH PERSEROAN TERBATAS BERSTATUS PENANAMAN MODAL ASING
1597 JUDIANTO AHLIAWAN,SH Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Pemberian Jaminan Perorangan Dalam Hal Debitor Wanprestasi
1598 JULITA SWARNATIRTA K,SH AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI SUAMI DAB ISTERI ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.239/PDT.P/1998/PN.JKT SEL DAN NO.180/PDT.P/PN.JKT.SEL)
1599 JUNAEDI SAPUTRO,SH PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI PERDAMAIAN (STUDI KASUS NO.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG)
1600 KADEK SASTRAWAN WEDASMARA,SH KEDUDUKAN ISTERI TERHADAP HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN JIKA TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BAGUND PROVINSI BALI)
1601 KARTIKA DEWI KARUNIASARI. SH TUKAR MENUKAR TANAH DITINJAU DARI HUKUM TANAH NASIONAL DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.26/PDT/G/2000/PN.KAB.MGL.Jis NO.518/PDT/2001/PT.SMG DAN NO.42 K/PDT/2003)
1602 Koesnanto, S.H. Penjualan Dibawan Tangan Atas Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Pada PT. Bank Prekreditan Rakyat Wirosari Ijo Kabupaten Grobogan)
1603 Laura Purnamasari Tutuarima, S.H. Perlindungan Hukum Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Berkaitan Dengan Kontrak Kerja Outsourcing (Studi Kasus PT.Ardina Prima Kota Semarang)
1604 Lianty Achwas, S.H. Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Pengusahaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji Antara PT.Pertamina (Perseroan) Dengan Pihak Swasta yang Dibuat Secara Baku
1605 Lidya Parasila Proyogiati, S.H. FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN MELALUI PERBUATAN HUKUM JUAL BELI (Studi di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah)
1606 M.Shaffaat Tanjung, S.H. KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PT BANK CIMB NIAGA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
1607 MUHAMAD SIDRATA,SH RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEHABAT UMUM PEMBUAT AKTA
1608 MADONNA KRISTIANI BUDIMAN, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA BIDANG PENDIDIKAN (STUDI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA KOTA TANGERANG CIPUTAT)
1609 MAKMUN, SH TANGGUNGJAWAB KEPALA KELURAHAN DALAM PENDAFTARAN KONVERSI BEKASI HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN CIPAYUNG KOTA DEPOK
1610 MARIA HERLINA, SH PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAO OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG TERBEBANI SITA JAMINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 740.K/PDT/2006)
1611 MARTA HAMAR HUDIN, SH PELAKSANAAN ROYA PARSIAL TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PGC JAKARTA TIMUR
1612 MARTHASIA KUSUMANINGRUM, SH PERKEMBANGAN PENGERTIAN UTANG MENURUT UU KEPAILITAN DI INDONESIA
1613 MARTI ASRI GANDINI, SH Larangan Penawaran Jasa Notaris Di Media Elektronik (Internet) Dalam Kaitannya Dengan Kode Etik Notaris Dan Undang-Undang Jabatan Notaris
1614 Maryadi, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan yang Objeknya Hak Guna Bangunan Telah Berakhir Sedang Jangka Waktu Kredit Belum Jatuh Tempo
1615 Maya Desilia, S.H. Perlindungan Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Bagi Penganut Ajaran Kong Hu Cu Di kota Singkawang (Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis)
1616 Mirna Nur Islamy, S.H. HUBUNGAN HUKUM DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA ANGKATNYA
1617 MIRZA DALNIAR, SH Perlindungan Hukum Seni Batik Khas Semarang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Di Kota Semarang)
1618 MOCH ARIYADI, SH PENDAFTARAN KONVERSI TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT (STUDI KASUS TERHADAP KEDUDUKAN BUKU NOMINATIVE TANAH LETER C DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI)
1619 MUHAMMAD IQBAL,SH KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI NOTARIS DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN
1620 MUHAMMAD SHALEH HAMBALI,SH AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DAFTARKAN DI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA SUATU STUDI KASUS DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINACE CABANG DKI JAKARTA
1621 MUHAMMAD TRI MUSTOFA,SH PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH WAKAF YANG TERKENA PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN RAYA KALIGAWE KOTA SEMARANG
1622 Muhammad Yuliarto, S.H. Alih Debitor Sebagai Salah Satu Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt.Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Tangerang
1623 Munawir, S.H. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI PT BANK NUSA TENGGARA BARAT CABANG KABUPATEN BIMA
1624 Mutia Saptarini Puteri, S.H. Perkawinan Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Setelah Berlakunya UU No.1 Th.1974 Tentang Perkawinan
1625 NASICHIN,SH.,spN KAJIAN YURIDIS PERKEMBANGAN BAITUL MAL WTTANWIL SETELAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NO 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI NO 1/PER/M.KUKM/1/2006
1626 NASRUDIN,SH PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK (ADAT) SECARA SISTEMATIK MELALUI AJUDIKASI (STUDI KASUS DI KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
1627 NATALIA MAYASARI,SH Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Pailit (Studi Kasus Pada Putusn Mahkamah Agung RI No.018 PK/Pdt.Sus/2007)
1628 Neni Lestari, S.H. ASPEK FUNDAMENTAL OPERASIONAL PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
1629 Nenny Sulistyowati, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Jaminan Fidusia Atas Stok Barang Dagangan Gula Yang Disimpan Pada PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Semusim Surakarta
1630 NETTY SITOMPUL, SH TANGGUNGJAWAB KANTOR PERTANAHAN TERHADAP TERBITNYA SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (STUDI PADA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR)
1631 Nety Rahmawati, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Pemberi Bank Garansi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan di Bank Jateng Cabang Purwodadi
1632 Ngilma Khoirunnisa, S.H. Pelaksanaan Pengambil Alihan Fasilitas Kredit (Take Over) Pada PT.Bank Internasional Indonesia Tbk, Cabang Salatiga.
