Pendidikan merupakan proses peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki peran dominan dan menghadapi Era pendidikan 4.0. Untuk itu diperlukan antisipasi sebagai jawaban menghadapi revolusi industri 4.0. Dosen Kenotariatan menghadapi 4.0 diharapkan terus meningkatkan keilmuan dan kompetensinya menuju dosen yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mendidik peserta didik.

Demikian disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.,MHum di Grand Wahid Hotel Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kota Salatiga pada acara “Lokakarya Penyusunan Buku Ajar Program Study Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro” pada acara Jumat, 12 April 2019.

Adapun peserta yang hadir pada lokakarya ini berjumlah 46 dosen pendidik dengan narasumber dalam lokakarya kali ini menghadirkan Dr. Ir. Setia Budi Sasongko. DEA dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) Undip dan Dr. Harry Purwanto. SH. M. Hum selaku Sekretaris II Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Dekan Fakultas Hukum Undip tersebut berharap para Dosen notariat mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran agar dalam proses belajar mengajar tidak membosankan.

Dalam sambutannya Retno Saraswati juga menegaskan bahwa acara ini sangat perlu karena mengingat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akreditasinya A. Untuk itu perlunya mempertahankan, dan tentu saja berbagai upaya harus dipersiapkan terutama sarana penunjang bagai dosen.

Oleh karenanya lanjut Retno perlunya buku ajar yang sebelumnya diawali atau didasari dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) sebagai pedoman penulisan bahan ajar. Hanya sekarang perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu hukum saat ini.

“Kedepan harus dipersiapkan ‘Kulon’ alias kuliah online bagi dosen yang tidak bisa hadir mengajar dikampus. Namun demikian buku ajar tetap harus dibuat karena memang ini sebagai bagian syarat akreditasi.

“Semuanya dilakukan untuk memenuhi Standar – standar yang ditentukan Dikti, dan oleh karena itu dosen juga harus terus meningkatkan keilmuannya sesuai perkembangan jamannya,” ujar Retno.

“Dan bagi mahasiswa Magister kenotariatan sebelum lulus
wajib menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional,” imbuh Retno.

Dekan Fakultas Hukum Undip ini berharap semua output dari lokakarya ini bisa terealisasi dan seiring perkembangan teknologi informasi perlu diantisipasi melalui penyegaran pengetahuan agar tidak ketinggalan.

Sementara Ketua Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Prof Dr. Budi Santoso.SH, MS dalam wawancaranya dengan Notary menegaskan bahwa era saat ini memang diakuinya perkembangan pendidikan sangat berbeda sekali dan begiti cepat termasuk Prodi Magister Kenotariatan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

“Bentuk pengajaran yang dilakukan selama ini dimana dosen mengajar, mahasiswa mendengar sudah harus dievaluasi dan perlu beradaptasi dengan teknologi terapan,” ujar Prof Budi.

Soal bahan ajar, Ketua Prodi MKn ini menilai jauh lebih komplit dan terus dikombain dengan Teknologi terapan dimana tuntutannya 14 kali tatap muka 30 persenya bisa via online yaitu lewat Web yang bisa di upload mahasiswa dimana pun berada.

Jadi lanjut Budi, tak ada lagi dosen kosong mengajar, karena dengan teknologi terapan secara online kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan. Dan bagi mahasiswa, sebelum lulus diwajibkan membuat jurnal secara online yang juga bisa diaplikasikan secara online. Tentu saja kedepannya Jurnal tersebut diharapkan bisa yang terakreditasi Nasional ataupun Internasional.

“Sekarang ini Prodi MKn bersama Fakultas sedang menyiapkan perangkat dan sarana prasarananya semoga bisa segera terealisasi,” imbuh Ketua Prodi MKN ini