1633 Nico Masri, S.H. PEMULIHAN GANTI RUGI (RECOVERY CLAIM) DALAM PERJANJIAN SURETY BOND DI PT ASURANSI BOSOWA PERISKOP
1634 Nindya Yulianti, S.H. Peranan Notaris Dalam Pendirian Badan Usaha Perseroan Terbatas
1635 NINIK NOVIANA, SH PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA BPR PASAR BOJA)
1636 NONI PRIHARTINI, SH Akibat Hukum Kepailitan CV.Bengawan Solo di Pengadilan Niaga Semarang (Studi Kasus No.07/Pailit/2010/PN.Niaga.SMG)
1637 NUR HIDAYAT CAHYA PURNAMA, SH PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH KARENA MELANGGAR ASAS NEMO PLUS IURIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.50/PDT.G/1994/PN.BI)
1638 Nurdin, S.H. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang)
1639 Nuzul Azman, SH Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kota Aministrasi Jakarta Barat
1640 OKTA JONY FIRMANZAH, SH PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP TUGAS DAN JABATAN NOTARIS (STUDI DI JAKARTA TIMUR
1641 PANCA AGUNG NUGROHO, SH Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Kode Etik
1642 PATRICIA YUNO WESTRI K, SH Tinjauan YUridis Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Pendiri Sebelum Perseroan Terbatas Memperoleh Status Badan Hukum (Menrut UU No.40 Th.2007 Tentang Perseroan Terbatas)
1643 Pemberianna Barus , S.H. PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN)
1644 Pipiet Wahyu Palupi, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Bersertipikat Dalam Hal Terdapat Bangunan Permanen Ber-IMB Milik Pihak Lain (Study Kasus Putusan MARI No.485K/TUN/2003 dan no.2056K/Pdt/2003)
1645 PONXIYOGA WIGUNA,SH ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PEMISAHAN PERUSAHAAN / SPIN OFF OLEH BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
1646 Pungki Zulkarnaen, SH Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Surat Kuasa Menjual Jaminan Kredit Secara Dibawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat
1647 Puput Purbowati, S.H. KLAUSULA-KLAUSULA YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN PARA PIHAK PADA AKTA NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG
1648 Putranto Nur Utomo, S.H. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN (STUDI PADA PT BANK JABAR BANTEN CABANG TANGERANG)
1649 PUTRI AYI WINARSASI, SH ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PEGAWAI NEGERI PADA BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH KANTOR CABANG PANGKALAN BUN
1650 R. SETYO BUDIARTO, SH Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Sebagian Yang Sertipikat Induknya Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan PN Semarang No.247/Pdt/G/1986/PN.SMG)
1651 Rahmasetia Restari, S.H. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Memeriksa Notaris Yang Diduga Melanggar Kode Etik Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)
1652 RAMA KHARISMAWAN PURNAMA PUTRA, SH Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Pemegang Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Terhadap Pemegang Tanah Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Studi Kasus Pembangunan Kolam Retensi di Semarang Utara)
1653 RATNA KUSUMADEWI,SH RESTRUKTURISASI UTAND DALAM PROSES KEPAILITAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NO 02/PAILIT/2007/PN.NIAGA.SMG TERHADAP CV SARI PATI IDAMAN)
1654 Renny Gunawan, S.H. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 901 K/Pdt/2007)
1655 Rieza Umami, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PATI)
1656 Risna Sirumapea, S.H. Kajian Yuridis Terhadap Pemungutan Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan Berdasarkan UU No.28 Tahun 200 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1657 RISWENDI, SH KEWENANGAN KURATOR PEMBERIAN HARTA PAILIT (STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN NO 12/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST JO NO 500 K/PDT.SUT/2010
1658 Rita, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN NAMA GRUP MUSIK DI INDONESIA
1659 Rivany Wulandari, S.H. Peranan Muhammadiyah Sebagai Nazhir Tanah Wakaf di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Th.2004 Tentang Wakaf
1660 RIZKI FADLIL AGUS,SH Problematika Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangungn Jalan By Pas Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat
1661 Robby Leo Selamat, S.H. PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN SKMHT TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWODADI
1662 Robert Setiyawan Siregar, S.H. Keabsahan Akta Otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Harganya Tidak Memuat Harga Sebenarnya Ditinjau Dari Perspektif UU No 30 Th 2004 Tentang Jabatan Notaris
1663 RONI FAISAL PASARIBU,SH HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR)
1664 Ronny Pasuria Khattulistina Nainggolan, S.H. PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PETANI PLASMA DI KABUPATEN SINTANG
1665 Roseana Damayanti, SH Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Jaminan Fidusia Tegakan Tanaman Hutan Tanaman Industri (HITI) Dalam Kredit Sindikasi Apabila Debitor Wanprestasi Pada PT.Bank Mandiri (Persero)tbk.
1666 ROSMAWATI, SH Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Pada Pemeriksaan Perkara Pidana
1667 Rr. Dwi Septiati, S.H. KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 1413/Pdt.G/2010/PA.SLW)
1668 Silviana, S.H. Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah Karena Melaksanakan Putusan Pengadilan Dikantor Pertanahan Kota Bekasi
1669 Said Awod Aziz, S.H. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Mekanisme dan Kelembagaan (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan)
1670 Saidah, S.H. KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI KASUS DI KOTA TANGERANG)
1671 SAIFUL BAHRI, SH PERGESERAN PANDANGAN PERKAWINAN MERARI PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK (STUDI DI KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
1672 SALIM GHOFUR, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT MALINDO DENGAN PETERNAK AYAM PEDAGING (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
1673 SEDAH AYU EMMA HERMIYATI PUTRI, SH PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT OSING
1674 SETIATY SOLICHAH, SH Implementasi Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.24 Th.1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Jual Beli Tanah Dengan Objek Sebagian dari Sebidang Tanah (Pemecahan) Milik Perorangan dan Pendaftarannya di Kota Semarang
1675 SHELVY HANDAYANI, SH PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA TUKAR MENUKAR DALAM HAL TANAH YANG DITUKAR TERDIRI DARI BEBERAPA BIDANG
1676 SIDIK RAHAYU, SH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ITSBAT NIKAH DALAM KAITANNYA DENGAN HAK WARIS PERKAWINAN SIRRI
1677 DODIK KUSUMA HADI PRAYITNO, SH EKSISTENSI PEJABAT MEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PADA PENDAFTARAN TANAH KARENA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PRONA (PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA) DI KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR
1678 Dodik Prasetiawan, S.H. Pelaksanaan Pembagian Warisan atau Harta Waris Dalam Keluarga Nahdiyin di Dusun Mlangi Keluarahan Nogotirto, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
1679 DONNY MARFIANTO, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA (PENYEWA)DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI HASIL (STUDI PADA PALEMBANG TRADE CENTER MALL)
1680 DWI HARYANI, SH Tugas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kantor Pertanahan di Wilayah Kabupaten Semarang
1681 DYNA MARDIANA, SH ASPEK HUKUM PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG MALANG)
1682 Ehwan Zamrudi, S.H. Otentisitas Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Terhadap Degradasi Kekuatan Bukti dan Kebatalan Akata Otentik (Analisis terhadap Putusan MA RI No 3148 K/PDT/1988)
1683 EKA PURNAMASARI, SH Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Dalam Pemilikan Rumah di PT. Bank Mandiri Cabang Semarang
1684 EKO HERI SULISTYO, SH PROBLEMATIKA APLIKASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA (STUDI DI BANK BNI SYARIAH SEMARANG)
1685 EKO JAUHARI, SH PERANAN BPN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP SENGKETA KEMPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT DECLARATOIR (STUDI KASUS PUTUSAN PN SEMARANG NO 102/PDT/2005.PN.SMG
1686 Elys Dwi Setyarini, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Penerima Fidusia Yang Objek Jaminannya Berupa Benda Persediaan (Invetory) di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Semarang
1687 Elysabeth Dwi Kurniasih, SH Implementasi Perjanjian Kerjasama Dalam Pembangunan Pasar Tradisional Dengan Pola Bangun Guna Serah ( Studi Kerjasama Pemerintah Kota Salatiga Dengan Swasta)
1688 Endah Ayuningtyas, S.H. HIBAH DARI SUAMI KEPADA ISTERI KETURUNAN TIONGHOA DITINJAU DARI KUHP PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11/PDT.G/2002/PN.KLD, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO 25/PDT/2003/PT.TK DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1345 K/PDT/2004)
1689 ENDANG DWI WIDIYANI, SH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DIRUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG
1690 ENDANG SRI MARTUTI, SH KEWENANGAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
1691 Eni Pujisarwati, S.H. PERAN NOTARIS ATAS PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DAN AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
1692 Eni Mayanti, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Debitor Wanprestasi Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang tidak Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional (FIF) Cabang Jember.
1693 ENNIN LUTFIA, SH Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Dengan Objek Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit di PD.BPR Purwodadi
1694 Enuh Rustama, S.H. Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Sebagian (Studi Tentang Implementasi Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat)
1695 Ericha Sri julianti, S.H. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Melindungi Batik Khas Cirebon
1696 ERICK AGUSTIAN, SH EKSISTENSI AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT NOTARIS DALAM KAITAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 209/K/TUN/2004)
1697 Erni Kusumawati, S.H. Perolehan tanah Oleh Badan Keagamaan Dengan Status Hak Milik (Studi Kasus Pemberian Hak Milik Kepada Gereja Sidang Jemaat Kristus di Jakarta)
1698 ESI SUSANTI, SH WANPRESTASI SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA BERLANGGANAN INTERNET BANDWITH
1699 ESTI KARENI INDRIATI, SH UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELRINDUNGAN SENI TARI DAYAK DIKAITKAN DENGAN UU NO 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA
1700 ETY FARIDA YUSUP, SH HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKM ISLAM (KHI)
1701 Evi Sholichahti, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Berakhirnya Hak Guna Bangunan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit di PT.Bank Niaga Tbk Cabang Semarang
1702 FINALIA, SH PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT SASAK DI KECAMATAN LABUADI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
1703 Faris Helmy Rasyad,SH Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L dan Ayat (7) UU no.30 Th.2004 Tentang Jabatan Notaris.
1704 FASIKHA,SH Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Pihak Konsumen Pada Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Sistem Pembiayaan Konsumen Pada Wom Finance Kudus
1705 FAUZAN,SH TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA-AKTA TENTANG TANAH (STUDI DIKABUPATEN BOYOLALI)
1706 FAUZIL AKMAL,SH KERANCUAN HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 24 TH 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI KOTA SEMARANG
1707 Fide Prima Hartanto, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PATI
1708 FITA JUWITA SEKKA, SH JUAL BELI TANAH PERTANIAN YANG MENGAKIBATKAN KEPELIMIKAN TANAH PERTANIAN DIBAWAH BATAS MINIMAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
1709 GALING ADHI UTOMO. SH PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN KARENA ADANYA PERISTIWA DARI LUAR ANTARA CV DHITO UTOMO DAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAM LEMPUYANG - TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG
1710 Gatot Widodo, S.H. PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT, PUTUSAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG PADA KASUS JUAL BELI KAVING (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 27/K/N/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. PUTUSAN KASASI MA. NOMOR 021/K/N/2006 DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 019 PK/N/2006)
1711 GUNTUR SUPRIYADI, SH PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MURAHABAH TERHADAP MUDHARIB YANG BERMASALAH (STUDI PADA PT BANK MEGA MITRA SYARIAH INDONESIA DISTRIK PURWOKERTO UNIT PURBALINGGA)
1712 GUSMI,SH AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PPAT OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 177 K/PDT/2006)
1713 H.Sugiyatmo Sutarmo, S.H. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG DIBUAT SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)
1714 Hafsah Desiana, S.H. Kekuatan Pembuktian Risalah RUPS Modern Sebagai Alat Bukti Elektronik Dengan Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris
1715 HAIRUL FURKON, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBATASAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
1716 Harry Nugroho, SH PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN (STUDI KASUS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN NOMOR :1/BANDARJO, KECAMATAN UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG)
1717 HARUN PANDIA, SH TINJAUAN YURIDIS AKTA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO 317/PDT.G/2006/PN.TNG)
1718 HENDRAWAN WAHYU NUGROHO, SH LEGALITAS PERJANJIAN GARANSI TOKO TERHADAP GARANSI PRODUK UNTUK BARANG ELEKTRONIK
1719 HENDRIALTO, SH PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAAT KAUM PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA BUKIT TINGGI (KAJIAN PADA SUKU KAUM PISANG AUR KUNING)
1720 Heri Susilowati, S.H. Praktek Jual Beli Tanah Hak Milik Adat (Girik) di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi di Kota Administrasi Jakarta Timur)
1721 Herlinda Ruri Saputri, S.H. Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi di Perumahan Plamongan Hijau Kecamatan Pedurungan)
1722 HERMEN VIRGO, SH KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HIBAH HARTA DALAM HUKUM WARIS ISLAM
1723 Hermin Budiyarti, S.H. Akibat Hukum Hilangnya Benda Gadai Dalam Penyimpanan di Perum Pegadaian Banyumanik Semarang
1724 HERRY KURNIAWAN, SH PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH AKIBAT PERLINDUNGAN HUKUM YANG DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH ( STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI TBK)
1725 HESTI PUDJIASTUTI, SH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT PENYALAHGUNAAN SURAT IJIN PENGHUNIAN (SIP) MILITER KODAM JAYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 1001 K/PDT/2005)
1726 Hindriyati, S.H. PERMOHONAN TANAH BEKAS PERDIKAN MENJADI HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL (STUDI DI DESA PROTOMULYO KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL)
1727 I Ketut Rantau Hermawan, S.H. PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SERTIPIKAT AGUNAN KPR PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DI WILAYAH KERJA PEKALONGAN
1728 IDEN YUSTITIAN,SH AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH UNTUK PERTAMBANGAN DENGAN BUKTI SURAT KETERANGAN PENGGARAPAN TANAH DARI KEPALA DESA (STUDI DI DESA MARONGE KABUPATEN SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT)
1729 IGNATIUS BAYU ADJI,SH Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan Jika Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Pada PT.Bank CIMB Niaga Tbk. Kantor Cabang Kudus)
1730 Iip Affadin, S.H. Tanggung Jawab Derektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek (Studi Kasus Putusan Pembatalan Merek Dagang FERRAGAMO)
1731 Indah Noor Andriyani, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri DIlihat Dari Ketentuan Hukum Perjanjian dan UU Ketenagakerjaan.
1732 Indah Susanti, S.H. KEWAJIBAN PPAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI IMPREMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN KENDAL)
1733 INDRA CAHYADI,SH STANDARISASI BLANKO AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (PENELITIAN NORMATIVE TERHADAP PP NO 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH)
1734 Rukmito Hadi, S.H. PERSELISIHAN PERJANJIAN MENARA FLEXI DI KARAWANG (PENYELESAIAN MELALUI ARBRITASE)
1735 Irvan Agung, S.H. Penjaminan Kredit Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Antara Bank dan Debitur yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Kredit (Studi Pada Perum JAMKRINDO Cabang Semarang)
1736 IRWAN SIREGAR,SH AKIBAT HUKUM JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BERAKHIR DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (STUDI DI PT BANK UOB BUANA CABANG GREEN GARDEN JAKARTA BARAT)
1737 Iwan Nugroho, S.H. IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH DALAM RANGKA PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL ANTARA BANK MUAMALAT INDONESIA SURAKARTA DENGAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMI) SYARIAH SEJAHTERA BOYOLALI
1738 Jaenal Christo, S.H. Peranan PPAT Dalam Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.35/PJ/2008 Tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Cirebon
1739 Jainal Ilmi, S.H. SISTEM PEWARISAN KEKERABATAN PATRILINEAL PADA KELUARGA YANG TIDAK MEMILIKI ANAK LAKI-LAKI DI SUKU KEI KECAMATAN DULLAH UTARA KOTA TUAL PROPINSI MALUKU
1740 JEANY ELLY WAWOLUMAJA, SH STUDY PERBANDINGAN PENGAWASAN PROFESI NOTARIS DAN PPAT
1741 JEFFRY FIRMANYO,SH KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YANG KAWIN TANPA KECEBURIN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT BALI DI KABUPATEN BADUNG
1742 JOHN MICHAEL LOI,SH TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ADAT DI KELURAHAN ASANO KOTA JAYAPURA
1743 JONNI HOTMAN,SH PENYELESAIAN KREDIT MACET USAHA KECIL MENEGAH YANG DIJAMIN OLEH JAM KRINDO PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SEMARANG PATIMURA
1744 Juanita Lestia Rini, S.H. PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM SEBUAH PERSEROAN TERBATAS BERSTATUS PENANAMAN MODAL ASING
1745 JUDIANTO AHLIAWAN,SH Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Pemberian Jaminan Perorangan Dalam Hal Debitor Wanprestasi
1746 JULITA SWARNATIRTA K,SH AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI SUAMI DAB ISTERI ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.239/PDT.P/1998/PN.JKT SEL DAN NO.180/PDT.P/PN.JKT.SEL)
1747 JUNAEDI SAPUTRO,SH PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI PERDAMAIAN (STUDI KASUS NO.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG)
1748 KADEK SASTRAWAN WEDASMARA,SH KEDUDUKAN ISTERI TERHADAP HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN JIKA TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BAGUND PROVINSI BALI)
1749 KARTIKA DEWI KARUNIASARI. SH TUKAR MENUKAR TANAH DITINJAU DARI HUKUM TANAH NASIONAL DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.26/PDT/G/2000/PN.KAB.MGL.Jis NO.518/PDT/2001/PT.SMG DAN NO.42 K/PDT/2003)
1750 Koesnanto, S.H. Penjualan Dibawan Tangan Atas Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Pada PT. Bank Prekreditan Rakyat Wirosari Ijo Kabupaten Grobogan)
1751 Laura Purnamasari Tutuarima, S.H. Perlindungan Hukum Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Berkaitan Dengan Kontrak Kerja Outsourcing (Studi Kasus PT.Ardina Prima Kota Semarang)
1752 Lianty Achwas, S.H. Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Pengusahaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji Antara PT.Pertamina (Perseroan) Dengan Pihak Swasta yang Dibuat Secara Baku
1753 Lidya Parasila Proyogiati, S.H. FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN MELALUI PERBUATAN HUKUM JUAL BELI (Studi di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah)
1754 M.Shaffaat Tanjung, S.H. KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PT BANK CIMB NIAGA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
1755 MUHAMAD SIDRATA,SH RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEHABAT UMUM PEMBUAT AKTA
1756 MADONNA KRISTIANI BUDIMAN, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA BIDANG PENDIDIKAN (STUDI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA KOTA TANGERANG CIPUTAT)
1757 MAKMUN, SH TANGGUNGJAWAB KEPALA KELURAHAN DALAM PENDAFTARAN KONVERSI BEKASI HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN CIPAYUNG KOTA DEPOK
1758 MARIA HERLINA, SH PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAO OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG TERBEBANI SITA JAMINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 740.K/PDT/2006)
1759 MARTA HAMAR HUDIN, SH PELAKSANAAN ROYA PARSIAL TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PGC JAKARTA TIMUR
1760 MARTHASIA KUSUMANINGRUM, SH PERKEMBANGAN PENGERTIAN UTANG MENURUT UU KEPAILITAN DI INDONESIA
1761 MARTI ASRI GANDINI, SH Larangan Penawaran Jasa Notaris Di Media Elektronik (Internet) Dalam Kaitannya Dengan Kode Etik Notaris Dan Undang-Undang Jabatan Notaris
1762 Maryadi, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan yang Objeknya Hak Guna Bangunan Telah Berakhir Sedang Jangka Waktu Kredit Belum Jatuh Tempo
1763 Maya Desilia, S.H. Perlindungan Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Bagi Penganut Ajaran Kong Hu Cu Di kota Singkawang (Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis)
1764 Mirna Nur Islamy, S.H. HUBUNGAN HUKUM DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA ANGKATNYA
1765 MIRZA DALNIAR, SH Perlindungan Hukum Seni Batik Khas Semarang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Di Kota Semarang)
1766 MOCH ARIYADI, SH PENDAFTARAN KONVERSI TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT (STUDI KASUS TERHADAP KEDUDUKAN BUKU NOMINATIVE TANAH LETER C DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI)
1767 MUHAMMAD IQBAL,SH KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI NOTARIS DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN
1768 MUHAMMAD SHALEH HAMBALI,SH AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DAFTARKAN DI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA SUATU STUDI KASUS DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINACE CABANG DKI JAKARTA
1769 MUHAMMAD TRI MUSTOFA,SH PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH WAKAF YANG TERKENA PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN RAYA KALIGAWE KOTA SEMARANG
1770 Muhammad Yuliarto, S.H. Alih Debitor Sebagai Salah Satu Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt.Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Tangerang
1771 Munawir, S.H. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI PT BANK NUSA TENGGARA BARAT CABANG KABUPATEN BIMA
1772 Mutia Saptarini Puteri, S.H. Perkawinan Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Setelah Berlakunya UU No.1 Th.1974 Tentang Perkawinan
1773 NASICHIN,SH.,spN KAJIAN YURIDIS PERKEMBANGAN BAITUL MAL WTTANWIL SETELAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NO 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI NO 1/PER/M.KUKM/1/2006
1774 NASRUDIN,SH PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK (ADAT) SECARA SISTEMATIK MELALUI AJUDIKASI (STUDI KASUS DI KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
1775 NATALIA MAYASARI,SH Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Pailit (Studi Kasus Pada Putusn Mahkamah Agung RI No.018 PK/Pdt.Sus/2007)
1776 Neni Lestari, S.H. ASPEK FUNDAMENTAL OPERASIONAL PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
1777 Nenny Sulistyowati, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Jaminan Fidusia Atas Stok Barang Dagangan Gula Yang Disimpan Pada PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Semusim Surakarta
1778 NETTY SITOMPUL, SH TANGGUNGJAWAB KANTOR PERTANAHAN TERHADAP TERBITNYA SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (STUDI PADA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR)
1779 Nety Rahmawati, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Pemberi Bank Garansi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan di Bank Jateng Cabang Purwodadi
1780 Ngilma Khoirunnisa, S.H. Pelaksanaan Pengambil Alihan Fasilitas Kredit (Take Over) Pada PT.Bank Internasional Indonesia Tbk, Cabang Salatiga.
1781 Nico Masri, S.H. PEMULIHAN GANTI RUGI (RECOVERY CLAIM) DALAM PERJANJIAN SURETY BOND DI PT ASURANSI BOSOWA PERISKOP
1782 Nindya Yulianti, S.H. Peranan Notaris Dalam Pendirian Badan Usaha Perseroan Terbatas
1783 NINIK NOVIANA, SH PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA BPR PASAR BOJA)
1784 NONI PRIHARTINI, SH Akibat Hukum Kepailitan CV.Bengawan Solo di Pengadilan Niaga Semarang (Studi Kasus No.07/Pailit/2010/PN.Niaga.SMG)
1785 NUR HIDAYAT CAHYA PURNAMA, SH PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH KARENA MELANGGAR ASAS NEMO PLUS IURIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.50/PDT.G/1994/PN.BI)
1786 Nurdin, S.H. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang)
1787 Nuzul Azman, SH Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kota Aministrasi Jakarta Barat
1788 OKTA JONY FIRMANZAH, SH PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP TUGAS DAN JABATAN NOTARIS (STUDI DI JAKARTA TIMUR
1789 PANCA AGUNG NUGROHO, SH Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Kode Etik
1790 PATRICIA YUNO WESTRI K, SH Tinjauan YUridis Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Pendiri Sebelum Perseroan Terbatas Memperoleh Status Badan Hukum (Menrut UU No.40 Th.2007 Tentang Perseroan Terbatas)
1791 Pemberianna Barus , S.H. PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN)
1792 Pipiet Wahyu Palupi, S.H. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Bersertipikat Dalam Hal Terdapat Bangunan Permanen Ber-IMB Milik Pihak Lain (Study Kasus Putusan MARI No.485K/TUN/2003 dan no.2056K/Pdt/2003)
1793 PONXIYOGA WIGUNA,SH ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PEMISAHAN PERUSAHAAN / SPIN OFF OLEH BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
1794 Pungki Zulkarnaen, SH Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Surat Kuasa Menjual Jaminan Kredit Secara Dibawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat
1795 Puput Purbowati, S.H. KLAUSULA-KLAUSULA YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN PARA PIHAK PADA AKTA NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG
1796 Putranto Nur Utomo, S.H. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN (STUDI PADA PT BANK JABAR BANTEN CABANG TANGERANG)
1797 PUTRI AYI WINARSASI, SH ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PEGAWAI NEGERI PADA BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH KANTOR CABANG PANGKALAN BUN
1798 R. SETYO BUDIARTO, SH Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Sebagian Yang Sertipikat Induknya Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan PN Semarang No.247/Pdt/G/1986/PN.SMG)
1799 Rahmasetia Restari, S.H. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Memeriksa Notaris Yang Diduga Melanggar Kode Etik Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)
1800 RAMA KHARISMAWAN PURNAMA PUTRA, SH Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Pemegang Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Terhadap Pemegang Tanah Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Studi Kasus Pembangunan Kolam Retensi di Semarang Utara)
1801 RATNA KUSUMADEWI,SH RESTRUKTURISASI UTAND DALAM PROSES KEPAILITAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NO 02/PAILIT/2007/PN.NIAGA.SMG TERHADAP CV SARI PATI IDAMAN)
1802 Renny Gunawan, S.H. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 901 K/Pdt/2007)
1803 Rieza Umami, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PATI)
1804 Risna Sirumapea, S.H. Kajian Yuridis Terhadap Pemungutan Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan Berdasarkan UU No.28 Tahun 200 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1805 RISWENDI, SH KEWENANGAN KURATOR PEMBERIAN HARTA PAILIT (STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN NO 12/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST JO NO 500 K/PDT.SUT/2010
1806 Rita, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN NAMA GRUP MUSIK DI INDONESIA
1807 Rivany Wulandari, S.H. Peranan Muhammadiyah Sebagai Nazhir Tanah Wakaf di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Th.2004 Tentang Wakaf
1808 RIZKI FADLIL AGUS,SH Problematika Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangungn Jalan By Pas Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat
1809 Robby Leo Selamat, S.H. PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN SKMHT TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWODADI
1810 Robert Setiyawan Siregar, S.H. Keabsahan Akta Otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Harganya Tidak Memuat Harga Sebenarnya Ditinjau Dari Perspektif UU No 30 Th 2004 Tentang Jabatan Notaris
1811 RONI FAISAL PASARIBU,SH HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR)
1812 Ronny Pasuria Khattulistina Nainggolan, S.H. PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PETANI PLASMA DI KABUPATEN SINTANG
1813 Roseana Damayanti, SH Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Jaminan Fidusia Tegakan Tanaman Hutan Tanaman Industri (HITI) Dalam Kredit Sindikasi Apabila Debitor Wanprestasi Pada PT.Bank Mandiri (Persero)tbk.
1814 ROSMAWATI, SH Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Pada Pemeriksaan Perkara Pidana
1815 Rr. Dwi Septiati, S.H. KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 1413/Pdt.G/2010/PA.SLW)
1816 Silviana, S.H. Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah Karena Melaksanakan Putusan Pengadilan Dikantor Pertanahan Kota Bekasi
1817 Said Awod Aziz, S.H. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Mekanisme dan Kelembagaan (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan)
1818 Saidah, S.H. KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI KASUS DI KOTA TANGERANG)
1819 SAIFUL BAHRI, SH PERGESERAN PANDANGAN PERKAWINAN MERARI PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK (STUDI DI KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
1820 SALIM GHOFUR, SH PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT MALINDO DENGAN PETERNAK AYAM PEDAGING (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
1821 SEDAH AYU EMMA HERMIYATI PUTRI, SH PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT OSING
1822 SETIATY SOLICHAH, SH Implementasi Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.24 Th.1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Jual Beli Tanah Dengan Objek Sebagian dari Sebidang Tanah (Pemecahan) Milik Perorangan dan Pendaftarannya di Kota Semarang
1823 SHELVY HANDAYANI, SH PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA TUKAR MENUKAR DALAM HAL TANAH YANG DITUKAR TERDIRI DARI BEBERAPA BIDANG
1824 SIDIK RAHAYU, SH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ITSBAT NIKAH DALAM KAITANNYA DENGAN HAK WARIS PERKAWINAN SIRRI
1825 Sigit Cahya Kurniawan, S.H. Pelaksanaan ajudikasi Melalui LMPDP Dalam Pendaftaran tanah Berkaitan Dengan Syarat Kelengkapan Surat Untuk Penerbitan Sertipikat Di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali
1826 SISKHA CHANDRASARI, SH Kekuatan Hukum Hasil Kep. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Ttg Perub. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Msh Dlm Proses Administ.Di Kementrian Hkm dan Hak Asasi Manusia RI (Studi Kasus Pada Perseroan Terbatas Citra)
1827 Siti Aminah Hasan, S.H. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing di PT.Indonesia Stell Tube Works Jakarta
1828 Siti Risti Makassari, S.H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG OBJEK JAMINANNYA BERUPA TANAH DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN (SUATU STUDI DI PT BRI (PERSERO) Kcp GAJAH MADA CABANG PONTIANAK)
1829 SONDANG LUSIANA, SH KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT BATAK TOBA YANG HIDUP DI PERANTAUAN (STUDI DI KOTA TANGERANG)
1830 Sony Kusdiantoro, S.H. Kajian yuridis Terhadap Akibat Hukum Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam
1831 SORAYA SYAHNAZ, SH PEMBEBANAN TAGIHAN ASURANSI PESAWAT TERBANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PT GARUDA INDONESIA (STUDI KASUS DI GARUDA CITY CENTER CENGKARENG)
1832 Sri Ayu Indah Puspita, SH Penyelesaian Kredit Macet Perbankan (Studi Bank OCBC NISP Cabang Jambi)
1833 Sri Rahayu Pancaran Suryo, S.H. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi di Kota Semarang)
1834 SRI UTAMI ARDININGRUM, SH Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Kaitannya Dengan Program Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang
1835 SRI WAHYUNINGSIH,SH KENDALA-KENDALA YANG TIMBUL DALAM PROSES SERTIFIKAT TANAH WAKAF YANG BERASAL DARI TANAH LETER D/C DESA DIKABUPATEN DEMAK
1836 STIWARD GEORGE ALFONS, SH Penggunaan Tanah Untuk Kepengtingan Pembangunan Dalam Rangka Penataan Ruang Kota (Studi di Kota Mataram NTB)
1837 SUBENO, SH PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN WARALABA MY BAKSO
1838 Suherdiman, S.H. ARTI PENTING PENDAFTARAN MEREK DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN (STUDI KASUS MEREK BAKSO KUMIS)
1839 Sukarda, S.H. Arti Penting Pendaftaran Tanah Melalui Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Lelang di Kabupaten Bogor
1840 SUMENING, SH PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI KASUS PADA MINIMARKET INDOMARET)
1841 SURANTO, SH PENYELESAIAN HUKUM PENDAFTARAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN DALAM HAL PENJUAL TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
1842 Sutan Akhmad Jambek, S.H. Perjanjian Sewa Menyewa Yang Diperoleh Berdasarkan Pengikatan Jual Beli
1843 Sutarwi, SH EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BRINGIN DANA SEJAHTERA DI BEKASI
1844 Drs. Suwartono Siswodarsono, SH,SPn Kebebasan Hakim Pajak Dalam Memutus Sengketa Pajak
1845 Swanto P. Hutsoit, S.H. Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Memuat Keterangan Palsu (Studi Pada PT. Pitantec Ceria)
1846 SYAMSUL ARIFIN, SH PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA SETELAH BERLAKUNYA UU JABATAN NOTARIS
1847 TAUFAN FAJAR RIYANTO, SH AKIBAT HUKUM JIKA DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI PT BANK BUKOPIN TBK CABANG SEMARANG)
1848 TAUFIK TRI CAHYONO, SH Perjanjian Jual Beli Barang Bergerak Secara Angsuran Dengan Pembebanan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada PT. Primafood International Cabang Semarang)
1849 Taufik, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Atas Benda Persediaan Apabila Debitor Pemberian Fidusia Cidera Janji (Studi Kasus Di BPR Bekasi)
1850 TIMUR KARTIKA RURITASARI, SH AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITOR TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (ANALISIS PUTUSAN PAILIT MAHKAMAH AGUNG NO 018 K/N/2007)
1851 Tin Affiani, S.H. ANALISIS YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERLAINAN PEMILIKNYA (STUDI DI PT BANK CIMB NIAGA Tbk KANTOR CABANG CIREBON)
1852 TITI ROSANTI, SH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) PADA KANTOR BANK INDONESIA SEMARANG
1853 Tiur Apriany Pulungan, S.H. PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN YANG JANGKA WAKTUNYA BERAKHIR DI PT BANK CENTRAL ASIA CABANG BANYUMANIK SEMARANG
1854 Triana Radiawati, S.H. PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
1855 Upik Ismoyowati, S.H. Penyelesaian Perkara Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali No.040 PK/Pdt.Sus/2010)
1856 USMAN, SH AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH PERKEBUNAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN SETELAH BERLAKUNYA PP NO 24 TH 1997 DI KABUPATEN PALAWAN PROPINSI RIAU
1857 Vina Anglia, S.H. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak WAris Setelah Berlakunya UU Jabatan Notaris
1858 Vios Nely Eka Rahmawati, S.H. Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Pada Usaha Milik Negara (BUMN) PT.Iglas (Persero) (Studi Kasus Putusan Peninjau Kembali No.111 PK PK/Pdt.Sus/2009)
1859 W. Trimarwoto Sulistiyanto, S.H. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DI DAKWA MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP UU NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
1860 Wahono, S.H. Penggunaan Surat Keterangan Waris Untuk Pendaftaran Tanah Di Jakarta
1861 WAHYU DAMAYANTI, SH Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada Pt.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Cabang Kudus
1862 WAYAN DUARSE, SH PERALIHAN PENGUASAAN TANAH NEGARA DAN PENDAFTARANNYA DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
1863 Welvi Witra, S.H. PERANAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN BEKAS HAK MILIK ADAT BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
1864 Widarti, S.H. EKSISTENSI PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
1865 Widia Ningsih, S.H. ARTI PENTING PENDAFTARAN MEREK BAGI KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS PERLINDUNGAN HUKUM PADA PRODUK UNGGULAN DAERAH BREBES)
1866 WIDODO TRISUKMANTO, SH ESENSI JAMINAN DALAM KONTRAK MUDHAROBAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU MADIUN
1867 Wiehen Z.A. Lesmana, S.H. Fungsi Segel Desa Dalam Pendaftaran Pertama Kali Secara Sporadik (Studi di Desa Gempal Sewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)
1868 Wiharyati, S.H. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prinsip Piercing The Corporate Veil Menurut UU No.40 Th.2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan MA No.1481/K/Pdt/2010)
1869 Wijati Sukarno, SH SERTIPIKAT KEPEMILIKAN ASET DI ATAS TANAH NEGARA (STUDI KASUS DAERAH AIR MINUM BEKASI/PDAM BEKASI)
1870 YANI TRIMULYANI, SH Eksistensi Hasil RUPS Tentang Peralihan Aset Yang Harus Diikuti Penetepan Pengadilan Yang Dipersyaratkan Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
1871 YASRI, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT (SUATU STUDI DI PT BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG JAMBI)
1872 YATINI, SH PERANAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PADA PERUSAHAAN YANG AKAN GO PUBLIC
1873 YETI LIANA, SH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG OBJEK HAK ATAS TANAHNYA DIAJUKAN KEBERATAN (DIBLOKIR) PIHAK LAIN DIKANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
1874 Yogaswara Wuryandaru,S.H. PENYELESAIAN WANPRESTASI KARENA KREDIT MACET PADA PERNJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk CABANG PATI
1875 YUDI MASHUDI, SH KAJIAN HUKUM TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT
1876 YUHERMAN, SH PEMBAYARAN UTANG DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
1877 YULFAH RIZA, SH PROSES AHLI FUNGSI TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN (STUDI KASUS PERUMAHAN MURIA INDAH KABUPATEN KUDUS)
1878 Yuli Kurniawan, S.H. Analisis Yuridis Akta Notaris Tentang Akta Perjanjian Hutang Piutang yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.61/Pdt.G/2008/PN.Skh.)
1879 Yuli Prastiwi, SH Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan UU Perkawinan
1880 YULIA WARDHANI, SH PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITOR TERHADAP PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK)
1881 YURI PINDARDI, SH Tinjauan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia (Studi Kasus di Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah)
1882 Yustina Kurnianingtyas, S.H. Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Karena Salah Satu Pihak Wanprestasi ( Studi Kasus Antara Nyonya Endang Setyaningdyah dan Nyonya Rita Ernawati)
1883 Zheva Pamungkas Soentoro Dwi P., SH Proses Perolehan Tanah Dalam Pembangunan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (Studi Kasus PT.Piradania di Bekasi)
1884 Zulfadli, S.H. Pengaturan Pembiayaan Jual Beli Murabahah Pasca di Undangkannya UU Nomor 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah
1885 ZULFAN NASHBY,SH PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NADZIR TANAH WAKAF DI KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG BANTEN (STUDI KASUS TANAH WAKAF MASJID AL-FURQON TANGERANG)
1886 MELANI WUWUNGAN status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI
1887 FRISKA LIAN SHINDY W KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU TONTEM BOAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMANAN UTARA KOTA TOMAHAN PROPINSI SULAWESI UTARA)
1888 YAYAN SUTIATI, SH PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH KPR SECARA DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
1889 RINI RUNIARTI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPAN AGUNAN
1890 RESMIATI RARA WINATA,SH PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan MA No.274/PK/Pdt/2003 tentang Peninjauan kembali sengketa merek PRADA S.A)
1891 OKTAVIANUS ELIA,SH EKSISTENSI PENDAFTARAN MEREK TOARCO TORAJA DI JEPANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA
1892 NADRAH IZAHARI, SH ANALISIS GUGATAN PEMBATALAN MEREK N.N MENIKO CAP EKSEKUTIF DENGAN GAMBAR LUKISAN KERETA API (Studi kasus Putusan No: 89/merek/2006/PN.Niaga, JKT.PST)